Prabowo Tak Mau Ditekan Bahas Anggaran di DPR Secara Terbuka!
Herdaru Purnomo, CNBC Indonesia
11 November 2019 12:25
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak mau membahas anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) secara terbuka di Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Prabowo hanya mau membahas anggaran secara tertutup karena anggaran pertahanan banyak yang bersifat rahasia.
"Kalau bahas anggaran saya siap. Tapi kalau ditekan, untuk terbuka saya tidak akan lakukan. Saya bersedia jika dibahas secara tertutup. Kalau terbuka saya tidak akan lakukan," kata Prabowo dalam rapat dengan Komisi I DPR, Senin (11/11/2019) seperti dilihat dari siaran streaming DPR.
Menurut Prabowo, pemerintah tidak punya masalah karena memang pengawasan berada di ranah legislatif. Namun, ia kembali menegaskan jika pembahasan anggaran Kemenhan diharapkan tertutup.
"Pemerintah itu bertanggung jawab, [kuasa pengguna anggaran] yang penting adalah kita diawasi. Yang penting adalah lembaga legislatif yakni saudara-saudara yang perlu untuk menguasai," terangnya.
Kemenhan merupakan instansi yang ternyata memiliki anggaran belanja terbesar dari seluruh Kementerian. Kemenhan mendapatkan 'jatah' belanja hingga Rp 127,35 triliun.
Dalam Rencana Kerja Kementerian Pertahanan yang tertuang dalam Buku III UU APBN 2020, tentang Rencana Kerja Anggaran Kementerian (BA 012), tersusun secara rinci apa saja yang bakal dilakukan Kementerian ini.
(wed) Next Article Rakit Senapan, Menhan Prabowo Gaet Produsen Senjata UAE
Prabowo hanya mau membahas anggaran secara tertutup karena anggaran pertahanan banyak yang bersifat rahasia.
"Kalau bahas anggaran saya siap. Tapi kalau ditekan, untuk terbuka saya tidak akan lakukan. Saya bersedia jika dibahas secara tertutup. Kalau terbuka saya tidak akan lakukan," kata Prabowo dalam rapat dengan Komisi I DPR, Senin (11/11/2019) seperti dilihat dari siaran streaming DPR.
 Foto: TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto bertemu Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto. (Dok. Puspen TNI) |
Menurut Prabowo, pemerintah tidak punya masalah karena memang pengawasan berada di ranah legislatif. Namun, ia kembali menegaskan jika pembahasan anggaran Kemenhan diharapkan tertutup.
"Pemerintah itu bertanggung jawab, [kuasa pengguna anggaran] yang penting adalah kita diawasi. Yang penting adalah lembaga legislatif yakni saudara-saudara yang perlu untuk menguasai," terangnya.
Kemenhan merupakan instansi yang ternyata memiliki anggaran belanja terbesar dari seluruh Kementerian. Kemenhan mendapatkan 'jatah' belanja hingga Rp 127,35 triliun.
Dalam Rencana Kerja Kementerian Pertahanan yang tertuang dalam Buku III UU APBN 2020, tentang Rencana Kerja Anggaran Kementerian (BA 012), tersusun secara rinci apa saja yang bakal dilakukan Kementerian ini.
(wed) Next Article Rakit Senapan, Menhan Prabowo Gaet Produsen Senjata UAE
Most Popular