Anggota DPR Pertanyakan BUMN Krakatau Steel Kok Bisa Sakit
Efrem Siregar, CNBC Indonesia
08 November 2019 11:59
Jakarta, CNBC Indonesia - Anggota Komisi VI DPR RI memberikan sejumlah masukan kepada Kementerian BUMN untuk dipertimbangkan menjadi bahan dalam menentukan peta jalan BUMN 2020-2024.
Lamhot Sinaga dari Fraksi Golkar menyampaikan perhatian perlu diberikan kepada perusahaan BUMN strategis nasional yang saat ini dalam kondisi tak sehat. Ini agar BUMN, kata Lamhot, tak menjadi beban dan bisa menjadi primadona negara.
"Contoh Krakatau Steel, ini salah satu industri strategis kita. Kok bisa tidak sehat? Seharusnya BUMN yang sifatnya strategis itu wajib hukumnya tidak boleh tidak sehat," kata Lamhot dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI, Jakarta, Kamis (7/11/2019).
Perusahaan baja ini memang mencatatkan kerugian dalam 7 tahun berturut-turut. Laporan keuangan per September 2019, PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) masih membukukan kerugian sebesar US$ 211,91 juta atau sekitar Rp 2,96 triliun (asumsi kurs Rp 14.000/US$) pada 9 bulan tahun ini dari periode yang sama tahun sebelumnya kerugian hanya US$ 37,38 juta atau Rp 523,32 miliar, naik 5 kali lipat.
Pada periode yang sama, perusahaan dengan kode saham KRAS ini, mencatatkan penjualan dan pendapatan usaha sebesar US$ 1,05 miliar atau Rp 14,70 triliun dari periode yang sama tahun lalu US$ 1,27 miliar atau Rp 17,78 triliun.
Derasnya importasi baja menambah tekanan kepada KRAS. Importasi baja ini juga disorot anggota Komisi VI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade.
Menurut data BPS 2018, impor baja lapis sampai Juli 2019 tercatat sebesar 864 ribu ton, yang mana pada bulan Juli 2019 terjadi peningkatan importasi yang signifikan sebesar 125 ribu ton, mayoritas berasal dari Vietnam sebesar 18 ribu ton.
Lamhot mengatakan, selama 5 tahun ke depan, BUMN diminta dapat membenahi masalah yang mendera KRAS dan industri strategis nasional lain.
"Saya melihat pembagian tugas kepada Wamen sudah jelas. Tolong agar BUMN diurus dengan benar," kata Lamhot.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di awal periode kerjanya pernah mengungkapkan masalah yang membelit KRAS segera diselesaikan. Sementara, Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin yang hadir dalam rapat kerja dengan Komisi VI mengatakan, BUMN ke depannya akan maju bersama-sama sebagai sebuah eksosistem.
"Jadi pesan Bapak Jokowi, Menteri kepada kami diminta, tolong ke depan majunya tidak hanya sendiri, tapi bersama-sama sebagai ekosistem," ucap Budi.
Rapat ditutup dengan kesimpulan, Kementerian BUMN, BKPM, dan Kementerian Koperasi dan UMKM untuk menyampaikan rencana strategis atau roadmap kementerian, termasuk road map BUMN 2020-2024 paling lambat pada 29 Februari 2020.
(hoi/hoi) Next Article Nasib Miris KS: Rugi 7 Tahun, Isu PHK, dan Komisaris Mundur
Lamhot Sinaga dari Fraksi Golkar menyampaikan perhatian perlu diberikan kepada perusahaan BUMN strategis nasional yang saat ini dalam kondisi tak sehat. Ini agar BUMN, kata Lamhot, tak menjadi beban dan bisa menjadi primadona negara.
"Contoh Krakatau Steel, ini salah satu industri strategis kita. Kok bisa tidak sehat? Seharusnya BUMN yang sifatnya strategis itu wajib hukumnya tidak boleh tidak sehat," kata Lamhot dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI, Jakarta, Kamis (7/11/2019).
Perusahaan baja ini memang mencatatkan kerugian dalam 7 tahun berturut-turut. Laporan keuangan per September 2019, PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) masih membukukan kerugian sebesar US$ 211,91 juta atau sekitar Rp 2,96 triliun (asumsi kurs Rp 14.000/US$) pada 9 bulan tahun ini dari periode yang sama tahun sebelumnya kerugian hanya US$ 37,38 juta atau Rp 523,32 miliar, naik 5 kali lipat.
Pada periode yang sama, perusahaan dengan kode saham KRAS ini, mencatatkan penjualan dan pendapatan usaha sebesar US$ 1,05 miliar atau Rp 14,70 triliun dari periode yang sama tahun lalu US$ 1,27 miliar atau Rp 17,78 triliun.
Derasnya importasi baja menambah tekanan kepada KRAS. Importasi baja ini juga disorot anggota Komisi VI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade.
Menurut data BPS 2018, impor baja lapis sampai Juli 2019 tercatat sebesar 864 ribu ton, yang mana pada bulan Juli 2019 terjadi peningkatan importasi yang signifikan sebesar 125 ribu ton, mayoritas berasal dari Vietnam sebesar 18 ribu ton.
Lamhot mengatakan, selama 5 tahun ke depan, BUMN diminta dapat membenahi masalah yang mendera KRAS dan industri strategis nasional lain.
"Saya melihat pembagian tugas kepada Wamen sudah jelas. Tolong agar BUMN diurus dengan benar," kata Lamhot.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di awal periode kerjanya pernah mengungkapkan masalah yang membelit KRAS segera diselesaikan. Sementara, Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin yang hadir dalam rapat kerja dengan Komisi VI mengatakan, BUMN ke depannya akan maju bersama-sama sebagai sebuah eksosistem.
"Jadi pesan Bapak Jokowi, Menteri kepada kami diminta, tolong ke depan majunya tidak hanya sendiri, tapi bersama-sama sebagai ekosistem," ucap Budi.
Rapat ditutup dengan kesimpulan, Kementerian BUMN, BKPM, dan Kementerian Koperasi dan UMKM untuk menyampaikan rencana strategis atau roadmap kementerian, termasuk road map BUMN 2020-2024 paling lambat pada 29 Februari 2020.
(hoi/hoi) Next Article Nasib Miris KS: Rugi 7 Tahun, Isu PHK, dan Komisaris Mundur
Most Popular