Nasib Miris KS: Rugi 7 Tahun, Isu PHK, dan Komisaris Mundur
Redaksi, CNBC Indonesia
24 July 2019 06:07
Jakarta, CNBC Indonesia - Awan mendung masih menggelayuti nasib PT Krakatau Steel Tbk. (KRAS). Perusahaan baja milik negara ini bertubi-tubi didera persoalan. Mulai dari didera kerugian selama 7 tahun berturut-turut, utang menggunung, isu PHK massal, hingga mundurnya komisaris independen belum lama ini.
Berdasarkan laporan keuangan KRAS 2018, tercatat utang mencapai US$ 2,49 miliar, naik 10,45% dibandingkan 2017 sebesar US$ 2,26 miliar. Utang jangka pendek yang harus dibayarkan oleh perusahaan mencapai US$ 1,59 miliar, naik 17,38% dibandingkan 2017 senilai US$ 1,36 miliar. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan utang jangka panjang sebesar US$ 899,43 juta.
Berbagai upaya dilakukan mulai dari restrukturisasi bisnis, restrukturisasi organisasi hingga restrukturisasi utang. Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) Silmy Karim pernah mengatakan perseroan menargetkan efisiensi/perampingan sekitar 2.400 karyawan organik di perusahaan induk KRAS hingga tahun depan, baik itu melalui natural retirement, pengalihan tenaga kerja ke anak perusahaan, maupun program pensiun dini.
Setidaknya ada 800 karyawan yang akan memasuki masa pensiun hingga tahun depan serta pengalihan 600 karyawan dari perusahaan induk ke anak-anak perusahaan KS.
"Optimalisasi, tenaga kerja di lini bisnis yang sudah bertahun-tahun tidak berproduksi, saya pindahkan ke tempat lain yang masih berproduksi. Nantinya juga ada program pensiun dini yang belum saya keluarkan, kita akan lihat keuangan KS apakah memungkinkan untuk menjalankan program ini. Target kami bisa efisiensi hingga sekitar 2.400 karyawan," jelasnya.
"Jadi tidak ada PHK massal, sekali lagi saya tegaskan tidak ada PHK massal. Kami hanya melakukan perampingan, mengoptimalkan SDM yang ada dengan dipindahkan dari induk perusahaan, sekarang mereka bisa menghasilkan uang di anak atau cucu perusahaan," imbuhnya.
Namun, baru isu PHK massal mereda, KS kembali didera kabar yang tidak sedap, Komisaris Independen PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) Roy Maningkas resmi mundur. Ada beberapa faktor yang membuatnya mundur dari kursi komisaris. Salah satunya Krakatau Steel bisa mengalami potensi kerugian hingga Rp 1,3 triliun per tahunnya.
Roy menjelaskan pengunduran dirinya didasari oleh pengujian Blast Furnace dipaksakan untuk selesai dalam dua bulan agar dapat diterima PT Krakatau Steel. Padahal begitu banyak item yang harus diuji keandalan dan keamanan, tidak mungkin hanya diuji dalam dua bulan, padahal dalam kontrak minimal 6 bulan pengujian.
Roy mengungkapkan, sejak 11 Juli 2019, permohonan pengunduran diri sebagai Komisaris Independen dengan alasan-alasan tersebut di atas bukanlah untuk konsumsi publik tetapi prosedur korporasi biasa.
Roy menyebutkan, dewan komisaris sudah berkali-kali memberikan surat kepada direksi PT KS dan kementerian BUMN yang isinya adalah mengingatkan dan bahkan meminta pertimbangan seluruh pihak termasuk kepada Kementerian BUMN terkait proyek Blast Furnace ini, antara lain Bahwa keterlambatan penyelesaian Project Blast Furnace yang sudah mencapai 72 bulan.
Selain itu, harga Pokok Produksi (HPP) slab yang dihasilkan Project Blast Furnace lebih mahal US$ 82/ton jika dibanding harga pasar. Jika produksi 1,1 juta ton per tahun, potensi kerugian PT Krakatau Steel sekitar Rp 1,3 triliun per tahun.
[Gambas:Video CNBC]
(hoi/hoi) Next Article Anggota DPR Pertanyakan BUMN Krakatau Steel Kok Bisa Sakit
Berdasarkan laporan keuangan KRAS 2018, tercatat utang mencapai US$ 2,49 miliar, naik 10,45% dibandingkan 2017 sebesar US$ 2,26 miliar. Utang jangka pendek yang harus dibayarkan oleh perusahaan mencapai US$ 1,59 miliar, naik 17,38% dibandingkan 2017 senilai US$ 1,36 miliar. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan utang jangka panjang sebesar US$ 899,43 juta.
Berbagai upaya dilakukan mulai dari restrukturisasi bisnis, restrukturisasi organisasi hingga restrukturisasi utang. Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) Silmy Karim pernah mengatakan perseroan menargetkan efisiensi/perampingan sekitar 2.400 karyawan organik di perusahaan induk KRAS hingga tahun depan, baik itu melalui natural retirement, pengalihan tenaga kerja ke anak perusahaan, maupun program pensiun dini.
Setidaknya ada 800 karyawan yang akan memasuki masa pensiun hingga tahun depan serta pengalihan 600 karyawan dari perusahaan induk ke anak-anak perusahaan KS.
"Optimalisasi, tenaga kerja di lini bisnis yang sudah bertahun-tahun tidak berproduksi, saya pindahkan ke tempat lain yang masih berproduksi. Nantinya juga ada program pensiun dini yang belum saya keluarkan, kita akan lihat keuangan KS apakah memungkinkan untuk menjalankan program ini. Target kami bisa efisiensi hingga sekitar 2.400 karyawan," jelasnya.
"Jadi tidak ada PHK massal, sekali lagi saya tegaskan tidak ada PHK massal. Kami hanya melakukan perampingan, mengoptimalkan SDM yang ada dengan dipindahkan dari induk perusahaan, sekarang mereka bisa menghasilkan uang di anak atau cucu perusahaan," imbuhnya.
 Foto: Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk (KRAS), Silmy Karim (CNBC Indonesia/Anastasia Arvirianty) |
Roy menjelaskan pengunduran dirinya didasari oleh pengujian Blast Furnace dipaksakan untuk selesai dalam dua bulan agar dapat diterima PT Krakatau Steel. Padahal begitu banyak item yang harus diuji keandalan dan keamanan, tidak mungkin hanya diuji dalam dua bulan, padahal dalam kontrak minimal 6 bulan pengujian.
Roy mengungkapkan, sejak 11 Juli 2019, permohonan pengunduran diri sebagai Komisaris Independen dengan alasan-alasan tersebut di atas bukanlah untuk konsumsi publik tetapi prosedur korporasi biasa.
Pengunduran dirinya akan berlaku efektif 30 hari setelah tanggal diajukannya surat permohonan, yakni 11 Agustus 2019. Persiapan operasi Project Blast Furnace PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dimulai sejak 2011. Saat ini sedang dimulai beroperasi, dan PT Krakatau Steel sudah mengeluarkan uang sekitar US$ 714 juta atau setara Rp 10 triliun. Terjadi over-run atau membengkak Rp 3 triliun, dari rencana semula Rp 7 triliun.
Roy menyebutkan, dewan komisaris sudah berkali-kali memberikan surat kepada direksi PT KS dan kementerian BUMN yang isinya adalah mengingatkan dan bahkan meminta pertimbangan seluruh pihak termasuk kepada Kementerian BUMN terkait proyek Blast Furnace ini, antara lain Bahwa keterlambatan penyelesaian Project Blast Furnace yang sudah mencapai 72 bulan.
Selain itu, harga Pokok Produksi (HPP) slab yang dihasilkan Project Blast Furnace lebih mahal US$ 82/ton jika dibanding harga pasar. Jika produksi 1,1 juta ton per tahun, potensi kerugian PT Krakatau Steel sekitar Rp 1,3 triliun per tahun.
[Gambas:Video CNBC]
(hoi/hoi) Next Article Anggota DPR Pertanyakan BUMN Krakatau Steel Kok Bisa Sakit
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular