Pak Erick Segera Benahi KRAS & Jiwasraya, Ini Masalah Trust!
Monica Wareza, CNBC Indonesia
04 November 2019 14:45
Jakarta, CNBC Indonesia - Pengamat menilai perusahaan-perusahaan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini memiliki tugas berat untuk mengembalikan lagi kepercayaan publik kepadanya. Terdapat dua perusahaan pelat merah yang berada dalam kondisi cukup pelik sehingga membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah.
Dua perusahaan tersebut adalah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Krakatau Steel Tbk (KRAS).
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI Toto Pranoto mengatakan hal yang harus menjadi fokus kedua perusahaan saat ini adalah mengembalikan kepercayaan nasabah maupun investor dari keduanya dan perbaikan reputasi.
"Tapi yang lebih penting sebetulnya bagaimana mengembalikan trust customer terhadap Jiwasraya. Ini adalah bisnis kepercayaan dan kuncinya adalah pemulihan trust," kata Toto kepada CNBC Indonesia, Senin (4/11/2019).
Sementara untuk Krakatau Steel, saat ini Toto menilai perusahaan perlu mengembalikan reputasi untuk mengembalikan keyakinan investor. Mengingat perusahaan baja ini terus mengalami kerugian selama beberapa tahun terakhir dan adanya penangkapan direksi perusahaan oleh KPK.
Diakuinya, merupakan hal baik saat ini dimana kedua perusahaan tengah melakukan restrukturisasi usahanya. Langkah ini dinilai sudah cukup baik untuk memperbaiki kondisi keduanya.
Dari segi Jiwasraya, Toto menilai pembentukan anak usaha baru adalah usaha penyelamatan yang baik, ketimbang harus meminta bail out dari pemerintah. Apalagi anak usaha baru ini dibentuk dengan menggandeng beberapa BUMN lainnya, sehingga ada sinergi perusahaan BUMN lain yang memperkuat anak usaha ini.
"Di atas kertas bagus saja karena ini membantu secara langsung aspek ekuitas dan jaringan pemasaran dari BUMN yang terlibat," jelasnya.
Sementara untuk KRAS disebutkan perlu untuk melakukan upaya efisiensi dan tetap fokus pada core business salah satunya adalah dengan mencari partner strategis baru guna mendukung usaha perusahaan.
"Seperti diketahui butuh ekuitas besar untuk peremajaan seluruh fasilitas produksi yang sudah tua, mengharapkan PMN dari pemerintah juga sulit, sehingga opsi yang tersedia adalah mengundang mitra investor," lanjutnya.
"KRAS adalah perusahaan Tbk, sehingga langkah-langkah restrukturisasi harus jelas dan terukur, sehingga kepercayaan investor bisa dipulihkan," tutup dia.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan akan memprioritaskan masalah yang membelit Krakatau Steel dan Jiwasraya.
"Sebenarnya satu itu [masalah jumlah eselon di Kementerian BUMN], tapi kan skala prioritas kita Krakatau Steel dan Jiwasraya dan lain-lain jauh lebih besar," kata Erick usai Rakor dengan Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, di Jakarta, Rabu (30/10/2019).
KRAS didera kerugian selama 7 tahun berturut-turut, utang menggunung, isu PHK massal, hingga mundurnya komisaris independen belum lama ini.
Berdasarkan laporan keuangan KRAS 2018, tercatat utang KRAS mencapai US$ 2,49 miliar atau setara Rp 35 triliun (asumsi kurs Rp 14.000/US$), naik 10,45% dibandingkan 2017 sebesar US$ 2,26 miliar.
Pada tahun 2018, KRAS mencatatkan rugi mencatatkan rugi bersih senilai US$ 74,82 juta atau Rp 1,05 triliun (kurs Rp 14.000). Saldo kerugian selama bertahun-tahun menumpuk menjadi US$ 821,4 juta atau Rp 11,49 triliun. Hal ini otomatis menyebabkan terjadi defesiensi (pengurangan) modal selama bertahun-tahun.
Sebelumnya, Presiden Jokowi juga menaruh perhatian pada nasib Krakatau Steel. Orang nomor satu di Indonesia ini pun meminta Menteri Perindustrian Agus Gumiwang untuk mencari cara agar perusahaan baja tersebut mampu berkompetisi di pasar.
Menurut data BPS 2018, impor baja lapis sampai Juli 2019 tercatat sebesar 864.000 ton, yang mana pada bulan Juli 2019 terjadi peningkatan importasi yang signifikan sebesar 125.000 ton, mayoritas berasal dari Vietnam sebesar 18.000 ton.
Sementara itu, Jiwasraya memang tengah menghadapi masalah setelah terpaksa menunda pembayaran kewajiban polis jatuh tempo.
Problem kesulitan likuiditas menjadi alasan keterlambatan pembayaran yang disampaikan oleh perusahaan asuransi pelat merah tersebut. Keterlambatan pembayaran polis jatuh tempo terdapat di produk bancassurance.
Berdasarkan catatan CNBC Indonesia, ada tujuh bank yang memasarkan produk bancassurance yang diketahui bernama JS Proteksi Plan Jiwasraya, yakni PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), Standard Chartered Bank, PT Bank KEB Hana Indonesia, PT Bank Victoria International Tbk (BVIC), PT Bank ANZ, PT Bank QNB Indonesia dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI).
Sebelumnya, Jiwasraya menawarkan skema roll over kepada pemegang polis yang pembayaran klaimnya ditunda. Produk JS Saving Plan yang ditunggak mencapai Rp 805 miliar.
Sebelumnya Kementerian BUMN meminta pemegang polis Jiwasraya yang pembayaran klaim asuransinya tertunda untuk sabar. Pasalnya, pemerintah selaku pemegang saham perseroan tengah mencari solusi penyehatan keuangan perusahaan.
(hps/hps) Next Article 24 Tahun Kementerian BUMN, Erick: BUMN Bukan Sapi Perah Lagi
Dua perusahaan tersebut adalah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Krakatau Steel Tbk (KRAS).
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI Toto Pranoto mengatakan hal yang harus menjadi fokus kedua perusahaan saat ini adalah mengembalikan kepercayaan nasabah maupun investor dari keduanya dan perbaikan reputasi.
Sementara untuk Krakatau Steel, saat ini Toto menilai perusahaan perlu mengembalikan reputasi untuk mengembalikan keyakinan investor. Mengingat perusahaan baja ini terus mengalami kerugian selama beberapa tahun terakhir dan adanya penangkapan direksi perusahaan oleh KPK.
Diakuinya, merupakan hal baik saat ini dimana kedua perusahaan tengah melakukan restrukturisasi usahanya. Langkah ini dinilai sudah cukup baik untuk memperbaiki kondisi keduanya.
Dari segi Jiwasraya, Toto menilai pembentukan anak usaha baru adalah usaha penyelamatan yang baik, ketimbang harus meminta bail out dari pemerintah. Apalagi anak usaha baru ini dibentuk dengan menggandeng beberapa BUMN lainnya, sehingga ada sinergi perusahaan BUMN lain yang memperkuat anak usaha ini.
"Di atas kertas bagus saja karena ini membantu secara langsung aspek ekuitas dan jaringan pemasaran dari BUMN yang terlibat," jelasnya.
Sementara untuk KRAS disebutkan perlu untuk melakukan upaya efisiensi dan tetap fokus pada core business salah satunya adalah dengan mencari partner strategis baru guna mendukung usaha perusahaan.
"Seperti diketahui butuh ekuitas besar untuk peremajaan seluruh fasilitas produksi yang sudah tua, mengharapkan PMN dari pemerintah juga sulit, sehingga opsi yang tersedia adalah mengundang mitra investor," lanjutnya.
"KRAS adalah perusahaan Tbk, sehingga langkah-langkah restrukturisasi harus jelas dan terukur, sehingga kepercayaan investor bisa dipulihkan," tutup dia.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan akan memprioritaskan masalah yang membelit Krakatau Steel dan Jiwasraya.
"Sebenarnya satu itu [masalah jumlah eselon di Kementerian BUMN], tapi kan skala prioritas kita Krakatau Steel dan Jiwasraya dan lain-lain jauh lebih besar," kata Erick usai Rakor dengan Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, di Jakarta, Rabu (30/10/2019).
Menteri Erick Bicara Soal Perombakan Direksi BUMN
[Gambas:Video CNBC]
KRAS didera kerugian selama 7 tahun berturut-turut, utang menggunung, isu PHK massal, hingga mundurnya komisaris independen belum lama ini.
Berdasarkan laporan keuangan KRAS 2018, tercatat utang KRAS mencapai US$ 2,49 miliar atau setara Rp 35 triliun (asumsi kurs Rp 14.000/US$), naik 10,45% dibandingkan 2017 sebesar US$ 2,26 miliar.
Pada tahun 2018, KRAS mencatatkan rugi mencatatkan rugi bersih senilai US$ 74,82 juta atau Rp 1,05 triliun (kurs Rp 14.000). Saldo kerugian selama bertahun-tahun menumpuk menjadi US$ 821,4 juta atau Rp 11,49 triliun. Hal ini otomatis menyebabkan terjadi defesiensi (pengurangan) modal selama bertahun-tahun.
Sebelumnya, Presiden Jokowi juga menaruh perhatian pada nasib Krakatau Steel. Orang nomor satu di Indonesia ini pun meminta Menteri Perindustrian Agus Gumiwang untuk mencari cara agar perusahaan baja tersebut mampu berkompetisi di pasar.
Menurut data BPS 2018, impor baja lapis sampai Juli 2019 tercatat sebesar 864.000 ton, yang mana pada bulan Juli 2019 terjadi peningkatan importasi yang signifikan sebesar 125.000 ton, mayoritas berasal dari Vietnam sebesar 18.000 ton.
Sementara itu, Jiwasraya memang tengah menghadapi masalah setelah terpaksa menunda pembayaran kewajiban polis jatuh tempo.
Problem kesulitan likuiditas menjadi alasan keterlambatan pembayaran yang disampaikan oleh perusahaan asuransi pelat merah tersebut. Keterlambatan pembayaran polis jatuh tempo terdapat di produk bancassurance.
Berdasarkan catatan CNBC Indonesia, ada tujuh bank yang memasarkan produk bancassurance yang diketahui bernama JS Proteksi Plan Jiwasraya, yakni PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), Standard Chartered Bank, PT Bank KEB Hana Indonesia, PT Bank Victoria International Tbk (BVIC), PT Bank ANZ, PT Bank QNB Indonesia dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI).
Sebelumnya, Jiwasraya menawarkan skema roll over kepada pemegang polis yang pembayaran klaimnya ditunda. Produk JS Saving Plan yang ditunggak mencapai Rp 805 miliar.
Sebelumnya Kementerian BUMN meminta pemegang polis Jiwasraya yang pembayaran klaim asuransinya tertunda untuk sabar. Pasalnya, pemerintah selaku pemegang saham perseroan tengah mencari solusi penyehatan keuangan perusahaan.
(hps/hps) Next Article 24 Tahun Kementerian BUMN, Erick: BUMN Bukan Sapi Perah Lagi
Most Popular