Suharso: Proyek Ibu Kota Baru Manfaatkan Swasta & Aset Negara
Lidya Julita S, CNBC Indonesia
06 November 2019 19:22
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bapenas) Suharso Monoarfa mengatakan pemindahan ibu kota tidak akan mengandalkan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sepenuhnya.
Menurutnya, pemerintah akan membangun ibu kota baru bekerja sama dengan pihak swasta baik melalui Public Private Partnership (PPP) maupun KPBU.
"Kita membangun tidak menggunakan APBN. Nanti ada pembiayaan-pembiayaan alternatif yang kita kembangkan. PPP memang tidak 100% oleh swasta tapi ada Internal Rate of Return (IRR) nya. Dimana nanti yang tidak menarik bagi swasta kita usahakan agar tetap diminati atau dibantu pemerintah. Misalnya mau membangun jalan 100 km, 20 km nya oleh pemerintah dan 80 km oleh swasta," ujarnya di Ruang Rapat Komisi XI, Rabu (6/11/2019).
"Jadi ada gap mengatasi IRR kita bisa, semua ada hitungan dan akan kita sekuritisasi dan kita tidak akan pake satu sen pun dari (anggaran) pemerintah," tambahnya.
Namun, saat dikonfirmasi anggaran yang masuk di APBN 2020 untuk pemindahan ibu kota, ia menjelaskan bahwa itu hanya untuk pembiayaan tahap awal saja. Sedangkan untuk pembangunan selanjutnya 100% bebas APBN.
"Kalau biaya permulaan mungkin aja sifat rutin tapi kalo membangun menyediakan gedung tertentu pasti enggak, kalau bangun kotanya nggak, tapi bangun infrastruktur dasarnya menjadi sesuatu gitu ya tentu harus negara," jelasnya.
Selain itu, ia menyebutkan telah bertemu dengan Kementerian Keuangan mengenai pembiayaan ibu kota baru. Di mana nantinya, pembangunan tahap selanjutnya memanfaatkan aset negara Indonesia yang sudah ada.
"Kita punya banyak aset dan saya sudah bertemu sama Kemenkeu bahwa kita akan memanfaatkan aset. Aset pemerintah yang tercatat di dalam Kemenkeu sebagai bendahara negara yang awasi kekayaan negara, yang mana daftar kekayaan negara ada di beliau," tegasnya.
(dru) Next Article Indonesia Pindah Ibu Kota, Ini Hitungannya
Menurutnya, pemerintah akan membangun ibu kota baru bekerja sama dengan pihak swasta baik melalui Public Private Partnership (PPP) maupun KPBU.
"Kita membangun tidak menggunakan APBN. Nanti ada pembiayaan-pembiayaan alternatif yang kita kembangkan. PPP memang tidak 100% oleh swasta tapi ada Internal Rate of Return (IRR) nya. Dimana nanti yang tidak menarik bagi swasta kita usahakan agar tetap diminati atau dibantu pemerintah. Misalnya mau membangun jalan 100 km, 20 km nya oleh pemerintah dan 80 km oleh swasta," ujarnya di Ruang Rapat Komisi XI, Rabu (6/11/2019).
Namun, saat dikonfirmasi anggaran yang masuk di APBN 2020 untuk pemindahan ibu kota, ia menjelaskan bahwa itu hanya untuk pembiayaan tahap awal saja. Sedangkan untuk pembangunan selanjutnya 100% bebas APBN.
"Kalau biaya permulaan mungkin aja sifat rutin tapi kalo membangun menyediakan gedung tertentu pasti enggak, kalau bangun kotanya nggak, tapi bangun infrastruktur dasarnya menjadi sesuatu gitu ya tentu harus negara," jelasnya.
Selain itu, ia menyebutkan telah bertemu dengan Kementerian Keuangan mengenai pembiayaan ibu kota baru. Di mana nantinya, pembangunan tahap selanjutnya memanfaatkan aset negara Indonesia yang sudah ada.
"Kita punya banyak aset dan saya sudah bertemu sama Kemenkeu bahwa kita akan memanfaatkan aset. Aset pemerintah yang tercatat di dalam Kemenkeu sebagai bendahara negara yang awasi kekayaan negara, yang mana daftar kekayaan negara ada di beliau," tegasnya.
(dru) Next Article Indonesia Pindah Ibu Kota, Ini Hitungannya
Most Popular