Genjot Kinerja, Kementerian ATR/BPN Gandeng Korea-Belanda
Yuni Astutik, CNBC Indonesia
06 November 2019 11:48
Jakarta, CNBC Indonesia- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membangun kerja sama dalam lingkup internasional dalam rangka mendukung pencapaian program strategis pemerintah melalui upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM).
Sepanjang 2015 hingga 2019, arah kebijakan pelaksanaan kerja sama difokuskan pada penguatan kemitraan lintas sektor dalam menghadapi tantangan pembangunan global, khususnya dalam sektor pertanahan dan tata ruang.
Kerja sama internasional juga diharapkan dapat mendukung transformasi kelembagaan Kementerian ATR/BPN menuju pengelolaan pertanahan dan tata ruang yang berstandar dunia, meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia melalui pelatihan, alih teknologi, dan pertukaran tenaga ahli guna mendukung pelaksanaan program kerja Kementerian ATR/BPN," kata Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil di Jakarta, Senin (4/11/2019).
Adapun kerjasama tersebut antara lain, pertama Ministry of Land, Infrastructure and Transport of the Republic of Korea (MOLIT) dalam bentuk kerja sama teknik bilateral (non pinjaman/hibah) bidang infrastruktur data geospasial dan administrasi pertanahan. Kerjasama pada Mei 2016 ini melalui proyek Knowledge Sharing Program (KSP) senilai US$ 201 ribu atau sekitar Rp 2,6 miliar (kurs Rp 13 ribu).
Kedua merupakan kerja sama dengan Belanda, The Netherlands Kadaster, Land Registry and Mapping Agency (Kadaster) dalam bentuk kerja sama teknik bilateral senilai 269.126 euro atau sekitar Rp 4 miliar (kurs Rp 14 ribu per euro). Kerja sama ini berupa hibah yang berlangsung sejak dokumen Perjanjian Kerjasama ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu pada tahun 2017 dan berakhir pada tahun 2018.
Selanjutnya kerja sama dengan Bank Dunia (World Bank) melalui 3 proyek. Pertama kerja sama teknik pertukaran tenaga ahli dalam proyek Establishment of a Modern Electronic Land Administration (eLand) System sejumlah US$55 ribu atau senilai Rp 7,5 miliar (kurs Rp 13 ribu). Kerja sama berupa hibah ini berlangsung sejak tahun 2018 hingga saat ini.
Kedua, kerja sama pinjaman luar negeri Program to Accelerate Agrarian Reform (One Map Project) sebesar US$ 200 juta atau senilai Rp 2,7 triliun (kurs Rp 13.700. Kerja sama yang berlangsung sejak tahun 2018 hingga 2023 untuk mendukung kegiatan Pendaftaran Tanah berbasis Partisipasi Masyarakat, tata batas kawasan hutan, pembangunan kantor modern melalui sistem administrasi pertanahan berbasis elektronik, serta dukungan terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian ATR/BPN.
Kerja sama dengan Belanda yang ketiga adalah hibah luar negeri Impact Assessment and Technical Validation for the Acceleration Program of One Map Policy Implementation sejumlah US$600 ribu atau senilai Rp 8,2 miliar (kurs Rp 13.700) pada tahun 2018.
Kementerian ATR/BPN juga melakukan kerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) dalam bentuk kerja sama teknik pertukaran tenaga ahli dan hibah barang untuk proyek Capacity Development for Land Acquisition System Improvement. Kerja sama ini berlangsung sejak ditandatanganinya dokumen Record of Discussion pada Mei 2017 dengan jangka waktu kerja sama 3 tahun.
"Kerja sama ini ditujukan untuk mendukung kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum serta konsolidasi tanah vertikal melalui pertukaran tenaga ahli, penguatan sistem dan teknologi, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan fungsi kelembagaan Kementerian ATR/BPN," tutupnya.
(dob/dob) Next Article Intip Rapor Kinerja Kementerian ATR/BPN
Sepanjang 2015 hingga 2019, arah kebijakan pelaksanaan kerja sama difokuskan pada penguatan kemitraan lintas sektor dalam menghadapi tantangan pembangunan global, khususnya dalam sektor pertanahan dan tata ruang.
Kerja sama internasional juga diharapkan dapat mendukung transformasi kelembagaan Kementerian ATR/BPN menuju pengelolaan pertanahan dan tata ruang yang berstandar dunia, meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia melalui pelatihan, alih teknologi, dan pertukaran tenaga ahli guna mendukung pelaksanaan program kerja Kementerian ATR/BPN," kata Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil di Jakarta, Senin (4/11/2019).
Adapun kerjasama tersebut antara lain, pertama Ministry of Land, Infrastructure and Transport of the Republic of Korea (MOLIT) dalam bentuk kerja sama teknik bilateral (non pinjaman/hibah) bidang infrastruktur data geospasial dan administrasi pertanahan. Kerjasama pada Mei 2016 ini melalui proyek Knowledge Sharing Program (KSP) senilai US$ 201 ribu atau sekitar Rp 2,6 miliar (kurs Rp 13 ribu).
Kedua merupakan kerja sama dengan Belanda, The Netherlands Kadaster, Land Registry and Mapping Agency (Kadaster) dalam bentuk kerja sama teknik bilateral senilai 269.126 euro atau sekitar Rp 4 miliar (kurs Rp 14 ribu per euro). Kerja sama ini berupa hibah yang berlangsung sejak dokumen Perjanjian Kerjasama ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu pada tahun 2017 dan berakhir pada tahun 2018.
Selanjutnya kerja sama dengan Bank Dunia (World Bank) melalui 3 proyek. Pertama kerja sama teknik pertukaran tenaga ahli dalam proyek Establishment of a Modern Electronic Land Administration (eLand) System sejumlah US$55 ribu atau senilai Rp 7,5 miliar (kurs Rp 13 ribu). Kerja sama berupa hibah ini berlangsung sejak tahun 2018 hingga saat ini.
Kedua, kerja sama pinjaman luar negeri Program to Accelerate Agrarian Reform (One Map Project) sebesar US$ 200 juta atau senilai Rp 2,7 triliun (kurs Rp 13.700. Kerja sama yang berlangsung sejak tahun 2018 hingga 2023 untuk mendukung kegiatan Pendaftaran Tanah berbasis Partisipasi Masyarakat, tata batas kawasan hutan, pembangunan kantor modern melalui sistem administrasi pertanahan berbasis elektronik, serta dukungan terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian ATR/BPN.
Kerja sama dengan Belanda yang ketiga adalah hibah luar negeri Impact Assessment and Technical Validation for the Acceleration Program of One Map Policy Implementation sejumlah US$600 ribu atau senilai Rp 8,2 miliar (kurs Rp 13.700) pada tahun 2018.
Kementerian ATR/BPN juga melakukan kerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) dalam bentuk kerja sama teknik pertukaran tenaga ahli dan hibah barang untuk proyek Capacity Development for Land Acquisition System Improvement. Kerja sama ini berlangsung sejak ditandatanganinya dokumen Record of Discussion pada Mei 2017 dengan jangka waktu kerja sama 3 tahun.
"Kerja sama ini ditujukan untuk mendukung kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum serta konsolidasi tanah vertikal melalui pertukaran tenaga ahli, penguatan sistem dan teknologi, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan fungsi kelembagaan Kementerian ATR/BPN," tutupnya.
(dob/dob) Next Article Intip Rapor Kinerja Kementerian ATR/BPN
Most Popular