Terpopuler Pekan Ini

Anies-Ahok-Sri Mulyani Bicara APBD DKI Gegara Aibon Miliaran

Redaksi, CNBC Indonesia
02 November 2019 08:46
Anies-Ahok-Sri Mulyani Bicara APBD DKI Gegara Aibon Miliaran
Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan angkat bicara soal kehebohan anggaran dalam Rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2020.

Anies menilai, masalah penganggaran sudah terjadi selama bertahun-tahun dan pangkalnya adalah di sistem. Dia merasa mendapat 'warisan'.

"Ini problem muncul tiap tahun. Maka yang kita koreksi adalah sistem nya. Sistem masih manual pengecekan manual maka ada puluhan ribu item. Saya kerjakan satu-satu kemarin. Tapi saya tidak berpanggung," ucap Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Anies menyebut saat ini sistem yang digunakan Pemprov DKI sudah digital tapi tidak smart, alias pengecekan masih dilakukan secara manual. Akibatnya, tetap ada pegawai yang teledor setiap tahunnya.

"Terlalu detail di level itu ada beberapa yang mengerjakan dengan teledor. Toh diverifikasi dan dibahas. Cara-cara seperti ini berlangsung setiap tahun. Setiap tahun muncul angka aneh-aneh. Kalau sistem smart, maka dia akan melakukan verifikasi," ucap Anies.

[Gambas:Video CNBC]





Menurut Anies, masalah ini juga muncul di era gubernur sebelum dirinya. Oleh sebab itu, dia tidak mau mewariskan hal ini ke penerusnya nanti.

"Kan ditemukan juga di era-era sebelumnya. Selalu seperti ini. Karenanya, menurut saya, saya tidak akan meninggalkan ini ke gubernur sesudahnya, PR ini. Karena saya menerima warisan nih, sistem ini. Saya tidak ingin meninggalkan sistem ini untuk gubernur berikutnya," ucap Anies.

Anies berjanji akan membuat sistem dengan pengecekan otomatis di awal tahun depan. Sehingga, tidak ada lagi masalah anggaran aneh karena kesalahan input data.

"Agar gubernur berikutnya tidak menemukan masalah yang sama dengan yang saya alami. Karena sistemnya sudah ada dari dulu, sehingga perencanaan yang dimulai di Januari, kan ada nanti rembuk Musrenbang, itu nanti tidak lagi menggunakan sistem yang melakukan pengecekan manual," kata Anies.

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akhirnya angkat bicara terkait sistem e-budgeting yang dinilai bermasalah oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan bahwa sistem e-budgeting berjalan baik jika tidak ada niat melakukan korupsi.

"Sistem itu berjalan baik jika yang input datanya tidak ada niat mark up, apalagi maling. Untuk mencegah korupsi, hanya ada satu kata, transparansi sistem yang ada," ucap Ahok seperti dikutip dari detikcom, Kamis (31/10/2019).

Diketahui, sistem e-budgeting pertama kali digagas oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Saat itu, Ahok menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta.


Ahok pun menyebut banyak orang saat ini sudah mengerti e-budgeting. Dia juga tidak mau berkomentar lebih jauh.

"Ternyata banyak (yang) sudah viral, orang-orang yang pintar dan tahu sistem e-budgeting. Kalau aku sudah lupa mungkin kelamaan belajar ilmu lain di Mako Brimob," kata Ahok.

Sebelumnya, Anies menilai masalah penganggaran sudah terjadi selama bertahun-tahun dan pangkalnya ada di sistem. Dia merasa mendapat 'warisan'.

"Kan ditemukan juga di era-era sebelumnya. Selalu seperti ini. Karenanya, menurut saya, saya tidak akan meninggalkan ini ke gubernur sesudahnya, PR ini. Karena saya menerima warisan nih, sistem ini. Saya tidak ingin meninggalkan sistem ini untuk gubernur berikutnya," ucap Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (30/10) kemarin.

Dia mengaku telah meneliti anggaran itu satu per satu dengan anak buahnya. Tapi dia memilih tak memarahi anak buahnya di depan publik gara-gara usulan anggaran aneh bisa muncul di KUA-PPAS.

"Sebenarnya kelihatan keren sih marahin anak buahnya, tapi bukan itu yang saya cari, tapi yang saya cari adalah, ini ada masalahnya ini harus dikoreksi karena mengandalkan manual," kata Anies.

[Gambas:Video CNBC]



Rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI Jakarta 2020 terungkap ke publik.

Yang bikin ramai adalah anggaran lem Aibon senilai Rp 82 miliar dan Pulpen yang mencapai Rp 635 miliar.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tak tinggal diam. Selaku bendahara negara yang memiliki kuasa mengatur anggaran, Sri Mulyani langsung berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

"Kita nanti akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri. Dalam meningkatkan kualitas dari APBD," kata Sri Mulyani di Kantornya, Jumat (1/11/2019).

Menurutnya, hal tersebut dilakukan guna meningkatkan kualitas dari APBD. "Tentunya berbagai hal nanti akan dikoordinasikan bersama," terangnya.

[Gambas:Video CNBC]

Setelah Kadis Pariwisata dan Budaya DKI Edy Junaedi, kini giliran Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sri Mahendra yang mundur.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerima sendiri surat pengunduran diri Kepala Bappeda.

"Surat pengunduran diri Kepala Bappeda diserahkan hari ini," kata Anies saat jumpa pers di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2019).

Dilansir detikcom, Anies mempersilakan Mahendra untuk menyampaikan pengunduran dirinya di depan media. Bicara singkat, Mahendra mengatakan Pemprov DKI membutuhkan Bappeda yang lebih baik.

"Situasi dan kondisi yang terjadi saat ini yang membutuhkan kinerja Bappeda yang lebih baik lagi. Saya mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri dengan harapan agar akselerasi dapat lebih ditingkatkan," ucap Mahendra.




Bappeda sendiri bertanggungjawab menyusun rencana anggaran DKI Jakarta. Dalam berapa waktu terakhir, rencana anggaran DKI sedang disorot karena dianggap janggal, salah satunya soal anggaran lem Aibon Rp 83 miliar.

Sehari sebelumnya, Edy Junaedi lebih dahulu mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kadis Pariwisata dan Budaya DKI dengan alasan ingin jadi staf di TMII. Sebelum pengunduran diri Edy itu, Dinas Pariwisata sempat jadi sorotan gara-gara anggaran influencer Rp 5 miliar.




[Gambas:Video CNBC]




Pages

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular