Jokowi Ingatkan Menteri Hati-Hati Revisi UU Ketenagakerjaan
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
31 October 2019 15:57
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka rapat terbatas bersama jajaran Kabinet Indonesia Maju dengan topik penyampaian program dan kegiatan di bidang politik hukum dan keamanan.
Dalam rapat terbatas yang digelar di Kantor Presiden itu, Jokowi berpesan kepada jajarannya agar hati-hati dalam merumuskan revisi Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan yang saat ini digodok pemerintah.
"Ini mereka diajak bicara, para pekerja diajak bicara. Termasuk penolakan dari publik mengenai RUU dan RUU kontroversial," kata Jokowi, Kamis (31/10/2019).
Jokowi mengaku tak ingin persoalan seperti ini bisa berbuntut panjang dan dijadikan sebagai alat politik. Jajaran menteri, kata dia, perlu melakukan berbagai upaya antisipasi agar hal ini tidak berkepanjangan.
"Karena kadang-kadang sering karena tidak kita kelola dengan hati-hati, bisa memicu masalah politik yang berkepanjangan. Ini hanya cara menjelaskan saja," jelasnya.
"Kadang-kadang yang ikut demo juga kadang-kadang nggak ngerti substansi pasalnya di mana," jelasnya.
Jokowi mengaku telah menginstruksikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD untuk membuka komunikasi seluas-luasnya kepada semua pihak.
"Baik kepada kelompok buruh, kemudian berbicara dengan media, berbicara dengan ormas agama, dan kelompok masyarakat lainnya," katanya.
(hoi/hoi) Next Article Kenapa Buruh Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan Ya?
Dalam rapat terbatas yang digelar di Kantor Presiden itu, Jokowi berpesan kepada jajarannya agar hati-hati dalam merumuskan revisi Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan yang saat ini digodok pemerintah.
"Ini mereka diajak bicara, para pekerja diajak bicara. Termasuk penolakan dari publik mengenai RUU dan RUU kontroversial," kata Jokowi, Kamis (31/10/2019).
"Karena kadang-kadang sering karena tidak kita kelola dengan hati-hati, bisa memicu masalah politik yang berkepanjangan. Ini hanya cara menjelaskan saja," jelasnya.
"Kadang-kadang yang ikut demo juga kadang-kadang nggak ngerti substansi pasalnya di mana," jelasnya.
Jokowi mengaku telah menginstruksikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD untuk membuka komunikasi seluas-luasnya kepada semua pihak.
"Baik kepada kelompok buruh, kemudian berbicara dengan media, berbicara dengan ormas agama, dan kelompok masyarakat lainnya," katanya.
(hoi/hoi) Next Article Kenapa Buruh Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan Ya?
Most Popular