Jakarta, CNBC Indonesia - Kemarin buruh menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 8,51%, karena dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan riil sehari-hari yang naik lebih tinggi. Benarkah demikian?
Dengan tingkat kenaikan yang baru, UMP di Jakarta yang merupakan tertinggi di Indonesia bakal menjadi Rp 4.276.349. Nyaris Rp 4,3 juta. Yang terkecil adalah UMP di Yogyakarta senilai Rp 1,704,608. Jika dirata-rata, maka UMP di Indonesia adalah Rp 2.655.542 (US$189) per bulan.
Angka kenaikan tersebut bisa jadi tidak memuaskan buruh yang menuntut kenaikan lebih tinggi lagi, yakni sebesar 15%. Buruh di Jakarta, misalnya, menuntut UMP Rp 4,6 juta. Serikat buruh di berbagai daerah juga mengancam akan melakukan aksi demo seperti yang terjadi di Jakarta.
Terlepas dari polemik mengenai UMP 8,51%, yang dinilai terlalu rendah oleh buruh tetapi sebaliknya juga dinilai terlalu tinggi bagi pengusaha, temuan Tim Riset CNBC Indonesia justru menunjukkan bahwa kenaikan UMP tersebut merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara.
Dari 10 negara anggota tetap ASEAN, hanya Singapura dan Brunei yang tak memiliki kebijakan upah minimum. Dari delapan negara tersebut, kenaikan UMP terbaru (8,51%) di Indonesia merupakan yang teratas. Myanmar berada di posisi kedua sebesar 7,46%,disusul Filipina (6,69%).
Perlu diketahui, Myanmar sebenarnya menaikkan upah minimumnya sebesar 33% tahun lalu. Namun harap dicatat, kenaikan itu merupakan yang pertama sejak tahun 2015 dan belum diubah sampai sekarang, alias berlaku 5 tahun.
Jika dirata-rata per tahun (compounded annual growth rate/CAGR), maka kenaikannya hanya setara 7,46%. Hal serupa juga terjadi untuk Laos yang menaikkan upah minimumnya 11% (2018). Kenaikan itu merupakan yang pertama dalam 5 tahun sehingga jika dirata-rata kenaikannya hanya setara 5,14% per tahun.
Negeri Jiran Malaysia baru saja mengumumkan kenaikan upah minimumnya sebesar 10% (menjadi 1.100 ringgit), tetapi kenaikan itu berlaku untuk tiga tahun. Artinya, jika dirata-rata per tahun maka kenaikan upah mereka hanya sebesar 3,23%.
[Gambas:Video CNBC]
Untuk melihat perbandingan UMP secara lebih kontekstual, kami membandingkannya dengan tingkat inflasi di masing-masing negara, untuk melihat sejauh mana efek kenaikan pendapatan para buruh di setiap negara terhadap peningkatan daya beli mereka.
Dalam kolom keempat pada tabel di atas, terlihat bahwa selisih antara kenaikan upah minimum dan kenaikan indeks harga konsumen (IHK) di Filipina menjadi yang terbesar yakni 5,79%. Indonesia menyusul di posisi kedua (5,11%). Artinya, tingkat kenaikan upah minimum di Filipina dan Indonesia memberikan dorongan daya beli terbesar terhadap buruhnya.
Meski kenaikan upah minimum di Filipina hanya 6,69% atau lebih rendah dari kenaikan UMP di Indonesia, tetapi daya ungkitnya terhadap daya beli buruh di Negeri Jose Rizal ini terhitung lebih baik karena pemerintah mereka sukses menekan inflasi di angka 0,9%.
Myanmar menjadi yang terburuk karena kenaikan UMP sebesar 33% baru-baru ini terhitung terlambat dan tak berimbang dengan inflasinya yang terakhir berada di level 10,37%. Perlu digaris-bawahi, Negeri Junta Militer ini memang sedang disorot karena kurang menghargai hak azasi manusia dan hak buruh.
Jika kita bicara rerata upah minimum (dalam dolar AS), pengusaha semestinya menerima kenaikan UMP sebesar 8,51%, karena tak mempermahal upah minimum Indonesia, dengan rerata upah minimum Rp 2,66 juta (US$ 189) per bulan. Sebagai perbandingan, upah minimum Thailand dan Malaysia masing-masing 9.000 baht (US$ 300) dan RM1.100 (US$286).
Namun ternyata, kedua negara ini menjadi favorit investasi asing. Dalam peringkat kemudahan bisnis versi Bank Dunia, Malaysia dan Thailand sama-sama naik peringkat sebanyak 3 poin dan 6 poin untuk tahun 2020, membawa posisi mereka ke rangking 12 dan 21.
Apa kesamaan kedua negara itu dalam kaitannya dengan sistem perburuhan? Ya, keduanya sama-sama tak memberlakukan revisi upah minimum secara tahunan. Malaysia mengubah upah minimum tiap tiga tahun, sedangkan Thailand mengubahnya setelah 5 tahun.
Indonesia yang menerapkan sistem penetapan upah minimum tahunan berada di peringkat 73. Selain Indonesia, tiga negara ASEAN yang tiap tahun mengubah upah minimum adalah Vietnam, Filipina, dan Kamboja. Posisi mereka di 70, 95, dan 144 dalam hal kemudahan bisnis.
Jadi, kita bisa melihat bahwa sistem pengupahan di Indonesia masih berpihak pada buruh dan secara bersamaan terhitung "lebih murah" dibanding Malaysia dan Thailand. Bukan pilihan ideal, tentu saja. Namun, ini mestinya menjadi win-win solution sehingga ada baiknya kawan-kawan buruh berhenti demo dan lebih giat membangun produktivitas.
TIM RISET CNBC INDONESIA
