Duh! Ada 88 Wilayah di RI Masih Rawan Pangan
Efrem Siregar, CNBC Indonesia
30 October 2019 14:20
Jakarta, CNBC Indonesia - Sebanyak 88 wilayah di Kabupaten/Kota masuk dalam kategori rentan rawan pangan. Sebagian besar berada di kawasan Indonesia Timur.
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menyoroti salah satu indikator kerentanan rawan pangan antara lain stunting (bertubuh pendek). Menurutnya, Indonesia termasuk negara dengan angka stunting tertinggi.
"Kalau dari awal stunting tidak bagus, anak-anak tidak terisi gizi dengan baik, akhirnya dia menjadi bodoh, akhirnya menjadi malas, mungkin perkembangan tubuhnya kecil sementara orang gizinya makin bagus, pikiran makin bagus, daya adaptasi terhadap kehidupan makin kuat," kata Syahrul.
Ia khawatir jika hal tersebut tidak teratasi akan berdampak pada masalah ketahanan nasional. Dalam perkiraannya, ada sekitar 7 juta orang termasuk dalam ancaman daerah rentan rawan pangan.
"Kalau seperti ini tidak berdaya, pada suatu saat dari dalam akan pecah," tambahnya.
Dari 88 wilayah tadi, paling banyak ditemukan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Beberapa lainnya tersebar di Maluku, Aceh, dan Sumatera Selatan.
Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan, Agung Hendriadi, menjelaskan ada 9 parameter yang menjadi indikator kerawanan pangan. Di antaranya, rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan pangan, persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65%.
Kemudian, persentase rumah tangga tanpa akses listrik, rata-rata lama sekolah perempuan umur di atas 15 tahun, persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih, rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk, prevalensi bayi stunting, angka harapan hidup saat lahir.
Masing-masing Kementerian dan lembaga terkait mempunyai tugas menuntaskan indikator tersebut. Misal Kementerian Sosial untuk masalah sosial dan kemiskinan. Ranah Badan Ketahanan Pangan sendiri ada pada kesediaan pangan.
Adapun kementerian dan lembaga itu adalah Kementerian PUPR, Kementerian Sosial, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Lemhanas, dan Kementerian Dalam Negeri
"Apakah saya akan mendorong dia memproduksi pangannya sendiri atau mendistribusikan. Kalau mendistrirbusikan, butuh infrastruktur. Kemana minta infrastruktur? Ke PUPR. Kemensos garis kemiskinannya seperti apa? BPNT (bantuan pangan non tunai) main nggak di situ? Kita juga harus tembak di situ dengan BPNT," kata Agung.
(hoi/hoi) Next Article 3 Komoditas Pangan Ini Sempat Bermasalah Pasokannya, Aman?
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menyoroti salah satu indikator kerentanan rawan pangan antara lain stunting (bertubuh pendek). Menurutnya, Indonesia termasuk negara dengan angka stunting tertinggi.
"Kalau dari awal stunting tidak bagus, anak-anak tidak terisi gizi dengan baik, akhirnya dia menjadi bodoh, akhirnya menjadi malas, mungkin perkembangan tubuhnya kecil sementara orang gizinya makin bagus, pikiran makin bagus, daya adaptasi terhadap kehidupan makin kuat," kata Syahrul.
"Kalau seperti ini tidak berdaya, pada suatu saat dari dalam akan pecah," tambahnya.
Dari 88 wilayah tadi, paling banyak ditemukan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Beberapa lainnya tersebar di Maluku, Aceh, dan Sumatera Selatan.
Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan, Agung Hendriadi, menjelaskan ada 9 parameter yang menjadi indikator kerawanan pangan. Di antaranya, rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan pangan, persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65%.
Kemudian, persentase rumah tangga tanpa akses listrik, rata-rata lama sekolah perempuan umur di atas 15 tahun, persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih, rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk, prevalensi bayi stunting, angka harapan hidup saat lahir.
Masing-masing Kementerian dan lembaga terkait mempunyai tugas menuntaskan indikator tersebut. Misal Kementerian Sosial untuk masalah sosial dan kemiskinan. Ranah Badan Ketahanan Pangan sendiri ada pada kesediaan pangan.
Adapun kementerian dan lembaga itu adalah Kementerian PUPR, Kementerian Sosial, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Lemhanas, dan Kementerian Dalam Negeri
"Apakah saya akan mendorong dia memproduksi pangannya sendiri atau mendistribusikan. Kalau mendistrirbusikan, butuh infrastruktur. Kemana minta infrastruktur? Ke PUPR. Kemensos garis kemiskinannya seperti apa? BPNT (bantuan pangan non tunai) main nggak di situ? Kita juga harus tembak di situ dengan BPNT," kata Agung.
(hoi/hoi) Next Article 3 Komoditas Pangan Ini Sempat Bermasalah Pasokannya, Aman?
Most Popular