Masukan Chatib Basri ke Kabinet Baru: dari Tanah Sampai Izin
Efrem Siregar, CNBC Indonesia
29 October 2019 15:38
Jakarta, CNBC Indonesia - Kabinet Indonesia maju telah terbentuk. Sejumlah pekerjaan rumah (PR) mesti diselesaikan untuk mengimplementasikan visi dan misi Presiden Joko Widodo (Jokowi), terutama dalam meningkatkan investasi dalam rangka menggerakkan ekonomi.
Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri menilai investasi masih menjadi satu faktor. Namun, ada hal lain yang perlu dituntaskan terlebih dahulu sebelum pembenahan investasi.
Menurutnya, isu penting itu di antaranya aturan ketenagakerjaan, perizinan mudah, dan kualitas tenaga kerja. Jika itu terpenuhi, maka selanjutnya beranjak pada investasi.
"Itu harus kombinasi dari semua. Kalau bicara portofolio, iya. Tapi begini, kabinet baru, katakanlah, sudah [terbentuk] pasti, tapi kalau tanahnya nggak ada, kabinetnya ada, kan nggak bisa buka pabrik," kata Chatib dalam diskusi di Menara, Kadin, Jakarta, Selasa (29/10/2019).
Demikian juga dengan terpenuhinya kapasitas tenaga kerja dan perizinan. "Izin nggak ada, bagaimana mau buka pabrik walau kabinetnya ada," kata Chatib.
Persoalan perizinan memang sedang dibenahi oleh pemerintah, pada periode kedua, Presiden Jokowi menyiapkan omnibus law sebagai salah satu cara menyederhanakan aturan dan perizinan. Di sisi lain, masalah lahan memang diakui oleh pemerintah, seperti yang pernah disampaikan oleh Bambang Brodjonegoro, saat masih menjabat Kepala Bappenas, lahan kawasan industri dikuasai swasta termasuk harganya.
(hoi/hoi) Next Article Setuju Nggak Kalau 115 Juta Warga RI Dapat BLT Rp 1 Juta?
Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri menilai investasi masih menjadi satu faktor. Namun, ada hal lain yang perlu dituntaskan terlebih dahulu sebelum pembenahan investasi.
Menurutnya, isu penting itu di antaranya aturan ketenagakerjaan, perizinan mudah, dan kualitas tenaga kerja. Jika itu terpenuhi, maka selanjutnya beranjak pada investasi.
Demikian juga dengan terpenuhinya kapasitas tenaga kerja dan perizinan. "Izin nggak ada, bagaimana mau buka pabrik walau kabinetnya ada," kata Chatib.
Persoalan perizinan memang sedang dibenahi oleh pemerintah, pada periode kedua, Presiden Jokowi menyiapkan omnibus law sebagai salah satu cara menyederhanakan aturan dan perizinan. Di sisi lain, masalah lahan memang diakui oleh pemerintah, seperti yang pernah disampaikan oleh Bambang Brodjonegoro, saat masih menjabat Kepala Bappenas, lahan kawasan industri dikuasai swasta termasuk harganya.
(hoi/hoi) Next Article Setuju Nggak Kalau 115 Juta Warga RI Dapat BLT Rp 1 Juta?
Most Popular