Hitungan Sering Meleset, Investor Mulai Pikir-Pikir Bikin Tol
Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
29 October 2019 15:18
Jakarta, CNBC Indonesia - Pembangunan infrastruktur periode kedua Jokowi masih akan terus digenjot. Di antaranya pembangunan tol masih akan dilanjutkan sehingga butuh pendanaan yang tak sedikit.
Di sisi lain, porsi APBN tidak mungkin menutup semua kebutuhan. Karenanya, pemerintah mendorong keterlibatan aktif dari pihak swasta.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Erwin Aksa, menilai bahwa terdapat sejumlah kendala yang membuat keterlibatan swasta belum terlalu masif dalam membangun tol.
"Banyak kendala, yang terjadi adalah pengusaha tol pada saat membuat proyeksi atau perencanaan LHR (lalu lintas harian rata-rata), selalu meleset," ungkapnya dalam sebuah diskusi di Menara Kadin, Selasa (29/10/2019).
Di sisi lain, menurutnya pemerintah tidak bisa menjamin terkait LHR. Karenanya, LHR menjadi risiko dari pelaku usaha yang harus ditanggung sendiri.
Ia mendorong agar pemerintah mampu memberikan kepastian kepada pelaku usaha supaya mereka kalau mau berinvestasi. Skema yang sudah berlaku di sektor energi bisa jadi contoh.
"Di PLN misalnya, infrastruktur listrik, kalau kita jual listrik ada jaminan, ada suatu kepastian PLN mengambil walaupun permintaan masyarakat rendah. Begitu juga Pertamina, kalau kita punya tangki gas atau minyak, ada jaminan," urainya.
Dengan demikian, pengusaha tidak akan khawatir tol yang telah dibangun kemudian tak mencetak untung. Sebab, ada jaminan dari pemerintah meski kelak tol tersebut sepi pengguna.
(hoi/hoi) Next Article Di Tangan Jokowi, Ruas Tol dari 700 Km akan Jadi 5.200 Km
Di sisi lain, porsi APBN tidak mungkin menutup semua kebutuhan. Karenanya, pemerintah mendorong keterlibatan aktif dari pihak swasta.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Erwin Aksa, menilai bahwa terdapat sejumlah kendala yang membuat keterlibatan swasta belum terlalu masif dalam membangun tol.
"Banyak kendala, yang terjadi adalah pengusaha tol pada saat membuat proyeksi atau perencanaan LHR (lalu lintas harian rata-rata), selalu meleset," ungkapnya dalam sebuah diskusi di Menara Kadin, Selasa (29/10/2019).
Di sisi lain, menurutnya pemerintah tidak bisa menjamin terkait LHR. Karenanya, LHR menjadi risiko dari pelaku usaha yang harus ditanggung sendiri.
Ia mendorong agar pemerintah mampu memberikan kepastian kepada pelaku usaha supaya mereka kalau mau berinvestasi. Skema yang sudah berlaku di sektor energi bisa jadi contoh.
"Di PLN misalnya, infrastruktur listrik, kalau kita jual listrik ada jaminan, ada suatu kepastian PLN mengambil walaupun permintaan masyarakat rendah. Begitu juga Pertamina, kalau kita punya tangki gas atau minyak, ada jaminan," urainya.
Dengan demikian, pengusaha tidak akan khawatir tol yang telah dibangun kemudian tak mencetak untung. Sebab, ada jaminan dari pemerintah meski kelak tol tersebut sepi pengguna.
(hoi/hoi) Next Article Di Tangan Jokowi, Ruas Tol dari 700 Km akan Jadi 5.200 Km
Most Popular