AHY Gagal Jadi Menteri Jokowi Karena Dendam Mega Kepada SBY?
Redaksi, CNBC Indonesia
28 October 2019 06:11
Sebagaimana dijelaskan di awal, AHY merupakan salah satu sosok yang digadang-gadang akan menjadi menteri dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf. Semua itu bermula saat SBY diundang menemui Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/10/2019).
Dalam keterangan pers setelah pertemuan, Jokowi mengatakan banyak hal yang didiskusikan. Eks Wali Kota Solo itu bahkan menyebut mempertimbangkan AHY masuk ke dalam kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
"Ya mungkin ada pertimbangan masih bisa berubah," ujar Jokowi.
Setelah pertemuan, kabar AHY masuk ke dalam kabinet semakin menguat. Salah satu pihak yang mengonfirmasi hal itu adalah Ali Mochtar Ngabalin yang saat itu merupakan Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden. Menurut dia, AHY berpotensi masuk ke dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf. Ia pun berharap AHY dapat memperkuat kabinet tersebut.
Namun, selepas Jokowi-Ma'ruf dilantik di ruang rapat paripurna I, Gedung MPR RI/DPR RI/DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019), kabar AHY menjadi menteri semakin menipis.
Puncaknya pada saat Jokowi melakukan wawancara kepada calon menteri dan pejabat setingkat menteri sepanjang Senin (21/10/2019) hingga Selasa (22/10/2019). Tak tampak kehadiran AHY di Kompleks Istana Kepresidenan. Pun pada saat Jokowi mengumumkan para menteri dan pejabat setingkat menteri Rabu (23/10/2019).
Ditemui di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/10/2019), Jokowi menjelaskan keputusan tidak mengajak Partai Demokrat ke dalam koalisi. Ia mengaku ingin membangun demokrasi gotong royong. Eks Gubernur DKI Jakarta itu pun mengingatkan bahwa Indonesia tidak memiliki oposisi seperti di negara lain.
"Demokrasi kita adalah demokrasi gotong royong. Kalau itu baik untuk negara, baik untuk bangsa kenapa tidak?," kata Jokowi.
Ia pun menjelaskan bahwa sistem presidensial a la Indonesia tidak seperti di luar negeri. Sebagai contoh di Amerika Serikat yang hanya memiliki dua partai besar, yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik.
"Ini ndak. Meskipun hanya ada dua partai yang berkompetisi tetapi partainya banyak dan menuju sebuah proses demokrasi dalam bernegara ke depan, saya kira proses proses kematangan, proses berdemokrasi semuanya dalam proses, tetapi saya melihat itu menuju sebuah koridor yang semakin baik ke depan," ujar Jokowi.

Terlepas dari dinamika yang ada, AHY mengucapkan selamat kepada Jokowi-Ma'ruf dan jajaran Kabinet Indonesia Maju.
"Selamat mengemban amanah dan melanjutkan kerja besar 5 tahun mendatang. Saya doakan sukses dan benar-benar bisa membawa Indonesia semakin baik di masa depan," ujar AHY seperti tertuang di akun media sosialnya seperti dikutip pada Jumat (25/10/2019).
"Mohon berkenan untuk senantiasa mendengarkan suara hati dan pikiran rakyat Indonesia. Rakyat yang ingin diri dan keluarganya semakin sejahtera dan bahagia; rakyat yang ingin negerinya semakin aman dan damai, hidup rukun dan saling menghargai sesama anak bangsa; rakyat yang ingin negaranya semakin maju dan dihormati dunia," lanjut mantan cagub DKI Jakarta tersebut.
(miq/miq)
Dalam keterangan pers setelah pertemuan, Jokowi mengatakan banyak hal yang didiskusikan. Eks Wali Kota Solo itu bahkan menyebut mempertimbangkan AHY masuk ke dalam kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
"Ya mungkin ada pertimbangan masih bisa berubah," ujar Jokowi.
Namun, selepas Jokowi-Ma'ruf dilantik di ruang rapat paripurna I, Gedung MPR RI/DPR RI/DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019), kabar AHY menjadi menteri semakin menipis.
Puncaknya pada saat Jokowi melakukan wawancara kepada calon menteri dan pejabat setingkat menteri sepanjang Senin (21/10/2019) hingga Selasa (22/10/2019). Tak tampak kehadiran AHY di Kompleks Istana Kepresidenan. Pun pada saat Jokowi mengumumkan para menteri dan pejabat setingkat menteri Rabu (23/10/2019).
Ditemui di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/10/2019), Jokowi menjelaskan keputusan tidak mengajak Partai Demokrat ke dalam koalisi. Ia mengaku ingin membangun demokrasi gotong royong. Eks Gubernur DKI Jakarta itu pun mengingatkan bahwa Indonesia tidak memiliki oposisi seperti di negara lain.
"Demokrasi kita adalah demokrasi gotong royong. Kalau itu baik untuk negara, baik untuk bangsa kenapa tidak?," kata Jokowi.
Ia pun menjelaskan bahwa sistem presidensial a la Indonesia tidak seperti di luar negeri. Sebagai contoh di Amerika Serikat yang hanya memiliki dua partai besar, yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik.
"Ini ndak. Meskipun hanya ada dua partai yang berkompetisi tetapi partainya banyak dan menuju sebuah proses demokrasi dalam bernegara ke depan, saya kira proses proses kematangan, proses berdemokrasi semuanya dalam proses, tetapi saya melihat itu menuju sebuah koridor yang semakin baik ke depan," ujar Jokowi.

Terlepas dari dinamika yang ada, AHY mengucapkan selamat kepada Jokowi-Ma'ruf dan jajaran Kabinet Indonesia Maju.
"Selamat mengemban amanah dan melanjutkan kerja besar 5 tahun mendatang. Saya doakan sukses dan benar-benar bisa membawa Indonesia semakin baik di masa depan," ujar AHY seperti tertuang di akun media sosialnya seperti dikutip pada Jumat (25/10/2019).
"Mohon berkenan untuk senantiasa mendengarkan suara hati dan pikiran rakyat Indonesia. Rakyat yang ingin diri dan keluarganya semakin sejahtera dan bahagia; rakyat yang ingin negerinya semakin aman dan damai, hidup rukun dan saling menghargai sesama anak bangsa; rakyat yang ingin negaranya semakin maju dan dihormati dunia," lanjut mantan cagub DKI Jakarta tersebut.
(miq/miq)
Pages
Most Popular