Hati-hati Pak Jokowi, Wamen Jangan Bikin Birokrasi Ribet

Wahyu Daniel, CNBC Indonesia
25 October 2019 12:21
Hati-hati Pak Jokowi, Wamen Jangan Bikin Birokrasi Ribet
Foto: Menteri Kabinet Indonesia Maju Menteri Jokowi (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Jakarta, CNBC Indonesia - Setelah mengumumkan nama-nama menteri di awal pekan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakhiri pekan ini dengan mengumumkan nama-nama Wakil Menteri. Ada 12 wakil menteri yang akan diangkat oleh Jokowi siang ini.

Kalangan pengusaha lewat Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), mengatakan penambahan posisi Wakil Menteri (Wamen) jangan sampai membuat birokrasi makin ribet.

"Untuk pengangkatan Menteri Kabinet Indonesia maju kita sudah berikan masukan dengan segala positif dan negatifnya. Untuk pengangkatan Wamen sejujurnya saya mengatakan tidak perlu-perlu banget. Kenapa kan sudah ada Deputi Menteri dan juga Dirjen-Dirjen. Tetapi kalau suatu Departemen begitu besar, urusannya rumit dan Menterinya belum pengalaman masih perlu belajar mungkin di situ diperlukan," kata Kedua Bidang Kebijakan Publik Apindo, Sutrisno Iwantono, kepada CNBC Indonesia, Jumat (25/10/2019).

Iwantono khawatir, penambahan wamen akan menambah birokrasi, dan juga menambah anggaran kementerian. Dalam situasi ekonomi saat ini, penambahan birokrasi dan anggaran perlu dihindari.
"Kita kesulitan keuangan, penerimaan negara minim. Jadi hindarkan pengeluaran tidak perlu. Pak Jokowi juga terus mengumandangkan deregulasi dan debirokratisasi," jelas Iwantono.

Bila memang Wamen sangat dibutuhkan, ujar Iwantono, harus dipilih orang-orang yang kompeten dan berpengalaman secara teknis, bukan ahli membuat kebijakan. Karena pembuatan kebijakan menjadi domain Presiden dan Menteri.

"Wamen ini diperlukan kalau menterinya memang masih baru dalam birokrasi, dan minim pengalaman teknis yang berkaitan dengan kementerian yang dipimpinnya," ujar Iwantono.

[Gambas:Video CNBC]

Selain itu, Iwantono juga berkomentar soal Wakil Menteri yang harusnya tidak diambil dari partai. Wamen haruslah orang-orang yang berpengalaman secara teknis di bidangnya.

"Kalau dari partai nanti kasihan menterinya. Katakan menterinya berasal dari kalangan profesional, wamennya orang partai. Orang profesional kan tidak punya akar partai, dikhawatirkan menterinya akan sibuk ngurusi tekanan politik, jika antara Menteri dan Wamen tidak singkron. Wamen sebaiknyalah dihindarkan dari Partai," tegas Iwantono.

"Dan Wamen itu fungsinya adalah komplementer dengan menterinya, sesuatu yang tidak dimiliki oleh menterinya berkaitan dengan pekerjaaan teknis, bisa di support oleh Wamen. Wamen bukan dimaksudkan untuk membangun komunikasi politik dengan partai-partai. Apalagi jika Menterinya sudah berasal dari partai politik, untuk apa lagi Wamen dari partai politik," papar dia.

Kemudian, Iwantono mengingatkan jangan sampai posisi wamen menimbulkan disharmonisasi di kementerian. Karena ada posisi Deputi dan Dirjen-Dirjen. Bila disharmonisasi terjadi, maka organisasi akan berjalan lambat dan bahkan mandek.

Soal adanya kabar Wamen untuk memfasilitasi relawan dan partai, Iwantono mengatakan Jokowi tidak bisa ditekan.

"Ingat kita ini dalam situasi ekonomi yang memasuki turbulensi, jika tidak hati-hati kita akan masuk dalam krisis yang berat. Jadi tolonglah jangan direcokin dulu Pak Jokowi dan Kabinet ini dengan soal bagi-bagi kekuasaan," katanya.
Pages

Tags


Related Articles
Recommendation
Most Popular