Pak Jokowi! Mendag Baru Harus Bisa 3 Hal Ini Lho
Efrem Siregar, CNBC Indonesia
21 October 2019 14:11
Jakarta, CNBC Indonesia - Posisi menteri perdagangan (mendag) sangat strategis pada kabinet Jokowi jilid II di tengah defisit perdagangan dan transaksi berjalan dengan solusi meningkatkan ekspor. Untuk itu kalangan dunia usaha mendesak agar posisi menteri perdagangan (mendag) harus diisi oleh orang yang mumpuni.
Wakil Ketua Kadin Bidang Perdagangan Benny Soetrisno kepada CNBC Indonesia, Senin (21/10), mengatakan ada tiga kriteria yang harus dipenuhi mendag. Pertama, mau mendengar dunia usaha. Kedua, mampu melakukan lobi perdagangan, dan ketiga berani mengambil keputusan dan mampu melaksanakannya.
Benny mengatakan selain posisi mendag dan menteri bidang ekonomi lainnya yang harus diisi oleh orang-orang kompeten di bidangnya, ada persoalan lain yang tak kalah penting yaitu soal masalah penyederhanaan perizinan yang harus dibenahi pemerintah. Ia mencontohkan Online Single Submission (OSS) belum maksimal untuk penyederhanaan perizinan.
"OSS, masih baru sampai nomor induk perusahaan, izin lainnya gimana? Izin dagang, izin membentuk restoran, izin membuka industri, izin membuang abu batu bara, menempatkan batu bara semua pakai izin," katanya.
Menurut Benny, hal-hal yang tak perlu pakai izin, misalnya suatu kawasan yang sudah ditetapkan sebagai zona perdagangan, maka pelaku usaha yang ingin berdagang tak perlu izin perdagangan.
"Kalau kawasan industri nggak usah perlu AMDAL sendiri," katanya.
Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sutrisno Iwantono mengusulkan posisi mendag sebaiknya diisi oleh pengusaha tulen, termasuk menteri perindustrian (menperin). Alasannya, pengusaha sangat mengerti betul persoalan perdagangan dan industri, juga paham menyelesaikan masalah di bidang itu.
(hoi/hoi) Next Article Mendag Mana Mendag! Jokowi Kecewa Harga Gula & Beras Naik
Wakil Ketua Kadin Bidang Perdagangan Benny Soetrisno kepada CNBC Indonesia, Senin (21/10), mengatakan ada tiga kriteria yang harus dipenuhi mendag. Pertama, mau mendengar dunia usaha. Kedua, mampu melakukan lobi perdagangan, dan ketiga berani mengambil keputusan dan mampu melaksanakannya.
Benny mengatakan selain posisi mendag dan menteri bidang ekonomi lainnya yang harus diisi oleh orang-orang kompeten di bidangnya, ada persoalan lain yang tak kalah penting yaitu soal masalah penyederhanaan perizinan yang harus dibenahi pemerintah. Ia mencontohkan Online Single Submission (OSS) belum maksimal untuk penyederhanaan perizinan.
"OSS, masih baru sampai nomor induk perusahaan, izin lainnya gimana? Izin dagang, izin membentuk restoran, izin membuka industri, izin membuang abu batu bara, menempatkan batu bara semua pakai izin," katanya.
Menurut Benny, hal-hal yang tak perlu pakai izin, misalnya suatu kawasan yang sudah ditetapkan sebagai zona perdagangan, maka pelaku usaha yang ingin berdagang tak perlu izin perdagangan.
"Kalau kawasan industri nggak usah perlu AMDAL sendiri," katanya.
Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sutrisno Iwantono mengusulkan posisi mendag sebaiknya diisi oleh pengusaha tulen, termasuk menteri perindustrian (menperin). Alasannya, pengusaha sangat mengerti betul persoalan perdagangan dan industri, juga paham menyelesaikan masalah di bidang itu.
(hoi/hoi) Next Article Mendag Mana Mendag! Jokowi Kecewa Harga Gula & Beras Naik
Most Popular