
Jokowi Tak Mau Ada Birokrasi "Kaleng-kaleng" di Periode II
Lidya Julita Sembiring & Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
20 October 2019 16:32

Jakarta, CNBC Indonesia- Belajar dari pengalamannya di periode pertama, Presiden Joko Widodo ingin birokrasi yang ia jalankan bersama jajaran menterinya nanti bukanlah birokrasi yang kaleng-kaleng atau asal jadi.
"Saya sering ingatkan ke para menteri, tugas kita bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi tugas kita adalah membuat masyarakat menikmati pelayanan, menikmati hasil pembangunan," ucapnya saat menyampaikan pidato di acara inagurasi pelantikan presiden dan wakil presiden di Gedung DPR MPR, Minggu (20/10/2019).
Ia mengatakan sering menerima laporan dari birokrat bahwa program sudah dijalankan dan anggaran sudah dibelanjakan, dan laporan akuntabilitas selesai.
"Tetapi setelah dicek di lapangan setelah tanya ke rakyat ternyata masyarakat belum terima manfaat, rakyat belum rasakan hasilnya."
Sekali lagi, lanjutnya, ia menekankan bukan proses yang utama tapi adalah hasilnya. Ia pun mencontohkan cara mengeceknya ibarat mengirim pesan lewat WhatsApp atau SMS, di mana ada keterangan apakah pesan yang dikirimkan sudah sent atau delivered.
"Tugas kita itu menjamin delivered bukan hanya menjamin sent. Saya tidak mau birokrasi pekerjaannya hanya sending-sending saja. Saya minta dan akan saya paksa bahwa tugas birokrasi adalah making delivered."
Ia menegaskan tugas birokrasi adalah menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat, apalagi dengan kondisi saat ini yang penuh potensi untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah sangat besar.
(gus) Next Article Kabinet Baru Jokowi: Ubah Nomenklatur & Banyak Wakil Menteri
"Saya sering ingatkan ke para menteri, tugas kita bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi tugas kita adalah membuat masyarakat menikmati pelayanan, menikmati hasil pembangunan," ucapnya saat menyampaikan pidato di acara inagurasi pelantikan presiden dan wakil presiden di Gedung DPR MPR, Minggu (20/10/2019).
Ia mengatakan sering menerima laporan dari birokrat bahwa program sudah dijalankan dan anggaran sudah dibelanjakan, dan laporan akuntabilitas selesai.
"Tetapi setelah dicek di lapangan setelah tanya ke rakyat ternyata masyarakat belum terima manfaat, rakyat belum rasakan hasilnya."
Sekali lagi, lanjutnya, ia menekankan bukan proses yang utama tapi adalah hasilnya. Ia pun mencontohkan cara mengeceknya ibarat mengirim pesan lewat WhatsApp atau SMS, di mana ada keterangan apakah pesan yang dikirimkan sudah sent atau delivered.
"Tugas kita itu menjamin delivered bukan hanya menjamin sent. Saya tidak mau birokrasi pekerjaannya hanya sending-sending saja. Saya minta dan akan saya paksa bahwa tugas birokrasi adalah making delivered."
Ia menegaskan tugas birokrasi adalah menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat, apalagi dengan kondisi saat ini yang penuh potensi untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah sangat besar.
(gus) Next Article Kabinet Baru Jokowi: Ubah Nomenklatur & Banyak Wakil Menteri
Tags
Related Articles
Recommendation

Most Popular