Kinerja Ciamik, Sri Mulyani & Luhut Jadi Menteri Jokowi Lagi

Kinerja APBN yang sejak Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjabat bisa dinilai dari dua sisi. Pertama, dari sisi target yang ditetapkan. Walaupun dalam periode 5 tahun belakangan asumsi makro tidak tercapai namun ada beberapa hal yang bisa diangkat dan menjadi poin kedua yang dinilai. 


Prestasi menonjol Sri Mulyani dari sisi APBN terlihat di 2018 lalu. Untuk pertama kalinya, pendapatan negara sepanjang tahun 2018 bisa tembus 100% dari yang ditetapkan.

"Untuk pertama kali dalam 5 tahun terakhir atau selama pemerintahan pak Jokowi, penerimaan negara tahun ini akan bisa memecahkan lebih tinggi dari UU APBN," kata Sri Mulyani beberapa waktu lalu.

Pernyataan sang penjaga keuangan negara itu pun bukan isapan jempol semata. Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di akhir November menjadi bukti nyata.

Realiasi pendapatan negara mencapai Rp 1.662,9 triliun atau 87,8% dari target Rp 1.894,7 triliun. Angka tersebut tumbuh sekitar 7% dibandingkan realisasi periode sama tahun lalu.

Hampir seluruh pos pendapatan negara yang terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan bea dan cukai, hingga pendapatan negara bukan pajak (PNBP) pun mencatatkan pertumbuhan yang cukup positif.

Penerimaan pajak misalnya, yang dalam beberapa tahun terakhir tak begitu optimal, menjelang akhir tahun ini realisasinya mencapai Rp 1.136 triliun atau 79,8% dari target.

Walaupun asumsi seperti target pertumbuhan ekonomi tidak tercapai dan bahkan tahun ini Kementerian Keuangan hanya menetapkan ramalan ekonomi tumbuh 5,08%, tetapi kinerja APBN selalu terjaga. Di antaranya defisit yang selalu berada di 3% PDB dan shortfall pajak yang mengecil.

Sri Mulyani pun sebagai bendahara negara mampu merealisasikan janji kampanye Presiden Jokowi di Periode keduanya.

Di 2020 akan segera dirilis tiga kartu 'sakti' yang merupakan janji kampanye-nya saat maju menjadi calon presiden periode 2019 - 2024.

Adapun kartu yang dijanjikan Jokowi dinamai Kartu Pra Kerja, Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Sembako Murah. Alokasi anggaran jumbo pun disiapkan untuk memuluskan kebijakan itu di 2020.

Sri Mulyani menegaskan, implementasi kartu tersebut akan diakomodir dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020.

Untuk Kartu Pra Kerja, pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran senilai Rp 10,3 triliun tahun depan yang nantinya akan tersebar di berbagai kementerian terkait.

Melalui kartu ini, nantinya baik lulusan SMA, SMK maupun perguruan tinggi yang belum bekerja ataupun terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan diberikan pelatihan kerja agar skill calon pekerja tersebut meningkat.

Sementara KIP kuliah, pemerintah akan menambah jumlah penerimaan mahasiswa yang mendapatkan beasiswa menjadi dua kali lipat hingga 780 ribu mahasiswa dengan anggaran yang relatif cukup besar.

"Totalnya 780 ribu mahasiswa akan mendapatkan beasiswa. Ini akan menambah anggaran dari Rp 4,8 triliun dengan tambahan Rp 7,6 triliun. Dari sisi tambahan, nanti tahun-tahun ke depan jumlahnya terus naik," jelasnya.


Adapun untuk kartu sembako, Sri Mulyani melanjutkan, pemerintah akan mengalokasikan anggaran sekitar Rp 25,7 triliun yang diperuntukkan kepada 15,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM) tahun depan.

Pelaku pasar yang merupakan CEO sebuah lembaga pemeringkat internasional mengatakan Sri Mulyani Indrawati sudah pas ditempatnya dan ada baiknya dipertahankan sebagai Menkeu. "Dua jempol untuk Sri Mulyani bisa menjaga stabilitas fiskal dan makro secara baik di tengah gempuran ketidakstabilan kondisi ekonomi global," tuturnya.

Sementara kalangan bankir berpendapat yang sama. "Sri Mulyani mengetahui dengan pasti kondisi keuangan negara dan tak ada lagi yang bisa menggantikannya untuk saat ini," terang salah seorang bankir senior.


Berlanjut ke halaman 3 >>>



"Pak Luhut itu pembantu Presiden yang kerap pasang badan. Sekali eksekusi beres. Walaupun nggak nyambung sebagai Menko Maritim dan banyak musuhnya. Tapi kinerjanya banyak membawa investor masuk dan sebagai Ketua Panitia Nasional Penyelenggara Pertemuan Tahunan IMF-World Bank patut diacungi jempol," kata salah seorang pejabat yang ada di kalangan istana kepada CNBC Indonesia.

Berdasarkan rangkuman pemberitaan CNBC Indonesia sendiri, Menko Luhut tercatat beberapa kali menyebut beberapa investor asing. Terakhir dari Uni Emirat Arab. 

Investasi yang bakal diteken oleh UEA di Indonesia pertama yakni investasi lahan pertanian di Kalimantan Tengah seluas 100 hektare (Ha). Ia mengatakan, pada Sabtu (12/10/ 2019), UEA akan mengirim timnya untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut.

"Mengenai pertanian di mana mereka masuk 100.000 ha, timnya akan kemari, besok sudah datang, jadi betul-betul semua cepat. Jadi besok tim pertanian mereka akan melihat kedua kali lahan yang ada di Kalimantan Tengah. Mereka sudah melakukan riset pohon apa yang bisa ditanam di sana," terang dia. 

Kerja sama berikutnya yakni soal pertahanan. Rencananya pada 23 Oktober 2019 nanti, pihak UEA akan menyelesaikan transaksi pembelian kapal pendarat tank (LST) dari Indonesia. 

UEA juga akan berinvestasi dengan membangun Masjid Raya Solo yang akan mereplika Grand Mosque di Abu Dhabi. Dalam proyek ini, Pertamina juga akan memberikan dana hibah ke Pemda Solo untuk menunjang pembangunannya.

Sebelumnya, Menko Luhut juga menyebut investor asal Amerika Serikat (AS) berminat untuk berinvestasi di Pulau Komodo.

Ia mengaku sudah bertemu dengan beberapa investor yang berminat pada saat ia berkunjung ke Washington, AS beberapa waktu lalu. Luhut ingin pengelolaan Pulau Komodo seperti pengembangan wisata alam di Afrika.

Tak hanya itu, Hyundai Motors hingga investor lain dari China juga disebut bakal masuk. Yang sudah terealisasi pun, seperti pabrik nikel untuk baterai dari China sudah menancapkan ground breaking-nya.