Internasional
Baru Diketok, Deal Brexit Terancam Batal
Wangi Sinintya Mangkuto, CNBC Indonesia
18 October 2019 14:13
Jakarta, CNBC Indonesia - Inggris dan Eropa sudah membuat kesepakatan baru soal Brexit Kamis (17/10/2019). Tetapi sayangnya, kesepakatan ini bisa saja batal.
Pasalnya Boris Johnson selaku Perdana Menteri harus berjuang untuk mendapat persetujuan parlemen Inggris. Johnson harus meyakinkan semua anggota parlemen bahwa langkah ini benar.
Apalagi, baik oposisi maupun partai pendukung yang tidak sepakat dengan deal Brexit yang memungkinkan Inggris segera keluar dari Eropa 31 Oktober nanti. Di mana parlemen ingin ada penjadwalan ulang ke Januari 2020.
"Partai Persatuan Demokratik Irlandia Utara (DUP), yang menopang Boris Johnson, malah mengatakan pihaknya tidak dapat mendukung proposal ini. Oposisi utama Partai Buruh, Nasional Skotlandia dan Demokrat Liberal juga menentang kesepakatan," tulis AFP, Jumat (18/10/2019).
Jika semua partai menolak deal yang sudah dilakukan dengan Eropa, maka Inggris kemungkinan bisa batal keluar dari Uni Eropa. Johnson harus meminta penundaan kembali Brexit kepada Komisi Eropa untuk ketiga kalinya.
Sementara itu, Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker memperingatkan penolakan parlemen Inggris akan membawa ke situasi yang sangat rumit. "Kami memiliki perjanjian, dan kesepakatan ini, berarti tidak ada kebutuhan untuk perpanjangan apa pun," katanya.
Presiden Dewan Eropa Donald Tusk juga tengah berkonsultasi dengan negara-negara anggota terkait sikap yang akan ditempuh. Namun ditegaskannya kesepakatan yang kini dibuat akan melindungi hak-hak warga negara Uni Eropa yang tersisa dan integritas pasar tunggal blok itu.
Sementara itu, Johnson masih percaya diri bahwa para anggota parlemen Inggris akan mendukung kesepakatan baru itu.
Kesepakatan baru Inggris dan Eropa yang terjalin kemarin, fokus pada pengaturan untuk tetap membuka perbatasan antara Irlandia Utara yang masuk dalam teritori Kerjaan Inggris dan Irlandia yang merupakan bagian Eropa.
Semua pihak sepakat bahwa mereka tidak menginginkan infrastruktur di perbatasan. Keputusan ini diambil untuk menghindari ketegangan atas kendali Inggris di Irlandia Utara yang menyebabkan sejumlah aksi kekerasan di 1990-han.
Kesepakatan itu membuat Inggris sebagai satu wilayah pabean sendiri, yang bisa membuat kesepakatan perdagangan internasional tanpa izin Eropa. Tapi khusus di Irlandia Utara, yang di beberapa hal masih mengikuti Eropa, ada beberapa pengecualian.
London harus membantu memungut tarif untuk UE di tiap barang yang melewati wilayah itu. Majelis Regional Irlandia Utara akan diberikan suara setiap empat tahun, tentang apakah akan mempertahankan pengaturan itu atau tidak.
(sef/sef) Next Article Tok! Inggris Resmi Keluar dari Eropa Besok
Pasalnya Boris Johnson selaku Perdana Menteri harus berjuang untuk mendapat persetujuan parlemen Inggris. Johnson harus meyakinkan semua anggota parlemen bahwa langkah ini benar.
"Partai Persatuan Demokratik Irlandia Utara (DUP), yang menopang Boris Johnson, malah mengatakan pihaknya tidak dapat mendukung proposal ini. Oposisi utama Partai Buruh, Nasional Skotlandia dan Demokrat Liberal juga menentang kesepakatan," tulis AFP, Jumat (18/10/2019).
Jika semua partai menolak deal yang sudah dilakukan dengan Eropa, maka Inggris kemungkinan bisa batal keluar dari Uni Eropa. Johnson harus meminta penundaan kembali Brexit kepada Komisi Eropa untuk ketiga kalinya.
Sementara itu, Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker memperingatkan penolakan parlemen Inggris akan membawa ke situasi yang sangat rumit. "Kami memiliki perjanjian, dan kesepakatan ini, berarti tidak ada kebutuhan untuk perpanjangan apa pun," katanya.
Presiden Dewan Eropa Donald Tusk juga tengah berkonsultasi dengan negara-negara anggota terkait sikap yang akan ditempuh. Namun ditegaskannya kesepakatan yang kini dibuat akan melindungi hak-hak warga negara Uni Eropa yang tersisa dan integritas pasar tunggal blok itu.
Sementara itu, Johnson masih percaya diri bahwa para anggota parlemen Inggris akan mendukung kesepakatan baru itu.
Kesepakatan baru Inggris dan Eropa yang terjalin kemarin, fokus pada pengaturan untuk tetap membuka perbatasan antara Irlandia Utara yang masuk dalam teritori Kerjaan Inggris dan Irlandia yang merupakan bagian Eropa.
Semua pihak sepakat bahwa mereka tidak menginginkan infrastruktur di perbatasan. Keputusan ini diambil untuk menghindari ketegangan atas kendali Inggris di Irlandia Utara yang menyebabkan sejumlah aksi kekerasan di 1990-han.
Kesepakatan itu membuat Inggris sebagai satu wilayah pabean sendiri, yang bisa membuat kesepakatan perdagangan internasional tanpa izin Eropa. Tapi khusus di Irlandia Utara, yang di beberapa hal masih mengikuti Eropa, ada beberapa pengecualian.
London harus membantu memungut tarif untuk UE di tiap barang yang melewati wilayah itu. Majelis Regional Irlandia Utara akan diberikan suara setiap empat tahun, tentang apakah akan mempertahankan pengaturan itu atau tidak.
(sef/sef) Next Article Tok! Inggris Resmi Keluar dari Eropa Besok
Most Popular