Moeldoko Beri Kode untuk Sabar Tunggu Perppu KPK, Percaya?
Tim CNN Indonesia, CNBC Indonesia
17 October 2019 19:11
Jakarta, CNBC Indonesia - Ada sedikit titik terang bagi masyarakat yang tak ingin UU KPK revisi terbaru yang dinilai mengkerdilkan lembaga antirasuah tersebut.
Pasalnya, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko meminta semua pihak bersabar menunggu kabar dari Istana. Walaupun, ia tak memastikan apakah Perppu KPK bakal diterbitkan.
"Tunggu saja, sabar sedikit kenapa sih," kata Moeldoko saat ditemui usai memberikan kuliah umum di Kampus Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (17/10).
Dilansir CNN Indonesia, saat wartawan menanyakan apakah Jokowi masih mempertimbangkan opsi Perppu KPK, Moeldoko enggan menjawab.
Moeldoko meninggalkan barisan awak media dengan alasan sudah ditunggu untuk menghadiri rapat di tempat lain.
"Sudah (wawancaranya), aku ini ditunggu orang," katanya.
Sebelumnya, hasil revisi disahkan DPR atas keputusan bersama pemerintah pada 17 September 2019. UU KPK itu mulai berlaku hari ini, tepat 30 hari setelah disahkan, meski tak ditandatangani Presiden Joko Widodo.
Namun hingga hari ini, Jokowi tak juga menerbitkan Perppu KPK. Padahal sebelumnya ia pernah menyebut akan mengkaji penerbitan perppu setelah rangkaian aksi demonstrasi.
Perppu dinilai sebagai solusi karena revisi UU KPK dinilai melemahkan KPK. Pelemahan antara lain lewat pengaturan posisi kelembagaan KPK di bawah pemerintah, pembentukan dewan pengawas, izin untuk penyadapan, penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), dan penyelidik KPK harus berasal dari Polri.
Plt Menkumham Tjahjo Kumolo menyatakan tak ada instruksi dari Jokowi hingga hari terakhir tenggat waktu pengesahan revisi UU KPK.
"Jangan tanya saya (soal perppu KPK). Saya sebagai Menteri Hukum dan HAM memang sifatnya Plt, tidak membuat keputusan yang strategis, dilarang ya," ucap Tjahjo saat ditemui usai Rakornas Simpul Strategis Pembumian Pancasila di Hotel Merlyn Park, Jakarta, Rabu (16/10).
(dru) Next Article Jokowi Sudah Setor Nama 10 Capim KPK ke DPR?
Pasalnya, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko meminta semua pihak bersabar menunggu kabar dari Istana. Walaupun, ia tak memastikan apakah Perppu KPK bakal diterbitkan.
"Tunggu saja, sabar sedikit kenapa sih," kata Moeldoko saat ditemui usai memberikan kuliah umum di Kampus Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (17/10).
 Foto: CNBC Indonesia/Muhammad Sabki |
Moeldoko meninggalkan barisan awak media dengan alasan sudah ditunggu untuk menghadiri rapat di tempat lain.
"Sudah (wawancaranya), aku ini ditunggu orang," katanya.
Sebelumnya, hasil revisi disahkan DPR atas keputusan bersama pemerintah pada 17 September 2019. UU KPK itu mulai berlaku hari ini, tepat 30 hari setelah disahkan, meski tak ditandatangani Presiden Joko Widodo.
Namun hingga hari ini, Jokowi tak juga menerbitkan Perppu KPK. Padahal sebelumnya ia pernah menyebut akan mengkaji penerbitan perppu setelah rangkaian aksi demonstrasi.
Perppu dinilai sebagai solusi karena revisi UU KPK dinilai melemahkan KPK. Pelemahan antara lain lewat pengaturan posisi kelembagaan KPK di bawah pemerintah, pembentukan dewan pengawas, izin untuk penyadapan, penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), dan penyelidik KPK harus berasal dari Polri.
Plt Menkumham Tjahjo Kumolo menyatakan tak ada instruksi dari Jokowi hingga hari terakhir tenggat waktu pengesahan revisi UU KPK.
"Jangan tanya saya (soal perppu KPK). Saya sebagai Menteri Hukum dan HAM memang sifatnya Plt, tidak membuat keputusan yang strategis, dilarang ya," ucap Tjahjo saat ditemui usai Rakornas Simpul Strategis Pembumian Pancasila di Hotel Merlyn Park, Jakarta, Rabu (16/10).
(dru) Next Article Jokowi Sudah Setor Nama 10 Capim KPK ke DPR?
Most Popular