Bos BKPM: Potensi Pajak Grab & Gojek Rp 5 T Pertahun

Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong, menyebut, Gojek dan Grab mempunyai potensi setoran pajak pertambahan nilai (PPN) hingga Rp 5 triliun per tahun.

Demikian disampaikan di sela acara Trade Expo Indonesia, di ICE BSD. Sayangnya, dia tak mengelaborasi lebih lanjut pernyataan tersebut terkait rincian angkanya.

"Gojek dan Grab sekarang pungut pajak pertambahan nilai (PPN) dari ratusan ribu pengemudi. Perkiraannya mereka bayar hingga Rp 4-5 triliun per tahun dan disetor ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP)," kata Lembong, Kamis (17/10/2019).

Bila mengacu pada pernyataan Tom Lembong tersebut, maka omzet Grab dan Gojek yang kena pajak mencapai Rp 40 triliun - Rp 50 triliun, yang merupakan 10 kali lipat dari pajak yang dibayarkan. 

Baca: Senjata Rahasia Beujek Lawan Grab & Gojek, Bakar Uang?

Meski demikian, hingga saat ini ojek online belum dikenakan pajak meskipun wacananya sudah beredar dalam beberapa tahun terakhir.

Tom melihat potensi tersebut tidak lepas dari mewabahnya sektor ekonomi digitak di RI dalam beberapa tahun terakhir. Dia bilang, saat ini banyak investor yang tengah melirik industri padat karya yang berbasis digital.

"Gojek dan Grab menciptakan tenaga kerja, mereka menggeser tenaga kerja yang tadinya di sektor informal menjadi sektor formal," tandasnya.

Ke depan, potensi e-commerce sebagai masa depan investasi langsung masih terbuka luas. Dia menyebut, e-commerce bahkan layak disebut sebagai penyelamat investasi RI.

Dari tadinya yang nyaris tanpa sumbangsih, kini sektor e-commerce menempati porsi 15-20% dari total penanaman modal asing (PMA) atau foreign direct investment (FDI) di RI. Modal tersebut mengalir dari berbagai negara.

"Ada banyak, ada yang dari Sillicon Valley dan China. Beberapa perusahaannya seperti Alibaba, Tecent, JD, dan perusahaan konglomerasi besar asal Jepang seperti Softbank," pungkasnya.