Soal Kabinet, PDIP: Itu Urusan Jokowi dan Megawati
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
16 October 2019 12:04
Jakarta, CNBC Indonesia - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan telah menyerahkan sepenuhnya penyusunan kabinet pemerintahan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Jokowi telah dipercaya menyusun kabinet, termasuk menentukan apakah oposisi seperti Demokrat dan Gerindra akan mendapatkan jatah kursi di pemerintahan Jokowi periode lima tahun ke depan.
"Enggak dibahas [soal kabinet]. Itu urusan presiden sama bu Mega," kata Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/10/2019).
Basarah mengapresiasi safari politik yang dilakukan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dalam beberapa hari terakhir, pasca melakukan pertemuan dengan Jokowi di Istana Merdeka, pekan lalu.
"Saya kira itu tradisi politik yang baik dalam sistem demokrasi kita. Saling bersilaturahmi, saling berkunjung, saling berkomunikasi," jelasnya.
"Tradisi ini saya kira harus kira jaga, bukan hanya momentum seperti ini tapi momentum lain. Penting dijaga tradisi silaturahmi dan komunikasi ini," jelasnya.
Ketika disinggung apakah partai penguasa setuju untuk menerima Gerindra dan Demokrat masuk dalam koalisi pemerintahan, Basarah menegaskan bahwa hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Jokowi.
"Kita serahkan keputusan politik Presiden Jokowi. Dia pemegang hak prerogatif. Kita percayakan sepenuhnya," jelasnya.
(dru) Next Article Saat Tito Ditegur DPR Soal Ramai Dukungan Jokowi 3 Periode
Jokowi telah dipercaya menyusun kabinet, termasuk menentukan apakah oposisi seperti Demokrat dan Gerindra akan mendapatkan jatah kursi di pemerintahan Jokowi periode lima tahun ke depan.
"Enggak dibahas [soal kabinet]. Itu urusan presiden sama bu Mega," kata Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/10/2019).
"Saya kira itu tradisi politik yang baik dalam sistem demokrasi kita. Saling bersilaturahmi, saling berkunjung, saling berkomunikasi," jelasnya.
"Tradisi ini saya kira harus kira jaga, bukan hanya momentum seperti ini tapi momentum lain. Penting dijaga tradisi silaturahmi dan komunikasi ini," jelasnya.
Ketika disinggung apakah partai penguasa setuju untuk menerima Gerindra dan Demokrat masuk dalam koalisi pemerintahan, Basarah menegaskan bahwa hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Jokowi.
"Kita serahkan keputusan politik Presiden Jokowi. Dia pemegang hak prerogatif. Kita percayakan sepenuhnya," jelasnya.
(dru) Next Article Saat Tito Ditegur DPR Soal Ramai Dukungan Jokowi 3 Periode
Most Popular