Importir Nakal Jadi Biang Kerok Banjir Tekstil Impor
Tirta Citradi, CNBC Indonesia
15 October 2019 16:43
Membludaknya impor TPT di Indonesia disinyalir karena adanya importir nakal yang memanfaatkan celah dari Permendag Nomor 64 tahun 2017 tentang ketentuan impor TPT.
Dalam Permendag 64 ini ada dua kategori produk TPT yaitu kelompok A yang barangnya sudah diproduksi di dalam negeri dan kelompok B adalah barang yang belum bisa di produksi di dalam negeri.
Kelompok A untuk bisa melakukan impor memerlukan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian, persetujuan impor dan kuota dari kementerian Perdagangan dan laporan dari Surveyor. Sedangkan, untuk kelompok B tidak membutuhkan rekomendasi dan kuota impor tidak dibatasi dan hanya memerlukan laporan surveyor.
Salah satu kenakalan yang dilakukan oleh importir ini banyak pengusaha tekstil yang harusnya masuk kategori A, justru mengaku sebagai kategori B. Sehingga tidak dibatasi jumlah impor barangnya. Dampaknya produk impor tertentu membanjiri pasar, padahal produksi di dalam negeri sudah berlebih.
Ada beberapa perusahaan yang melanggar aturan tersebut dan sudah ditindak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJCB). Sebanyak 5 importir di Pusat Logistik Berikat (PLB) khusus TPT dicabut dan dibekukan izinnya. Kemenkeu juga mencatat ada 1 di antaranya adalah importir PLB yang statusnya API-Produsen khusus TPT.
Walau jumlah impor barang TPT melalui PLB kontribusinya sangat kecil yakni hanya 4,1% dari total impor nasional pada tahun 2019, PLB berpotensi menjadi masuknya impor TPT ke tanah air sehingga sangat perlu adanya pengawasan yang ketat agar tidak semakin menekan industri tekstil tanah air. Selain itu, pintu masuk non PLB juga harus jadi perhatian serius. Apalagi, dari temuan Kemenkeu, ada banyak importir yang melanggar ketentuan kepabeanan ada 226 importir. Jumlah tersebut terdiri dari 27 importir PLB dan 186 importir non PLB yang diblokir izinnya.
(TIM RISET CNBC INDONESIA) (twg/twg)
Dalam Permendag 64 ini ada dua kategori produk TPT yaitu kelompok A yang barangnya sudah diproduksi di dalam negeri dan kelompok B adalah barang yang belum bisa di produksi di dalam negeri.
Kelompok A untuk bisa melakukan impor memerlukan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian, persetujuan impor dan kuota dari kementerian Perdagangan dan laporan dari Surveyor. Sedangkan, untuk kelompok B tidak membutuhkan rekomendasi dan kuota impor tidak dibatasi dan hanya memerlukan laporan surveyor.
Ada beberapa perusahaan yang melanggar aturan tersebut dan sudah ditindak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJCB). Sebanyak 5 importir di Pusat Logistik Berikat (PLB) khusus TPT dicabut dan dibekukan izinnya. Kemenkeu juga mencatat ada 1 di antaranya adalah importir PLB yang statusnya API-Produsen khusus TPT.
Walau jumlah impor barang TPT melalui PLB kontribusinya sangat kecil yakni hanya 4,1% dari total impor nasional pada tahun 2019, PLB berpotensi menjadi masuknya impor TPT ke tanah air sehingga sangat perlu adanya pengawasan yang ketat agar tidak semakin menekan industri tekstil tanah air. Selain itu, pintu masuk non PLB juga harus jadi perhatian serius. Apalagi, dari temuan Kemenkeu, ada banyak importir yang melanggar ketentuan kepabeanan ada 226 importir. Jumlah tersebut terdiri dari 27 importir PLB dan 186 importir non PLB yang diblokir izinnya.
(TIM RISET CNBC INDONESIA) (twg/twg)
Pages
Most Popular