Manuver Prabowo: Demi Bangsa atau Kursi Kabinet Jokowi?
Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
15 October 2019 12:44
Jakarta, CNBC Indonesia - Akhir-akhir ini, Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto rajin bersilaturahmi. Bukan silaturahmi biasa, melainkan menemui dedengkot partai politik dari koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf.
Mulai dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh, hingga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar alias Cak Imin alias Gus AMI.
Selepas menggelar pertemuan dengan para tokoh itu, pernyataan yang disampaikan Prabowo identik. Semua soal kepentingan bangsa dan negara, tidak ada soal kursi menteri di Kabinet Kerja II.
"Pertemuan semacam ini saya anggap sangat penting karena kita perlu untuk menjalin komunikasi politik yang baik di antara semua pimpinan partai politik," kata Prabowo di kantor DPP PKB, Jakarta, Senin (14/10/2019) malam, seperti dilansir detik.com.
Prabowo menyebut adu gagasan dan argumen bisa terjadi pada saat pertarungan (pemilihan umum presiden dan wakil presiden). Namun, setelah kontestasi selesai, diperlukan penggabungan kekuatan demi kepentingan rakyat.
"Kita harus menghindari perpecahan, apalagi yang mengarah ke fisik, harus kita hindari. Itu keyakinan saya, itu tekad saya, saya akan berjuang sekeras mungkin untuk kita selalu menghindari perpecahan. Karena itu, saya sangat bahagia saya merasa dekat dengan PKB dari dulu," lanjutnya.
Langkah Prabowo menemui Surya Paloh dan Cak Imin tidaklah mengherankan. Maklum, sebelum Prabowo menemui Megawati di Jalan Teuku Umar, Juli silam, Paloh dan Cak Imin bersama Ketua Umum Partai Golongan Karya Airlangga Hartarto maupun Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa menggelar pertemuan terpisah. Ada indikasi bahwa Paloh Cs keberatan Gerindra bergabung ke dalam koalisi pemerintah lantaran akan merusak sistem demokrasi.
Jauh sebelum menemui Jokowi di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pekan lalu, santer kabar Gerindra meminta jatah tiga menteri. Permintaan itu tak lepas dari drama pada pemilihan Ketua MPR RI.
Di sana ada peran dari Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Singkat cerita begini. Jelang rapat paripurna pemilihan dan penetapan pimpinan MPR RI di ruang rapat paripurna MPR RI, pukul 19.00 WIB, seluruh fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia belum mencapai musyawarah mufakat untuk memilih ketua MPR RI.
Sebanyak delapan fraksi dan kelompok DPD RI telah memilih wakil dari Fraksi Partai Golongan Karya, yaitu Bambang Soesatyo. Sementara Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya tetap berkukuh menyorongkan Ahmad Muzani sebagai ketua MPR RI.
"Hasil konsultasi Bapak Prabowo Subianto dengan Ibu Hajah Megawati Soekarnoputri Presiden kelima RI, maka Bapak Prabowo dan Ibu Megawati bersepakat untuk kepentingan lebih besar. Kami bersepakat untuk terus menjaga MPR dalam forum musyawarah, dalam memutuskan berbagai kebijakan penting dalam membangun bangsa dan negara," kata Ketua Fraksi Gerindra di MPR Ahmad Riza Patria.
Setelah itu, Gerindra turut serta ke dalam delapan fraksi dan kelompok DPD RI mendukung Bamsoet sebagai ketua MPR RI. Bamsoet bersama sembilan pimpinan lainnya antara lain Fadel Muhammad dari kelompok DPD RI dilantik sebagai pimpinan MPR RI oleh Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali.
Perubahan sikap Gerindra lantas disinyalir sebagai bagian untuk memuluskan jalan masuk ke dalam koalisi pemerintah Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih 2019-2024. Hal itu sempat ditanyakan wartawan kepada Muzani selepas seremoni pelantikan semalam.
"MPR adalah alat perjuangan dan sebagai alat perjuangan kita harus pandang ini sebagai alat mencapai tujuan agar beliau (Prabowo) harapkan ada hal-hal lain yang lebih strategis yang akan kita capai nanti," kata Muzani. Apakah hal-hal lain yang lebih strategis itu adalah kursi di kabinet? Muzani menjawab, "Enggak."
Pada Jumat (4/10/2019), Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi bahwa partai besutan Prabowo Subianto itu memang telah mengajukan sejumlah konsep kepada Jokowi. Konsep-konsep itu meliputi ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan ekonomi.
Apakah itu berarti Gerindra meminta tiga kursi di bidang-bidang itu? Dasco menjawab normatif. "Kami kan belum tahu ada di pemerintahan atau luar pemerintahan. Jadi saya pikir itu masih isu ya," ujarnya.
Dasco lagi-lagi membantah jika Gerindra telah mengajukan tiga orang sebagai kandidat menteri Jokowi-Ma'ruf, yaitu dua waketum Fadli Zon dan Edhy Prabowo serta eks cawapres yang diusung Gerindra Sandiaga Uno.
"Belum bicara orang, baru bicara konsep. Kalau konsep diterima, dilihat pembidangannya. Kalau ketemu pembidangannya baru tahu siapa orang yang tepat," kata Dasco ketika itu.
Kumpulkan kader
Merespons dinamika terkini, Juru Bicara Prabowo Subianto Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, pada Rabu (16/10/2019), Prabowo akan mengumpulkan kader Gerindra dari seluruh Indonesia. Tujuannya adalah untuk meminta masukan perihal sikap partai berlambang burung garuda itu ke depan.
"Karena memang kan sudah sepenuhnya diserahkan kepada Pak Prabowo oleh dewan pembina. Tapi kan Pak Prabowo ingin mendengar masukkan dari pada kader apakah lebih baik kita berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Untuk dua opsi ini, Pak Prabowo nothing to lose ya, artinya Pak Prabowo siap ada di luar menjadi oposisi atau membantu pemerintah dari dalam," kata Dahnil di Gedung MPR/DPR/DPD, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/10/2019).
(miq/miq) Next Article Gerindra Akui Prabowo Punya Lahan di Ibu Kota Baru
Mulai dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh, hingga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar alias Cak Imin alias Gus AMI.
Selepas menggelar pertemuan dengan para tokoh itu, pernyataan yang disampaikan Prabowo identik. Semua soal kepentingan bangsa dan negara, tidak ada soal kursi menteri di Kabinet Kerja II.
Prabowo menyebut adu gagasan dan argumen bisa terjadi pada saat pertarungan (pemilihan umum presiden dan wakil presiden). Namun, setelah kontestasi selesai, diperlukan penggabungan kekuatan demi kepentingan rakyat.
"Kita harus menghindari perpecahan, apalagi yang mengarah ke fisik, harus kita hindari. Itu keyakinan saya, itu tekad saya, saya akan berjuang sekeras mungkin untuk kita selalu menghindari perpecahan. Karena itu, saya sangat bahagia saya merasa dekat dengan PKB dari dulu," lanjutnya.
Langkah Prabowo menemui Surya Paloh dan Cak Imin tidaklah mengherankan. Maklum, sebelum Prabowo menemui Megawati di Jalan Teuku Umar, Juli silam, Paloh dan Cak Imin bersama Ketua Umum Partai Golongan Karya Airlangga Hartarto maupun Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa menggelar pertemuan terpisah. Ada indikasi bahwa Paloh Cs keberatan Gerindra bergabung ke dalam koalisi pemerintah lantaran akan merusak sistem demokrasi.
Jauh sebelum menemui Jokowi di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pekan lalu, santer kabar Gerindra meminta jatah tiga menteri. Permintaan itu tak lepas dari drama pada pemilihan Ketua MPR RI.
Di sana ada peran dari Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Singkat cerita begini. Jelang rapat paripurna pemilihan dan penetapan pimpinan MPR RI di ruang rapat paripurna MPR RI, pukul 19.00 WIB, seluruh fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia belum mencapai musyawarah mufakat untuk memilih ketua MPR RI.
Sebanyak delapan fraksi dan kelompok DPD RI telah memilih wakil dari Fraksi Partai Golongan Karya, yaitu Bambang Soesatyo. Sementara Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya tetap berkukuh menyorongkan Ahmad Muzani sebagai ketua MPR RI.
"Hasil konsultasi Bapak Prabowo Subianto dengan Ibu Hajah Megawati Soekarnoputri Presiden kelima RI, maka Bapak Prabowo dan Ibu Megawati bersepakat untuk kepentingan lebih besar. Kami bersepakat untuk terus menjaga MPR dalam forum musyawarah, dalam memutuskan berbagai kebijakan penting dalam membangun bangsa dan negara," kata Ketua Fraksi Gerindra di MPR Ahmad Riza Patria.
Setelah itu, Gerindra turut serta ke dalam delapan fraksi dan kelompok DPD RI mendukung Bamsoet sebagai ketua MPR RI. Bamsoet bersama sembilan pimpinan lainnya antara lain Fadel Muhammad dari kelompok DPD RI dilantik sebagai pimpinan MPR RI oleh Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali.
Perubahan sikap Gerindra lantas disinyalir sebagai bagian untuk memuluskan jalan masuk ke dalam koalisi pemerintah Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih 2019-2024. Hal itu sempat ditanyakan wartawan kepada Muzani selepas seremoni pelantikan semalam.
"MPR adalah alat perjuangan dan sebagai alat perjuangan kita harus pandang ini sebagai alat mencapai tujuan agar beliau (Prabowo) harapkan ada hal-hal lain yang lebih strategis yang akan kita capai nanti," kata Muzani. Apakah hal-hal lain yang lebih strategis itu adalah kursi di kabinet? Muzani menjawab, "Enggak."
Pada Jumat (4/10/2019), Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi bahwa partai besutan Prabowo Subianto itu memang telah mengajukan sejumlah konsep kepada Jokowi. Konsep-konsep itu meliputi ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan ekonomi.
Apakah itu berarti Gerindra meminta tiga kursi di bidang-bidang itu? Dasco menjawab normatif. "Kami kan belum tahu ada di pemerintahan atau luar pemerintahan. Jadi saya pikir itu masih isu ya," ujarnya.
Dasco lagi-lagi membantah jika Gerindra telah mengajukan tiga orang sebagai kandidat menteri Jokowi-Ma'ruf, yaitu dua waketum Fadli Zon dan Edhy Prabowo serta eks cawapres yang diusung Gerindra Sandiaga Uno.
"Belum bicara orang, baru bicara konsep. Kalau konsep diterima, dilihat pembidangannya. Kalau ketemu pembidangannya baru tahu siapa orang yang tepat," kata Dasco ketika itu.
Kumpulkan kader
Merespons dinamika terkini, Juru Bicara Prabowo Subianto Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, pada Rabu (16/10/2019), Prabowo akan mengumpulkan kader Gerindra dari seluruh Indonesia. Tujuannya adalah untuk meminta masukan perihal sikap partai berlambang burung garuda itu ke depan.
"Karena memang kan sudah sepenuhnya diserahkan kepada Pak Prabowo oleh dewan pembina. Tapi kan Pak Prabowo ingin mendengar masukkan dari pada kader apakah lebih baik kita berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Untuk dua opsi ini, Pak Prabowo nothing to lose ya, artinya Pak Prabowo siap ada di luar menjadi oposisi atau membantu pemerintah dari dalam," kata Dahnil di Gedung MPR/DPR/DPD, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/10/2019).
(miq/miq) Next Article Gerindra Akui Prabowo Punya Lahan di Ibu Kota Baru
Most Popular