Menanti Sikap Politik Prabowo: Oposisi atau Gabung Jokowi?
Redaksi, CNBC Indonesia
10 October 2019 06:40
Jakarta, CNBC Indonesia - Sikap politik Partai Gerakan Indonesia Raya beserta sang ketua umum Prabowo Subianto akan diumumkan pada 17 Oktober 2019. Pengumuman itu hanya berselang tiga hari dari pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, yaitu Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Juru Bicara Prabowo Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Partai Gerindra akan menggelar Rapat Kerja Nasional pada 15 Oktober hingga 17 Oktober 2019. Dalam kesempatan itu, Prabowo akan menyampaikan sikap politik.
"Kan orang lagi tunggu, apakah kita beroposisi, istilah saya, akan menjadi mitra kritis, atau jadi mitra internal, oposisi, atau dalam pemerintahan. Itu akan diputuskan sekitar tanggal 17 Oktober," ujar Dahnil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019), seperti dilansir detik.com.
Namun demikian, Dahnil mengatakan penyelenggaraan rakernas belum ditentukan tempatnya. Bisa jadi di Jakarta atau di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
"Di situlah nanti Pak Prabowo akan menyampaikan kepada publik sikap politik Pak Prabowo dan sikap politik Gerindra," kata Dahnil.
Sebagaimana disampaikan Dahnil, sikap politik Prabowo memang begitu dinantikan selepas perhelatan Pilpres 2019. Dalam pesta demokrasi itu, Prabowo yang berpasangan dengan Sandiaga Uno harus mengakui keunggulan pasangan capres dan cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Setelah kekalahan itu, Prabowo menemui Jokowi di MRT Jakarta, 13 Juli 2019. Kemudian, Prabowo bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta, 24 Juli 2019.
Seiring berjalan waktu, dinamika politik pun menghangat, terutama jelang pelantikan Jokowi-Ma'ruf 20 Oktober 2019. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani tak menampik ada tawaran untuk masuk kabinet Jokowi-Ma'ruf. Ia menyebut tawaran itu datang dari 'sekitar' Istana.
"Pembicaraan itu memang ada dan kita tak bisa pungkiri bahwa ada pembicaraan, ada pemikiran di sekitar Istana untuk itu," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).
Muzani menyebut Gerindra menawarkan sejumlah konsep kepada Jokowi antara lain pangan, energi, dan air. Dia mengatakan, jika konsep itu diterima, baru Gerindra bisa menindaklanjuti tawaran masuk ke kabinet.
Oposisi yang merapat, berdasarkan pengalaman-pengalaman terdahulu, akan selalu diikuti dengan pembagian jatah kursi menteri. Fenomena ini menuai kritikan dari salah satu partai dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf, yaitu Partai Nasional Demokrat.
"Ini yang sejak awal saya tentang. Jika semua parpol oposisi mau ikut di dalam pemerintahan, lalu siapa yang akan jadi control system yang efektif di parlemen?" kata Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago kepada wartawan, Rabu (8/10/2019), seperti dilansir detik.com.
Ia menilai, hari-hari ini, partai politik seperti kehilangan marwah. Semua berpikir merebut kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan untuk menyongsong pemilu 2024.
"Saya khawatir karena semua fokus untuk 2024, maka program pemerintah atau program Presiden malah terabaikan. Semua bekerja untuk partai masing-masing. Kasihan Presiden jika itu terjadi," ujar Irma.
(miq/sef) Next Article Gerindra Akui Prabowo Punya Lahan di Ibu Kota Baru
Juru Bicara Prabowo Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Partai Gerindra akan menggelar Rapat Kerja Nasional pada 15 Oktober hingga 17 Oktober 2019. Dalam kesempatan itu, Prabowo akan menyampaikan sikap politik.
"Kan orang lagi tunggu, apakah kita beroposisi, istilah saya, akan menjadi mitra kritis, atau jadi mitra internal, oposisi, atau dalam pemerintahan. Itu akan diputuskan sekitar tanggal 17 Oktober," ujar Dahnil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019), seperti dilansir detik.com.
"Di situlah nanti Pak Prabowo akan menyampaikan kepada publik sikap politik Pak Prabowo dan sikap politik Gerindra," kata Dahnil.
Sebagaimana disampaikan Dahnil, sikap politik Prabowo memang begitu dinantikan selepas perhelatan Pilpres 2019. Dalam pesta demokrasi itu, Prabowo yang berpasangan dengan Sandiaga Uno harus mengakui keunggulan pasangan capres dan cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Setelah kekalahan itu, Prabowo menemui Jokowi di MRT Jakarta, 13 Juli 2019. Kemudian, Prabowo bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta, 24 Juli 2019.
Seiring berjalan waktu, dinamika politik pun menghangat, terutama jelang pelantikan Jokowi-Ma'ruf 20 Oktober 2019. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani tak menampik ada tawaran untuk masuk kabinet Jokowi-Ma'ruf. Ia menyebut tawaran itu datang dari 'sekitar' Istana.
"Pembicaraan itu memang ada dan kita tak bisa pungkiri bahwa ada pembicaraan, ada pemikiran di sekitar Istana untuk itu," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).
Muzani menyebut Gerindra menawarkan sejumlah konsep kepada Jokowi antara lain pangan, energi, dan air. Dia mengatakan, jika konsep itu diterima, baru Gerindra bisa menindaklanjuti tawaran masuk ke kabinet.
Oposisi yang merapat, berdasarkan pengalaman-pengalaman terdahulu, akan selalu diikuti dengan pembagian jatah kursi menteri. Fenomena ini menuai kritikan dari salah satu partai dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf, yaitu Partai Nasional Demokrat.
"Ini yang sejak awal saya tentang. Jika semua parpol oposisi mau ikut di dalam pemerintahan, lalu siapa yang akan jadi control system yang efektif di parlemen?" kata Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago kepada wartawan, Rabu (8/10/2019), seperti dilansir detik.com.
Ia menilai, hari-hari ini, partai politik seperti kehilangan marwah. Semua berpikir merebut kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan untuk menyongsong pemilu 2024.
"Saya khawatir karena semua fokus untuk 2024, maka program pemerintah atau program Presiden malah terabaikan. Semua bekerja untuk partai masing-masing. Kasihan Presiden jika itu terjadi," ujar Irma.
(miq/sef) Next Article Gerindra Akui Prabowo Punya Lahan di Ibu Kota Baru
Most Popular