Gerindra Cs Mau Gabung ke Koalisi Jokowi, Demi 2024?

Redaksi, CNBC Indonesia
09 October 2019 16:20
Oposisi yang merapat, berdasarkan pengalaman-pengalaman terdahulu, akan selalu diikuti dengan pembagian jatah kursi menteri.
Foto: Koalisi Indonesia Hebat yang mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf dalam pilpres lalu CNBC Indonesia/Andrean Kristianto
akarta, CNBC Indonesia - Jelang pelantikan Presiden-Wakil Presiden RI terpilih 2019-2024 Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada 20 Oktober 2019, ramai beredar kabar kubu oposisi merapat. Mulai dari Partai Gerakan Indonesia Raya hingga Partai Demokrat.

Oposisi yang merapat, berdasarkan pengalaman-pengalaman terdahulu, akan selalu diikuti dengan pembagian jatah kursi menteri. Fenomena ini menuai kritikan dari salah satu partai dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf, yaitu Partai Nasional Demokrat.

"Ini yang sejak awal saya tentang. Jika semua parpol oposisi mau ikut di dalam pemerintahan, lalu siapa yang akan jadi control system yang efektif di parlemen?" kata Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago kepada wartawan, Rabu (8/10/2019), seperti dilansir detik.com.

Ia menilai, hari-hari ini, partai politik seperti kehilangan marwah. Semua berpikir merebut kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan untuk menyongsong pemilu 2024.


"Saya khawatir karena semua fokus untuk 2024, maka program pemerintah atau program Presiden malah terabaikan. Semua bekerja untuk partai masing-masing. Kasihan Presiden jika itu terjadi," ujar Irma.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani tak menampik ada tawaran untuk masuk kabinet Jokowi-Ma'ruf. Ia menyebut tawaran itu datang dari 'sekitar' Istana.

"Pembicaraan itu memang ada dan kita tak bisa pungkiri bahwa ada pembicaraan, ada pemikiran di sekitar Istana untuk itu," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).

Muzani menyebut Gerindra menawarkan sejumlah konsep kepada Jokowi antara lain pangan, energi, dan air. Dia mengatakan, jika konsep itu diterima, baru Gerindra bisa menindaklanjuti tawaran masuk ke kabinet.

Partai Demokrat mengonfirmasi telah berkomunikasi dengan Jokowi. Komunikasi itu lantas diikuti dengan pengajuan 14 program prioritas Partai Demokrat yang merupakan program untuk lima tahun depan.

"Dari 14 program prioritas tersebut sudah kami komunikasikan kepada pemerintah," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2019).

"Pada saat Mas AHY (Komandan Kogasma PD Agus Harimurti Yudhoyono) menyampaikan program itu setahu saya sangat positif responsnya. Tentu beliau (Jokowi) akan menyinergikan dengan program-program beliau, apakah ada yang sama, bersinggungan, atau ada yang belum akan dibicarakan di internal pemerintah," tuturnya.



Syarief menuturkan program-program prioritas itu meliputi sejumlah bidang. Misalnya pengentasan kemiskinan, pengangguran, ekonomi rakyat, dan energi.

Saat ditanya soal keinginan PD mengisi pos menteri di kabinet Jokowi II, Syarief menyebut secara prinsip siap jika diminta. Dia pun mengamini jika AHY adalah salah satu kader yang disiapkan.

"Saya katakan Demokrat sudah berpengalaman. Kader-kadernya sudah terbentuk dan tentu kalau diminta Demokrat siap memberikan yang terbaik," kata Syarief.

"Mas AHY saya pikir salah satu yang paling menonjol saat ini sebagai representasi dari generasi milenial Indonesia yang merupakan kader yang dipersiapkan sebagai pemimpin ke depan. Tentu beliau siap," lanjutnya.

Selain Gerindra dan Demokrat, masih ada dua partai yang mendukung Prabowo-Sandi dalam pilpres lalu, yaitu PAN dan PKS.

PAN belum menyampaikan sikap secara resmi. Namun, beberapa waktu lalu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengaku akan mendukung kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi.

Sementara PKS baru akan memutuskan sikap dalam waktu dekat. Namun, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera pernah mengatakan PKS konsisten sebagai oposisi kritis dan konstruktif.

(miq/dob) Next Article Sowan ke Jokowi, SBY dan Prabowo Gabung Koalisi Pemerintah?

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular