Kementerian Baru & Wamen Bikin Kabinet Jokowi II Makin Gemuk

Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
07 October 2019 07:43
Kementerian Baru & Wamen Bikin Kabinet Jokowi II Makin Gemuk
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam periode kedua kepemimpinannya, bakal melebur nomenklatur sejumlah kementerian. Dikabarkan akan terdapat beberapa kementerian dan lembaga baru.

Beberapa nama kementerian berangkat dari masalah yang terjadi di Indonesia saat ini, seperti investasi, perdagangan dan digitalisasi. Jokowi pun dalam berbagai kesempatan kerap kali mengeluhkan hal ini.

Beberapa sumber CNBC Indonesia yang ikut dalam pembahasan nomenklatur mengatakan salah satu kementerian yang akan diubah adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Menurut sumber tersebut, ini sudah mencapai pada tahap akhir.

"Kemenko bidang Maritim akan menjadi Kemenko Bidang Maritim dan Investasi. Nantinya seluruh investasi akan terpusat di bawah kendali Menko Maritim dan Investasi," ungkap sumber CNBC Indonesia

Tak hanya kementerian ini saja yang berganti nama. Sumber tersebut juga menyebut bahwa Kementerian Luar Negeri dikabarkan juga akan dilebur dengan Kementerian Perdagangan. Tujuannya untuk memuluskan negosiasi ekspor.


"Kemudian, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) akan dipertimbangkan dilebur dengan Kementerian Perdagangan," kata dia.

Tak hanya itu, nantinya Indonesia juga disebut-sebut akan memiliki kementerian khusus yang mengurusi investasi, yakni Kementerian Investasi.

Kementerian ini baru pertama kalinya diusung presiden, sebelumnya lembaga yang mengurusi investasi di Indonesia adalah Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM).

Adapun Jokowi juga akan membentuk kementerian khusus yang mengurusi perkembangan teknologi keuangan Indonesia. Rencana ini hampir final dan kementerian ini akan diberi nama Kementerian Ekonomi Digital.

Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sri Adiningsih mengatakan saat ini perkembangan digital cukup pesat di Indonesia. Sedagkan negara lain sudah terlebih dahulu memiliki kementerian yang bertugas mengembangkan digitalisasi.

"Saat ini perizinan digital terpisah-pisah. Kementerian digital diharapkan bisa mengakomodir semau perkembangan digital dari proses awal hingga regulasi," kata dia.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin tidak mau menanggapi rumor soal kementerian yang beredar. Namun ia memastikan Presiden Jokowi akan mengumumkan nomenklatur Kementerian baru pada pekan depan.

"Selasa atau rabu mungkin bapak Presiden akan menjelaskan pertanyaan ini," kata dia di Gedung Kemenko Kemaritiman rabu (4/10/2019).

Sedangkan untuk nama-nama yang mengisi jabatan tersebut hingga saat ini belum jelas kapan akan disampaikan. Kemungkinan, pengumuman Menteri baru dilakukan setelah Jokowi dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober 2019.

BERLANJUT KE HAL 2 >>>

Jelang pelantikan Kabinet Kerja Periode II pada 20 Oktober, publik menanti sosok menteri baru. Di tengah kondisi itu, beredar kabar jumlah kursi wakil menteri (wamen) akan ditambah sebagai upaya menampung "aspirasi politik" lintas partai yang kian bertambah.

Apalagi, ditambah dengan rencana Jokowi mengubah nomenklatur kementerian. Bukan tidak mungkin, struktur kabinet Jokowi di periode kedua akan lebih gemuk dibandingkan periode dalam 5 tahun terakhir.

Segemuk apa kabinet kita saat ini, dan nantinya jika ada tambahan kursi wamen? Tim Riset CNBC Indonesia mengulasnya dengan mengacu pada data terkini jumlah menteri (dan wakil menteri) di negara-negara tetangga kita, di Asia Tenggara.

Berdasarkan data yang dikompilasi dari sumber pemberitaan dan sumber resmi pemerintahan tiap negara di Asia Tenggara, Indonesia saat ini menjadi negara dengan jumlah menteri yang terbanyak, yakni 34 menteri. Malaysia berada di posisi kedua dengan jumlah 27 orang menteri.

Penghitungan menteri tersebut juga memasukkan jabatan perdana menteri. Demikian juga dengan menteri koordinator (menko) yang juga dimiliki beberapa negara, termasuk di Indonesia (empat menko).

Untuk memudahkan pembandingan-mengingat keberadaan sistem presidensial dan parlementer diterapkan di antara negara-negara di Asia Tenggara, kami hanya memasukkan jumlah menteri dan tak memasukkan pejabat setingkat menteri.

Meski jumlah menterinya lebih sedikit dari Indonesia, Malaysia memiliki jumlah wamen lebih banyak, yakni 25 orang. Total ada 52 menteri dan wamen di Malaysia. Dengan kata lain, hampir semua departemen atau kementerian di Negeri Jiran ini memiliki wamen (Deputy Minister).

Saat ini, Indonesia hanya memiliki total 37 menteri dan wamen. Dengan demikian, jika Jokowi menambah jumlah wamen hingga menjadi menjadi 18 orang, dia menjadikan jumlah personil Kabinet Kerja periode II bakal segembrot di Malaysia sekarang.

Namun jikapun jumlah personel di kabinet Jokowi nantinya mencapai 52 orang (34 menteri dan 18 wamen), kondisi ini masih mendingan dari India. Negeri Bollywood tersebut saat ini memiliki 58 orang menteri (termasuk menteri muda dan wamen), menjadi yang terbanyak di dunia.

Sebaliknya, Swiss menjadi negara dengan jumlah kementerian paling sedikit, dengan hanya ada 7 departemen yang dipimpin 7 orang. Namun, produk domestik bruto (PDB) Swiss saat ini mencapai US$ 80.189,7 per kapita (2017), jauh meninggalkan Indonesia yang hanya US$3.846,9 pada periode sama.

Artinya, kabinet gembrot (apalagi jika merupakan hasil politik dagang sapi) tak berkorelasi positif terhadap kinerja ekonomi. Korelasi positif yang terjadi hanyalah berupa pembengkakan anggaran negara untuk membiayai pejabat baru.
Pages

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular