Datang ke Istana Jokowi: Buruh Curhat UU Naker Sampai BPJS
30 September 2019 15:41
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja (KSPI) Said Iqbal dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nuwa Wea bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
Dalam pertemuan tersebut, kalangan buruh mengeluhkan berbagai kebijakan pemerintah yang memberatkan buruh. Mulai dari rencana perubahan Undang-Undang (UU) ketenagakerjaan dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
"Prinsipnya yang dilakukan oleh serikat buruh di Indonesia lebih kepada mengedepankan isu perjuangan buruh," kata Said Iqbal, Senin (30/9/2019).
Kalangan buruh dengan tegas menolak perubahan peraturan ketenagakerjaan yang berorientasi merugikan buruh. Selain itu, buruh pun meminta Jokowi merevisi Peraturan Pemerintah (PP) 78/2015 tentang pengupahan.
"Nanti kita akan duduk tripartit membahas bersama-sama dengan tim yang akan dibentuk oleh pak presiden nanti. [...] Presiden akan mempertimbangkan," jelasnya.
Hal senada turut dikemukakan Abdi Gani. Ia meminta pemerintah membatalkan rencana untuk mengubah peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang saat ini dibahas di internal pemerintah.
"Jelas kami tadi meminta presiden mendrop RUU tersebut yang ternyata drafnya belum ada sama sekali. Nah ini kan isunya hoax luar biasa. Draf resmi dari pemerintahnya belum ada. Kita belum terima," tegasnya
"Ini berbahaya sekali. Draf resmi pemerintah itu belum keluar sama sekali. Jadi kalau mau dikomentari, saya bingung juga mau mengomentari masalah apa karena tidak ada draf resmi dari pemerintah," katanya.
Jokowi menegaskan bahwa usulan yang disampaikan perwakilan para buruh akan ditampung pemerintah, sebelum benar-benar bisa dirumuskan dalam suatu kebijakan konkret.
"Usulan ini banyak sekali. Usulan nama banyak sekali. Usulan dari serikat juga baik. Saya kira semuannya kita tampung sebagai sebuah usulan yang baik," kata Jokowi.
(hoi/hoi)
Dalam pertemuan tersebut, kalangan buruh mengeluhkan berbagai kebijakan pemerintah yang memberatkan buruh. Mulai dari rencana perubahan Undang-Undang (UU) ketenagakerjaan dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
"Prinsipnya yang dilakukan oleh serikat buruh di Indonesia lebih kepada mengedepankan isu perjuangan buruh," kata Said Iqbal, Senin (30/9/2019).
Kalangan buruh dengan tegas menolak perubahan peraturan ketenagakerjaan yang berorientasi merugikan buruh. Selain itu, buruh pun meminta Jokowi merevisi Peraturan Pemerintah (PP) 78/2015 tentang pengupahan.
"Nanti kita akan duduk tripartit membahas bersama-sama dengan tim yang akan dibentuk oleh pak presiden nanti. [...] Presiden akan mempertimbangkan," jelasnya.
Hal senada turut dikemukakan Abdi Gani. Ia meminta pemerintah membatalkan rencana untuk mengubah peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang saat ini dibahas di internal pemerintah.
"Jelas kami tadi meminta presiden mendrop RUU tersebut yang ternyata drafnya belum ada sama sekali. Nah ini kan isunya hoax luar biasa. Draf resmi dari pemerintahnya belum ada. Kita belum terima," tegasnya
"Ini berbahaya sekali. Draf resmi pemerintah itu belum keluar sama sekali. Jadi kalau mau dikomentari, saya bingung juga mau mengomentari masalah apa karena tidak ada draf resmi dari pemerintah," katanya.
Jokowi menegaskan bahwa usulan yang disampaikan perwakilan para buruh akan ditampung pemerintah, sebelum benar-benar bisa dirumuskan dalam suatu kebijakan konkret.
"Usulan ini banyak sekali. Usulan nama banyak sekali. Usulan dari serikat juga baik. Saya kira semuannya kita tampung sebagai sebuah usulan yang baik," kata Jokowi.
Artikel Selanjutnya
Demo Buruh Hari ini Lawan Omnibus Law di DPR Ricuh
(hoi/hoi)
