Perppu Nomor 3 Tahun 2007
Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 1998 Tentang Perubahan Berlakunya Undang Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan.
Â
Perppu Nomor 1 Tahun 2008
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
Â
Perppu Nomor 2 Tahun 2008
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
Â
Perppu Nomor 3 Tahun 2008
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
Â
Perppu Nomor 4 Tahun 2008
Jaring Pengaman Sistem Keuangan.
Â
Perppu Nomor 5 Tahun 2008
Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Â
Perppu Nomor 1 Tahun 2009
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Â
Perppu Nomor 2 Tahun 2009
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
Â
Perppu Nomor 3 Tahun 2009
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.
Â
Perppu Nomor 4 Tahun 2009
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Â
Perppu Nomor 1 Tahun 2013
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Â
Perppu Nomor 1 Tahun 2014
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
Â
Perppu Nomor 2 Tahun 2014
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Â
Sementara itu di era Presiden Joko Widodo terdapat beberapa Perppu yang ditetapkan. Berikut ini adalah rincian Perppu yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi.
Â
Perppu Nomor 1 Tahun 2015
Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Â
Perppu Nomor 1 Tahun 2016
Perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
Â
Perppu Nomor 1 Tahun 2017
Akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan
Â
Perppu Nomor 2 Tahun 2017
Perubahan UU Nomor 17Â Tahun 2013 tentang organisasi masyarakat.
Secara umum kedua presiden terakhir Indonesia mengeluarkan Perppu yang berkaitan dengan ekonomi, politik dan sosial.