Kronologi Demo Masif Mahasiswa Hingga Kisah Sang 'Bohir'
Gustidha Budiartie & Chandra Gian Asmara & Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
25 September 2019 06:02
Pada Senin (23/9/2019), aksi unjuk rasa mahasiswa mulai digelar serentak di berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Medan, Jakarta, dan Makassar. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan antara lain penundaan pengesahan RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Mineral dan Batubara. Kericuhan sempat terjadi di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dan di depan Gedung DPRD Jawa Barat.
Presiden Joko Widodo pun memberikan tanggapan atas rangkaian aksi unjuk rasa mahasiswa, utamanya terkait penundaan pengesahan RUU yang dinilai kontroversial. "RUU Minerba, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan, RUU KUHP, itu ditunda pengesahannya. Untuk kita bisa mendapatkan masukan-masukan, mendapatkan substansi-substansi yang lebih baik sesuai dengan keinginan masyarakat," kata Presiden.
Pada Selasa (24/9/2019), aksi unjuk rasa mahasiswa semakin membesar di berbagai daerah. Titik fokus masih di depan gedung DPR/MPR, Jakarta. Tidak hanya mahasiswa, sejumlah elemen masyarakat antara lain petani dan buruh pun turut serta.
Gencarnya aksi mahasiswa dan elemen masyarakat lain tak ayal menimbulkan tanya. Siapakah 'bohir' yang menggerakkan aksi tersebut? Ada salah seorang yang aktif terlibat, yaitu musisi Ananda Badudu yang dulu dikenal sebagai personel "Banda Neira".
Ananda sampai masih aktif mencuit soal apa saja kebutuhan para mahasiswa di lapangan untuk menunjang aksi. Tapi uang yang digunakan bukan uang pribadi, melainkan hasil donasi yang dikumpulkan lewat platform kitabisa.com. Sampai kemarin pagi, jumlah yang dikumpulkan lebih dari Rp 100 juta yang berasal dari 1.000 donatur.
Berbarengan dengan aksi di depan gedung DPR/MPR, di dalam gedung DPR/MPR, paripurna pun digelar dengan enam agenda pembahasan tingkat II (pengambilan keputusan). Salah satunya RUU Pemasyarakatan. Namun, setelah melakukan lobi dengan pemerintah, DPR memutuskan menunda pengesahan RUU tersebut. Tidak hanya itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan DPR sepakat menunda pembahasan empat RUU yang diminta Jokowi.
"Saya jelaskan, dua pertama tadi RKUHP dan PAS sudah kami tunda sesuai usulan pemerintah karena kami sadari tidak mungkin satu pihak bisa melaksanakan penuntasan UU, harus bersama-sama. Jadi ketika pemerintah menyampaikan itu maka kami menyambut dengan baik dan kita putuskan," ujar Bambang.
"Kedua, (RUU) pertanahan dan (RUU) minerba masih dalam proses pembahasan jadi tidak perlu dilakukan penundaan karena belum pengambilan keputusan, beda dengan RKUHP dan RUU PAS," lanjut Politikus Partai Golongan Karya tersebut.
Bambang pun menegaskan serangkaian keputusan DPR merupakan bukti bahwa parlemen mendengar aspirasi dari mahasiswa. Penundaan tidak hanya karena mendengar usulan pemerintah.
Kendatipun DPR telah menunda empat RUU itu, aksi unjuk rasa mahasiswa masih berlanjut hingga malam hari. Titik balik terjadi selepas pukul 16.00 WIB di mana polisi menembakkan water cannon ke arah mahasiswa.
Sebagian mahasiswa pun berpencar ke sejumlah titik di sekitar gedung DPR/MPR. Di sisi lain polisi dibantu TNI mengambil tindakan tegas dengan memburu pihak-pihak yang diduga memprovokasi aksi.
(miq/sef)
Presiden Joko Widodo pun memberikan tanggapan atas rangkaian aksi unjuk rasa mahasiswa, utamanya terkait penundaan pengesahan RUU yang dinilai kontroversial. "RUU Minerba, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan, RUU KUHP, itu ditunda pengesahannya. Untuk kita bisa mendapatkan masukan-masukan, mendapatkan substansi-substansi yang lebih baik sesuai dengan keinginan masyarakat," kata Presiden.
Pada Selasa (24/9/2019), aksi unjuk rasa mahasiswa semakin membesar di berbagai daerah. Titik fokus masih di depan gedung DPR/MPR, Jakarta. Tidak hanya mahasiswa, sejumlah elemen masyarakat antara lain petani dan buruh pun turut serta.
Ananda sampai masih aktif mencuit soal apa saja kebutuhan para mahasiswa di lapangan untuk menunjang aksi. Tapi uang yang digunakan bukan uang pribadi, melainkan hasil donasi yang dikumpulkan lewat platform kitabisa.com. Sampai kemarin pagi, jumlah yang dikumpulkan lebih dari Rp 100 juta yang berasal dari 1.000 donatur.
Berbarengan dengan aksi di depan gedung DPR/MPR, di dalam gedung DPR/MPR, paripurna pun digelar dengan enam agenda pembahasan tingkat II (pengambilan keputusan). Salah satunya RUU Pemasyarakatan. Namun, setelah melakukan lobi dengan pemerintah, DPR memutuskan menunda pengesahan RUU tersebut. Tidak hanya itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan DPR sepakat menunda pembahasan empat RUU yang diminta Jokowi.
"Saya jelaskan, dua pertama tadi RKUHP dan PAS sudah kami tunda sesuai usulan pemerintah karena kami sadari tidak mungkin satu pihak bisa melaksanakan penuntasan UU, harus bersama-sama. Jadi ketika pemerintah menyampaikan itu maka kami menyambut dengan baik dan kita putuskan," ujar Bambang.
"Kedua, (RUU) pertanahan dan (RUU) minerba masih dalam proses pembahasan jadi tidak perlu dilakukan penundaan karena belum pengambilan keputusan, beda dengan RKUHP dan RUU PAS," lanjut Politikus Partai Golongan Karya tersebut.
Bambang pun menegaskan serangkaian keputusan DPR merupakan bukti bahwa parlemen mendengar aspirasi dari mahasiswa. Penundaan tidak hanya karena mendengar usulan pemerintah.
Kendatipun DPR telah menunda empat RUU itu, aksi unjuk rasa mahasiswa masih berlanjut hingga malam hari. Titik balik terjadi selepas pukul 16.00 WIB di mana polisi menembakkan water cannon ke arah mahasiswa.
Sebagian mahasiswa pun berpencar ke sejumlah titik di sekitar gedung DPR/MPR. Di sisi lain polisi dibantu TNI mengambil tindakan tegas dengan memburu pihak-pihak yang diduga memprovokasi aksi.
(miq/sef)
Pages
Most Popular