Gojek Cs Bakal Digandeng untuk Program Gaji Pengangguran
Anisatul Umah, CNBC Indonesia
24 September 2019 20:43
Jakarta, CNBC Indonesia - Penyaluran kartu pra kerja akan dilakukan dengan bekerjasama dengan e-wallet atau dompet digital. Dengan demikian para peserta menjadi bagian dari ekosistem keuangan digital.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan kartu pra kerja ini akan melibatkan semua pihak, seperti Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang ada di tiap-tiap daerah dan dipilih oleh Project Management Officer (PMO).
"Sehingga nanti digital tadi bisa berkembang karena ekosistemnya yang disiapkan oleh PMO ini," kata Moeldoko di Kemenko Perekonomian setelah Rakor Persiapan Kartu Pra Kerja (24/9/2019).
Apakah uang Rp300-500 ribu yang akan diberikan kepada peserta kartu pra kerja akan dikirim via -wallet?
"Iya. Nanti ya langsung ke rekening mereka," kata Moeldoko.
Moeldoko menerangkan, kepersertaan program ini akan memakai fasilitas layanan digital. Masyarakat yang mau mendapatkan kartu pra kerja mendaftar melalui aplikasi, dan mengisi daftar pertanyaan. Misalnya saja orang Kediri mau bekerja di Kediri, dan di lokasi tersebut ada tempat kursus yang bagus. Setelah kursus selesai dia akan mencari pekerjaan atau kafe sendiri.
"Selama mencari pekerjaan itulah pemerintah akan memberikan insentif karena mungkin untuk transport mondar mandir," terangnya.
Setelah mereka mendapat pekerjaan sebelum tiga bulan, wajib untuk membuat laporan kepada pemerintah. Pemerintah akan menghentikan penyaluran dana.
"Nggak boleh ikut latihan lagi kan harus gantian," ungkapnya.
Moeldoko menerangkan terkait penyaluran beberapa platform yang sudah di dekati di antaranya Gojek, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Dari platform itu pihaknya akan minta bantuan mereka untuk bisa menyeleksi penyelenggara kursus yang bagus.
"Kursus apa yang bagus di daerah situ, juga penyedia jasa bisa memberikan informasi. Semua nanti akan dikelola oleh PMO tadi," jelasnya.
Sementara itu, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan implementasi kerja sama dengan beberapa platform digital masih terlalu teknis.
"Itu nanti pelaksanaan teknisnya, yang kita bicarakan itu adalah prinsip-prinsipnya, jadi harus ada PMO supaya dia bisa komunikasi dengan bukan hanya yang sudah digital, yang sudah advance atau malah pelaksanaannya bisa dengan yang start," katanya.
(hoi/hoi) Next Article Jokowi Gaji Pengangguran Rp 500 Ribu/Bulan, Caranya?
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan kartu pra kerja ini akan melibatkan semua pihak, seperti Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang ada di tiap-tiap daerah dan dipilih oleh Project Management Officer (PMO).
"Sehingga nanti digital tadi bisa berkembang karena ekosistemnya yang disiapkan oleh PMO ini," kata Moeldoko di Kemenko Perekonomian setelah Rakor Persiapan Kartu Pra Kerja (24/9/2019).
"Iya. Nanti ya langsung ke rekening mereka," kata Moeldoko.
Moeldoko menerangkan, kepersertaan program ini akan memakai fasilitas layanan digital. Masyarakat yang mau mendapatkan kartu pra kerja mendaftar melalui aplikasi, dan mengisi daftar pertanyaan. Misalnya saja orang Kediri mau bekerja di Kediri, dan di lokasi tersebut ada tempat kursus yang bagus. Setelah kursus selesai dia akan mencari pekerjaan atau kafe sendiri.
"Selama mencari pekerjaan itulah pemerintah akan memberikan insentif karena mungkin untuk transport mondar mandir," terangnya.
Setelah mereka mendapat pekerjaan sebelum tiga bulan, wajib untuk membuat laporan kepada pemerintah. Pemerintah akan menghentikan penyaluran dana.
"Nggak boleh ikut latihan lagi kan harus gantian," ungkapnya.
Moeldoko menerangkan terkait penyaluran beberapa platform yang sudah di dekati di antaranya Gojek, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Dari platform itu pihaknya akan minta bantuan mereka untuk bisa menyeleksi penyelenggara kursus yang bagus.
"Kursus apa yang bagus di daerah situ, juga penyedia jasa bisa memberikan informasi. Semua nanti akan dikelola oleh PMO tadi," jelasnya.
Sementara itu, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan implementasi kerja sama dengan beberapa platform digital masih terlalu teknis.
"Itu nanti pelaksanaan teknisnya, yang kita bicarakan itu adalah prinsip-prinsipnya, jadi harus ada PMO supaya dia bisa komunikasi dengan bukan hanya yang sudah digital, yang sudah advance atau malah pelaksanaannya bisa dengan yang start," katanya.
(hoi/hoi) Next Article Jokowi Gaji Pengangguran Rp 500 Ribu/Bulan, Caranya?
Most Popular