Moeldoko: Stabilitas Papua adalah Stabilitas Indonesia
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
24 September 2019 15:14
Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko bertemu dengan pimpinan DPR Kota/Kabupaten se-Papua dan Papua Barat di Kantor Staf Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/9/2019).
Berbicara saat melakukan pertemuan, Moeldoko mengaku prihatin atas jatuhnya korban jiwa dalam kerusuhan yang terjadi. Bagi pemerintah, stabilitas Papua dan Papua Barat adalah stabilitas Indonesia.
"Saya ingin katakan stabilitas Papua adalah stabilitas Indonesia. Dan stabilitas Indonesia adalah stabilitas Papua," kata Moeldoko.
"Tidak ada sebuah negara manapun yang tidak stabil, bisa membangun negaranya. Juga demikian, di daerah, kalau di daerah tidak stabil maka terlalu sulit bisa membangun daerah," tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPRD dan kolega pun memberikan surat terbuka kepada presiden, yang diserahkan langsung kepada Moeldoko. Setidaknya, ada delapan catatan dalam surat tersebut.
Berikut petikan surat terbuka tersebut :
Surat kepada Presiden Republik Indonesia
Kami dari forum Pimpinan DPRD dan ADKASI se-Tanah Papua (Papua dan Papua Barat) menyampaikan beberapa hal terkait situasi terkini untuk ditindaklanjuti sebagai berikut:
1. Dialog antara pemerintah pusat dan tokoh-tokoh Papua, khususnya tokoh yang dipandang memiliki ideologi yang konfrontatif atau bersebrangan seperti ULMWP dan KNPB. Dialog dimaksud agar dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang independen, netral, dan objektif dalam menyelesaikan akar persoalan politik, HAM, dan demokrasi di tanah Papua. kehadiran pihak ketiga tersebut krusial dan strategis untuk dapat memperkuat rasa saling percaya (mutual trust) dari berbagai elemen masyarakat.
2. Mendesak kepada pemerintah pusat untuk segera melakukan revisi terhadap UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua
3. Menarik pasukan nonorganik TNI dan Polri di Papua dan Papua Barat
4. Mendorong pembentukan pemekaran daerah otonomi baru khusus bagi provinsi Papua dan Papua Barat
5. Meminta kepada Presiden Indonesia melalui Mendagri dan Kapolri memfasilitasi pertemuan dengan beberapa kepala daerah yang wilayahnya menjadi pusat pendidikan pelajar mahasiswa Papua dan Papua Barat untuk mendapatkan jaminan keamanan
6. Mendorong tebentuknya komisi kebenaran, keadilan, dan rekonsiliasi (KKKR) guna menyelesaikan sejumlah kasus pelanggaran HAM di tanah Papua
7. Meminta Mendagri memfasilitasi pertemuan gubernur, bupati/walikota, MRP/MRPB, DPR daerah pemilihan Papua dan Papua Barat, pimpinan DPRD provinsi, pimpinan DPRD kabupaten/kota se-provinsi Papua dan Papua Barat dengan Presiden untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi di tanah Papua
8. Penegakan hukum yang transparan, terbuka, jujur, dan adil terhadap pelaku rasisme di Surabaya, Malang, dan Makassar.
"Ini sungguh menjadi perhatian yang sangat tinggi. Saya sangat berharap bahwa semua persoalan nanti bisa diselesaikan," kata Moeldoko.
Ketua DPRD Kabupaten Maybrat, Papua Barat, Ferdinando Solossa lantas menyinggung pertemuan Jokowi dengan sejumlah tokoh dan aktivis Papua dan Papua Barat beberapa waktu lalu di Istana Kepresidenan Jakarta.
"Jadi apa yang disampaikan tokoh itu pada prinsipnya baik. Hanya disayangkan adalah minimal lakukan komunikasi, konsolidasi kepada semua stake holder di sana [Papua dan Papua Barat," katanya.
"Ada wakil pemerintah pusat di daerah, ada DPR. Supaya apa? Ini diaspirasi, diakomodir baik apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi tuntutan masyarakat," jelasnya.
Jokowi, sambung dia, pun telah sepakat akan mengadakan pertemuan kembali dengan masyarakat Papua dan Papua Barat pascadilantik sebagai presiden untuk kali kedua pada Oktober 2019 mendatang.
"Aspirasi akan disampaikan lagi ke bapak presiden. Bahwa aspirasi yang sudah dihimpun, diinventarisir dengan baik soal tanah Papua akan disampaikan ke bapak Presiden setelah pelantikan," tegasnya.
(miq/miq) Next Article Moeldoko Sebut Tokoh Papua Merdeka Benny Wenda Panasi Situasi
Berbicara saat melakukan pertemuan, Moeldoko mengaku prihatin atas jatuhnya korban jiwa dalam kerusuhan yang terjadi. Bagi pemerintah, stabilitas Papua dan Papua Barat adalah stabilitas Indonesia.
"Saya ingin katakan stabilitas Papua adalah stabilitas Indonesia. Dan stabilitas Indonesia adalah stabilitas Papua," kata Moeldoko.
"Tidak ada sebuah negara manapun yang tidak stabil, bisa membangun negaranya. Juga demikian, di daerah, kalau di daerah tidak stabil maka terlalu sulit bisa membangun daerah," tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPRD dan kolega pun memberikan surat terbuka kepada presiden, yang diserahkan langsung kepada Moeldoko. Setidaknya, ada delapan catatan dalam surat tersebut.
Berikut petikan surat terbuka tersebut :
Surat kepada Presiden Republik Indonesia
1. Dialog antara pemerintah pusat dan tokoh-tokoh Papua, khususnya tokoh yang dipandang memiliki ideologi yang konfrontatif atau bersebrangan seperti ULMWP dan KNPB. Dialog dimaksud agar dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang independen, netral, dan objektif dalam menyelesaikan akar persoalan politik, HAM, dan demokrasi di tanah Papua. kehadiran pihak ketiga tersebut krusial dan strategis untuk dapat memperkuat rasa saling percaya (mutual trust) dari berbagai elemen masyarakat.
2. Mendesak kepada pemerintah pusat untuk segera melakukan revisi terhadap UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua
3. Menarik pasukan nonorganik TNI dan Polri di Papua dan Papua Barat
4. Mendorong pembentukan pemekaran daerah otonomi baru khusus bagi provinsi Papua dan Papua Barat
5. Meminta kepada Presiden Indonesia melalui Mendagri dan Kapolri memfasilitasi pertemuan dengan beberapa kepala daerah yang wilayahnya menjadi pusat pendidikan pelajar mahasiswa Papua dan Papua Barat untuk mendapatkan jaminan keamanan
6. Mendorong tebentuknya komisi kebenaran, keadilan, dan rekonsiliasi (KKKR) guna menyelesaikan sejumlah kasus pelanggaran HAM di tanah Papua
7. Meminta Mendagri memfasilitasi pertemuan gubernur, bupati/walikota, MRP/MRPB, DPR daerah pemilihan Papua dan Papua Barat, pimpinan DPRD provinsi, pimpinan DPRD kabupaten/kota se-provinsi Papua dan Papua Barat dengan Presiden untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi di tanah Papua
8. Penegakan hukum yang transparan, terbuka, jujur, dan adil terhadap pelaku rasisme di Surabaya, Malang, dan Makassar.
"Ini sungguh menjadi perhatian yang sangat tinggi. Saya sangat berharap bahwa semua persoalan nanti bisa diselesaikan," kata Moeldoko.
Ketua DPRD Kabupaten Maybrat, Papua Barat, Ferdinando Solossa lantas menyinggung pertemuan Jokowi dengan sejumlah tokoh dan aktivis Papua dan Papua Barat beberapa waktu lalu di Istana Kepresidenan Jakarta.
"Jadi apa yang disampaikan tokoh itu pada prinsipnya baik. Hanya disayangkan adalah minimal lakukan komunikasi, konsolidasi kepada semua stake holder di sana [Papua dan Papua Barat," katanya.
"Ada wakil pemerintah pusat di daerah, ada DPR. Supaya apa? Ini diaspirasi, diakomodir baik apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi tuntutan masyarakat," jelasnya.
Jokowi, sambung dia, pun telah sepakat akan mengadakan pertemuan kembali dengan masyarakat Papua dan Papua Barat pascadilantik sebagai presiden untuk kali kedua pada Oktober 2019 mendatang.
"Aspirasi akan disampaikan lagi ke bapak presiden. Bahwa aspirasi yang sudah dihimpun, diinventarisir dengan baik soal tanah Papua akan disampaikan ke bapak Presiden setelah pelantikan," tegasnya.
(miq/miq) Next Article Moeldoko Sebut Tokoh Papua Merdeka Benny Wenda Panasi Situasi
Most Popular