Buwas Siapkan Trik Lawan Mafia Beras untuk Orang Miskin
Efrem Siregar, CNBC Indonesia
23 September 2019 18:35
Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) telah menyiapkan usulan baru untuk tata kelola program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun depan. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kartel dalam distribusi beras BPNT bagi masyarakat miskin.
Buwas menuturkan kejahatan program BPNT selama ini salah satunya terkait pemalsuan beras, yang seharusnya beras premium malah diisi medium. Bulog menjadi korban. Buwas mengklaim ada oknum di lapangan yang membuat beras Bulog seolah berkutu dan bau sehingga ditolak masyarakat.
Para oknum ini, lanjutnya, membeli karung beras bermerek Bulog di toko online lalu mengisinya tidak sesuai dengan beras Bulog. Agar tidak terjadi penyalahgunaan distribusi, Buwas mengusulkan agar beras BPNT ke depannya dikemas dengan divakum alias kedap angin. Buwas mengklaim cara ini bisa membuat beras bebas dari kutu beras.
"Ini akan kita salurkan di BPNT," katanya.
Selain itu, Buwas mengusulkan pula perubahan tata kelola BPNT. Dia mengatakan Kementerian Sosial ke depannya hanya perlu menyediakan data, sementara penyaluran tetap menjadi wewenang Bulog. Selama ini, Bulog tidak bisa menyalurkan penuh berasnya akibat terganjal ulah segelintir oknum penyalur beras BPNT.
"Ini program pemerintah, maka Kemensos hanya menyajikan data masyarakat yang berhak menerima BPNT. Data itu diserahkan ke Bulog, apalagi next ke depan ini akan jadi program sembako, kartu sembako bukan kartu BPNT. Anggarannya ya harus dikelola di Kementerian Keuangan karena mereka profesional," kata Buwas.
Dalam program BPNT, peran Bulog semula dikucilkan hanya bisa menyalurkan 30% beras ke BPNT, namun akhirnya menjadi 100% setelah Kemensos menggelar rapat koordinasi pada Juli 2019 lalu.
Namun karena ulah oknum di lapangan, realisasinya menjadi terhambat. Sampai sekarang, Bulog baru merealisasikan sekitar 30 ribu ton ke BPNT dari yang seharusnya bisa mencapai sekitar 150 ribu ton dari target 700 ribu ton.
(hoi/hoi) Next Article Ssst! Ada Preman di Balik Kemarahan Buwas Soal Beras Miskin
Buwas menuturkan kejahatan program BPNT selama ini salah satunya terkait pemalsuan beras, yang seharusnya beras premium malah diisi medium. Bulog menjadi korban. Buwas mengklaim ada oknum di lapangan yang membuat beras Bulog seolah berkutu dan bau sehingga ditolak masyarakat.
Para oknum ini, lanjutnya, membeli karung beras bermerek Bulog di toko online lalu mengisinya tidak sesuai dengan beras Bulog. Agar tidak terjadi penyalahgunaan distribusi, Buwas mengusulkan agar beras BPNT ke depannya dikemas dengan divakum alias kedap angin. Buwas mengklaim cara ini bisa membuat beras bebas dari kutu beras.
"Ini akan kita salurkan di BPNT," katanya.
Selain itu, Buwas mengusulkan pula perubahan tata kelola BPNT. Dia mengatakan Kementerian Sosial ke depannya hanya perlu menyediakan data, sementara penyaluran tetap menjadi wewenang Bulog. Selama ini, Bulog tidak bisa menyalurkan penuh berasnya akibat terganjal ulah segelintir oknum penyalur beras BPNT.
"Ini program pemerintah, maka Kemensos hanya menyajikan data masyarakat yang berhak menerima BPNT. Data itu diserahkan ke Bulog, apalagi next ke depan ini akan jadi program sembako, kartu sembako bukan kartu BPNT. Anggarannya ya harus dikelola di Kementerian Keuangan karena mereka profesional," kata Buwas.
Dalam program BPNT, peran Bulog semula dikucilkan hanya bisa menyalurkan 30% beras ke BPNT, namun akhirnya menjadi 100% setelah Kemensos menggelar rapat koordinasi pada Juli 2019 lalu.
Namun karena ulah oknum di lapangan, realisasinya menjadi terhambat. Sampai sekarang, Bulog baru merealisasikan sekitar 30 ribu ton ke BPNT dari yang seharusnya bisa mencapai sekitar 150 ribu ton dari target 700 ribu ton.
(hoi/hoi) Next Article Ssst! Ada Preman di Balik Kemarahan Buwas Soal Beras Miskin
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular