Internasional
Masih Membara, Pimpinan Hong Kong Gelar Dialog Redam Demo
Rehia Sebayang, CNBC Indonesia
17 September 2019 12:21
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemimpin Hong Kong Carrie Lam akan mengadakan dialog guna meredam demonstrasi yang terus terjadi di Hong Kong. Demonstrasi telah terjadi 100 hari lebih, dan tak jarang berujung dengan aksi kekerasan antara aktivis dan aparat.
Lam mengatakan dirinya akan terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Ia menegaskan sesi dialog akan dilakukan dengan terbuka dan transparan.
"Masyarakat Hong Kong banyak terakumulasi dengan masalah ekonomi, sosial, dan bahkan politik yang mengakar. Saya berharap berbagai bentuk dialog ini dapat menjadi landasan bagi kita untuk berdiskusi, "kata Lam dikutip dari Reuters Selasa (17/9/2019).
Menurutnya, masalah itu termasuk soal perumahan dan lahan yang sulit di kota dengan populasi 7,4 juta itu. Anak muda menjadi frustasi dengan harga yang tinggi hanya untuk memiliki tempat tinggal.
"Tapi penekanan saya, skema dialog tidak berarti kita tidak akan melakukan tindakan tegas. Menekan kekerasan yang terjadi tetap jadi prioritas kita," ujarnya lagi.
Bekas koloni Inggris ini sudah dilanda aksi unjuk rasa selama 4 bulan. Akibatnya pelemahan ekonomi terjadi di pusat keuangan ini, termasuk penurunan sektor pariwisata hingga 40%.
Awal September, Lam membatalkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ekstradisi. UU ini sangat kontroversial karena mengizinkan kriminal asal Hong Kong diekstradisi dan diadili dengan hukum China.
Meski demikian pencabutan ini tidak mampu meredam aksi unjuk rasa. Demonstrasi berubah menjadi gerakan anti-pemerintah.
Para pendemo meminta pemerintah Hong Kong memberi kebebasan dan demokrasi yang lebih luas di kota yang masih jadi bagian dari China itu. Bahkan para aktivis meminta dukungan negara lain, seperti AS, Jepang, Inggris dan Taiwan.
Sejak demo digelar Juni lalu, sudah ada lebih dari 1.500 orang yang ditangkap oleh polisi. Termasuk pemimpin pro demokrasi Hong Kong, Joshua Wong yang kemudian dilepaskan lagi beberapa waktu terakhir ini.
Sementara itu, Moody's merevisi kembali outlook Hong Kong, dari stabil menjadi negatif. Risiko "erosi" yang kuat pada lembaga-lembaga yang memimpin Hong Kong menjadi penyebab.
Hal ini merujuk pada sistem satu negara dua sistem. Akibat demonstrasi Hong Kong, ketidakpercayaan global pada sistem ini menguat.
Lam mengaku kecewa dengan keputusan Moody's. "Kami tidak setuju, terutama jika pembenaran untuk perubahan pandangan semacam itu didasarkan pada apakah kami masih menjunjung tinggi 'satu sistem dua negara', "katanya.
(sef/sef) Next Article Demo Belum Reda, China Copot Pejabat Penting di Hong Kong
Lam mengatakan dirinya akan terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Ia menegaskan sesi dialog akan dilakukan dengan terbuka dan transparan.
"Masyarakat Hong Kong banyak terakumulasi dengan masalah ekonomi, sosial, dan bahkan politik yang mengakar. Saya berharap berbagai bentuk dialog ini dapat menjadi landasan bagi kita untuk berdiskusi, "kata Lam dikutip dari Reuters Selasa (17/9/2019).
Menurutnya, masalah itu termasuk soal perumahan dan lahan yang sulit di kota dengan populasi 7,4 juta itu. Anak muda menjadi frustasi dengan harga yang tinggi hanya untuk memiliki tempat tinggal.
"Tapi penekanan saya, skema dialog tidak berarti kita tidak akan melakukan tindakan tegas. Menekan kekerasan yang terjadi tetap jadi prioritas kita," ujarnya lagi.
Bekas koloni Inggris ini sudah dilanda aksi unjuk rasa selama 4 bulan. Akibatnya pelemahan ekonomi terjadi di pusat keuangan ini, termasuk penurunan sektor pariwisata hingga 40%.
Awal September, Lam membatalkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ekstradisi. UU ini sangat kontroversial karena mengizinkan kriminal asal Hong Kong diekstradisi dan diadili dengan hukum China.
Meski demikian pencabutan ini tidak mampu meredam aksi unjuk rasa. Demonstrasi berubah menjadi gerakan anti-pemerintah.
Para pendemo meminta pemerintah Hong Kong memberi kebebasan dan demokrasi yang lebih luas di kota yang masih jadi bagian dari China itu. Bahkan para aktivis meminta dukungan negara lain, seperti AS, Jepang, Inggris dan Taiwan.
Sejak demo digelar Juni lalu, sudah ada lebih dari 1.500 orang yang ditangkap oleh polisi. Termasuk pemimpin pro demokrasi Hong Kong, Joshua Wong yang kemudian dilepaskan lagi beberapa waktu terakhir ini.
Sementara itu, Moody's merevisi kembali outlook Hong Kong, dari stabil menjadi negatif. Risiko "erosi" yang kuat pada lembaga-lembaga yang memimpin Hong Kong menjadi penyebab.
Hal ini merujuk pada sistem satu negara dua sistem. Akibat demonstrasi Hong Kong, ketidakpercayaan global pada sistem ini menguat.
Lam mengaku kecewa dengan keputusan Moody's. "Kami tidak setuju, terutama jika pembenaran untuk perubahan pandangan semacam itu didasarkan pada apakah kami masih menjunjung tinggi 'satu sistem dua negara', "katanya.
(sef/sef) Next Article Demo Belum Reda, China Copot Pejabat Penting di Hong Kong
Most Popular