Bos BKPM: Investor Ogah ke RI Karena Dominasi BUMN
Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
11 September 2019 13:42
Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong secara terang-terangan mengatakan, investor enggan berinvestasi di Indonesia. Salah satunya karena BUMN masih mendominasi dunia usaha di Indonesia.
Thomas mengakui sebenarnya untuk mengundang investor mau berinvestasi di Indonesia, salah satu solusinya, yakni mempermudah regulasi.
Selain itu Thomas menjelaskan, investor juga menghindar untuk menanamkan modalnya di Indonesia, karena BUMN mendominasi dunia usaha di Indonesia.
"Yang sangat mencuat dalam dua tahun terakhir over-dominasi (usaha) BUMN. Adanya keluhan over-dominasi BUMN," kata dia saat melakukan Rapat Dengar Pendapatan (RDP) dengan Komisi VI DPR, Rabu (11/9/2019).
Terlebih, belakangan lanjut Thomas, beberapa BUMN yang ada di Indonesia, dilanda skandal kasus suap. Hal ini tentu membuat investor mengurungkan niat untuk berinvestasi.
"Mengenai kesulitan dan skandal yang terus terjadi di BUMN, punya konsekuensi bagi dunia swasta yang merupakan nasabah BUMN, mitra atau ex-mitra BUMN, mengalami dampak kesulitan yang kita hadapi (dalam menarik investor)," ujarnya.
Faktor lainnya, lanjut Thomas yakni soal perpajakan. Berdasarkan temuan BKPM, ternyata, petugas pajak dalam menagih pengusaha dengan cara-cara yang tidak semestinya.
Terlebih, sengketa lahan di lapangan untuk mendapatkan izin lahan dan bangunan, terutama di daerah, menurut Thom masih jauh dari kata 'mudah'.
"BKPM buat kajian membandingkan biaya usaha, dari lahan sampai upah. Sampai jasa infrastruktur di perizinan dan kita di atas negara tetangga, lebih mahal (biaya)," kata dia.
Tidak kalah penting menurut Thomas, isu tenaga kerja di Indonesia juga dirasa pengusaha terlalu memberatkan. Diakui Thom upah minimum di Indonesia lebih tinggi, dibandingkan dengan negara yang lebih maju.
(dru) Next Article Thomas Lembong Minta Maaf kepada Para Unicorn
Thomas mengakui sebenarnya untuk mengundang investor mau berinvestasi di Indonesia, salah satu solusinya, yakni mempermudah regulasi.
Selain itu Thomas menjelaskan, investor juga menghindar untuk menanamkan modalnya di Indonesia, karena BUMN mendominasi dunia usaha di Indonesia.
Terlebih, belakangan lanjut Thomas, beberapa BUMN yang ada di Indonesia, dilanda skandal kasus suap. Hal ini tentu membuat investor mengurungkan niat untuk berinvestasi.
"Mengenai kesulitan dan skandal yang terus terjadi di BUMN, punya konsekuensi bagi dunia swasta yang merupakan nasabah BUMN, mitra atau ex-mitra BUMN, mengalami dampak kesulitan yang kita hadapi (dalam menarik investor)," ujarnya.
Faktor lainnya, lanjut Thomas yakni soal perpajakan. Berdasarkan temuan BKPM, ternyata, petugas pajak dalam menagih pengusaha dengan cara-cara yang tidak semestinya.
Terlebih, sengketa lahan di lapangan untuk mendapatkan izin lahan dan bangunan, terutama di daerah, menurut Thom masih jauh dari kata 'mudah'.
"BKPM buat kajian membandingkan biaya usaha, dari lahan sampai upah. Sampai jasa infrastruktur di perizinan dan kita di atas negara tetangga, lebih mahal (biaya)," kata dia.
Tidak kalah penting menurut Thomas, isu tenaga kerja di Indonesia juga dirasa pengusaha terlalu memberatkan. Diakui Thom upah minimum di Indonesia lebih tinggi, dibandingkan dengan negara yang lebih maju.
(dru) Next Article Thomas Lembong Minta Maaf kepada Para Unicorn
Most Popular