Bappenas Kaji Ulang Anggaran Pindah Ibu Kota Rp 466 Triliun
Elsi Cahyani, CNBC Indonesia
11 September 2019 10:53
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyatakan anggaran pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan bisa berubah dari estimasi awal sebesar Rp 466 triliun. Demikian disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Suprihadi di sela "55th ISOCARP World Congress untuk Special Session: Relocating the National Capital" di Hotel Borobudur, Selasa (10/9/2019).
"Inikan pembiayaan berdasarkan pembiayaan dari tiga lokasi kemarin. Kalteng (Kalimantan Tengah), Kaltim (Kalimantan Timur), sama Kalsel (Kalimantan Selatan). Kita berdasarkan itu saja. Makanya dalam waktu dekat kita akan melakukan penelitian lagi khususnya untuk di Kalimantan Timur," ujar Rudy.
Seperti diketahui, pemerintah menyiapkan tiga skema pembiayaan pemindahan ibu kota ke Kaltim. Perinciannya melalui APBN porsinya 19,2% atau Rp 89,472 triliun, melalui swasta dengan porsi 26,2% atau sebesar Rp 122,092 triliun, dan melalui KPBU porsinya 54,6% atau sebesar Rp 254,436 triliun.
Lebih lanjut, Rudy kembali menjelaskan sejumlah alasan di balik keputusan pemerintah memindahkan ibu kota.
"Pada tahun 90an sempat (mencuat) pemindahan ibu kota ke Jonggol, ke arah timur Jakarta. Perdebatan yang terjadi, seputar pemisahan antara pusat kota dan pusat pusat ekonomi. Kemudian 2017 presiden Jokowi mulai memikirkan pemindahan ibu kota tersebut," kata Rudy.
Jakarta, menurut dia, sudah tidak layak menjadi ibu kota lantaran berbagai permasalahan di dalamnya. Mulai dari kota termacet nomor sembilan di dunia hingga kota paling berpolusi di dunia.
(miq/miq) Next Article Demi Ibu Kota Baru, Aset Negara Rp150 T di Jakarta 'Dijual'!
"Inikan pembiayaan berdasarkan pembiayaan dari tiga lokasi kemarin. Kalteng (Kalimantan Tengah), Kaltim (Kalimantan Timur), sama Kalsel (Kalimantan Selatan). Kita berdasarkan itu saja. Makanya dalam waktu dekat kita akan melakukan penelitian lagi khususnya untuk di Kalimantan Timur," ujar Rudy.
Seperti diketahui, pemerintah menyiapkan tiga skema pembiayaan pemindahan ibu kota ke Kaltim. Perinciannya melalui APBN porsinya 19,2% atau Rp 89,472 triliun, melalui swasta dengan porsi 26,2% atau sebesar Rp 122,092 triliun, dan melalui KPBU porsinya 54,6% atau sebesar Rp 254,436 triliun.
 Foto: Rudy Soeprihadi Prawiradinata/ Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas (CNBC Indonesia/Elsi Cahyani) |
Lebih lanjut, Rudy kembali menjelaskan sejumlah alasan di balik keputusan pemerintah memindahkan ibu kota.
"Pada tahun 90an sempat (mencuat) pemindahan ibu kota ke Jonggol, ke arah timur Jakarta. Perdebatan yang terjadi, seputar pemisahan antara pusat kota dan pusat pusat ekonomi. Kemudian 2017 presiden Jokowi mulai memikirkan pemindahan ibu kota tersebut," kata Rudy.
Jakarta, menurut dia, sudah tidak layak menjadi ibu kota lantaran berbagai permasalahan di dalamnya. Mulai dari kota termacet nomor sembilan di dunia hingga kota paling berpolusi di dunia.
(miq/miq) Next Article Demi Ibu Kota Baru, Aset Negara Rp150 T di Jakarta 'Dijual'!
Most Popular