KPK Banyak Tangkap Koruptor, JK: Itu Bukan Prestasi!
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
10 September 2019 16:33
Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai ada persepsi yang kurang tepat di sebagian masyarakat dalam menilai kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Bagi sebagian masyarakat, menurut JK, keputusan komisi anti rasuah menangkap puluhan koruptor dari berbagai instansi pemerintah merupakan sebuah prestasi.
"Bagi masyarakat yang dianggap sukses itu, kalau makin banyak [koruptor] ditangkap. 10 menteri, 20 gubernur, puluhan bupati atau anggota DPR," kata JK di kantornya, Selasa (10/9/2019).
"Prestasi yang benar ialah kalau orang yang ditangkap, karena korupsi sudah berkurang. Itu prestasi," tegas JK.
Meski begitu, indeks persepsi korupsi (IPK) yang dirilis Transparansi Internasional pada 2018 menempatkan Indonesia pada posisi 38, naik satu poin ketimbang 2017.
Berdasarkan IPK yang dirilis Transparansi Internasional, nilai 0 menandakan suatu negara dengan korupsi tinggi. Sementara nilai 100, berarti suatu negara dianggap semakin bersih dari korupsi.
IPK yang diperoleh Indonesia, menunjukkan bahwa negara ini masih dianggap sebagai negara korup. Ketika disinggung mengenai hal itu, JK pun buka suara.
"Karena itu juga tidak menurun. Tiap hari ada seperti itu. Soalnya 17 tahun, diberi kekuasaan luar biasa," tegasnya.
JK menegaskan bahwa revisi Undang-Undang (UU) KPK tidak akan membatasi kewenangan lembaga anti rasuah itu ke depan. Melalui revisi UU, diharapkan kinerja KPK lebih terawasi.
"Suatu kerangka yg mempunyai batas dan juga ada hukumnya dan ada HAM nya. Kalau semua orang bebas disadap tentu berbahaya. harusnya ada aturannya yang jelas," jelasnya.
(dob/dob) Next Article JK Buka-bukaan Soal Alasan di Balik Pentingnya Revisi UU KPK
Bagi sebagian masyarakat, menurut JK, keputusan komisi anti rasuah menangkap puluhan koruptor dari berbagai instansi pemerintah merupakan sebuah prestasi.
"Bagi masyarakat yang dianggap sukses itu, kalau makin banyak [koruptor] ditangkap. 10 menteri, 20 gubernur, puluhan bupati atau anggota DPR," kata JK di kantornya, Selasa (10/9/2019).
"Prestasi yang benar ialah kalau orang yang ditangkap, karena korupsi sudah berkurang. Itu prestasi," tegas JK.
Berdasarkan IPK yang dirilis Transparansi Internasional, nilai 0 menandakan suatu negara dengan korupsi tinggi. Sementara nilai 100, berarti suatu negara dianggap semakin bersih dari korupsi.
IPK yang diperoleh Indonesia, menunjukkan bahwa negara ini masih dianggap sebagai negara korup. Ketika disinggung mengenai hal itu, JK pun buka suara.
"Karena itu juga tidak menurun. Tiap hari ada seperti itu. Soalnya 17 tahun, diberi kekuasaan luar biasa," tegasnya.
JK menegaskan bahwa revisi Undang-Undang (UU) KPK tidak akan membatasi kewenangan lembaga anti rasuah itu ke depan. Melalui revisi UU, diharapkan kinerja KPK lebih terawasi.
"Suatu kerangka yg mempunyai batas dan juga ada hukumnya dan ada HAM nya. Kalau semua orang bebas disadap tentu berbahaya. harusnya ada aturannya yang jelas," jelasnya.
(dob/dob) Next Article JK Buka-bukaan Soal Alasan di Balik Pentingnya Revisi UU KPK
Most Popular