Resah, Buruh Tolak Aturan Perluasan Jabatan Pekerja Asing

News - Efrem Siregar, CNBC Indonesia
10 September 2019 13:04
Resah, Buruh Tolak Aturan Perluasan Jabatan Pekerja Asing
Jakarta, CNBC Indonesia - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak perluasan jenis pekerjaan yang boleh diisi oleh Tenaga Kerja Asing (TKA) yang diatur dalam Permenaker Nomor 228/2019 tentang Jabatan Tertentu yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing.

Presiden KSPI Said Iqbal menganggap kebijakan tersebut dapat membuat tenaga kerja lokal sulit mendapat pekerjaan. Pada Permenaker 228, ada 2196 jabatan yang boleh diisi oleh pekerja asing yang bekerja di Indonesia.

"Kebijakan ini bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, khususnya terkait dengan Bab mengenai TKA," kata Iqbal dalam keterangan tertulis kepada CNBC Indonesia, Selasa (10/9/2019).


Ia menduga dengan kebijakan baru ini, bisa saja terjadi TKA bekerja tanpa pendamping dari tenaga kerja lokal. Selain itu, jika pekerjaan yang bisa diduduki TKA diperluas, maka dugaannya perpindahan keahlian dan perpindahan pekerjaan tidak akan terjadi. Belum lagi dengan ancaman masuknya TKA unskilled worker (pekerja tidak terampil).



Pihaknya meminta agar Permenaker No 228 Tahun 2019 dicabut. KSPI berencana melakukan judicial review (uji materi) terhadap Permenaker tersebut.

Selain itu, Iqbal mengatakan, kalangan buruh akan menyuarakan penolakan Permenaker tersebut pada demo 2 Oktober 2019 mendatang di depan gedung DPR RI. Demo ini awalnya digelar untuk menolak revisi UU Ketenagakerjaan dan menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

"Jika Permenaker ini tidak segera dicabut, salah satu tuntutan yang akan kami suarakan adalah penolakan terhadap kebijakan TKA. Bisa saja selain aksi di DPR RI, kami juga akan melakukan aksi di kantor Kemenaker," kata Iqbal.

Kasubag Penembatan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Agung Sugiri dalam wawancara kepada CNBC Indonesia pekan lalu menjelaskan, Permenaker 228/2019 diterbitkan untuk mengakomodir kebutuhan dan usulan jenis pekerjaan dari Kementerian/Lembaga yang belum diatur dalam aturan sebelumnya.

"Kalau berbicara klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) hanya 18 sektor, ya karena saat ini sektor yang membutuhkan itu berdasarkan masukan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait ya saat ini sementara itu," kata Agung.



Terkait kebutuhan tenaga kerja lokal, ia mengatakan, pengendalian dan pengawasan masih tetap dilakukan oleh direktorat terkait."Kita juga mempertimbangkan pasar (tenaga kerja) dalam negeri. Kita mempunyai direktorat pengendalian yang akan mengendalikan kebutuhan-kebutuhan," ucapnya. (hoi/hoi)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading