Horor, Ratusan Anjungan Migas Tua Jadi Sampah di Laut RI
Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
09 September 2019 19:02
Jakarta, CNBC Indonesia - Ratusan anjungan migas tak terpakai tersebar di sejumlah titik. Jumlahnya mencapai ratusan yang kini dibiarkan menjadi sampah di lautan RI.
Pemerintah melibatkan sejumlah stakeholder terkait untuk menyelesaikan persoalan ini dalam rapat yang berlangsung di Kantor Kemenko Bidang Kemaritiman, Senin (9/9/2019). Dari semua anjungan migas bekas tersebut, belum semuanya bisa dibongkar.
"Itu kan ada 100 sebetulnya yang sudah harusnya dibongkar. Yang baru siap tuh 10, yang sudah ready dibongkar sekarang. Lokasinya ada 7 di Alki 1, 3 di Alki 2," kata Deputi I Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Purbaya Yudhi Sadewa.
Dari 10 anjungan migas yang siap dibongkar, 7 di antaranya ada di Laut Jawa, sedangkan 3 sisanya di perairan Kalimantan Timur (Kaltim). Purbaya menjelaskan, pembongkaran 10 anjungan migas tersebut masih terkendala anggaran.
Khusus anjungan migas yang dibangun setelah tahun 1994, alokasi dana memang sudah tersedia. Dikatakan, ada anggaran khusus yang disisihkan sebagai uang pembongkaran dalam setiap kontrak dengan KKKS. Namun, untuk anjungan yang dibangun sebelum tahun 1994, alokasi tersebut tidak disisihkan.
"Yang jadi masalah adalah yang 94 ke bawah, yang jaman dulu. Karena bayarnya bundling ke pemerintah, jadi gak dipisahin per pos," imbuhnya.
Karena itu, dia masih harus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mencarikan skema pendanaan. Dari 10 anjungan migas yang siap dibongkar, baru 2 yang sudah ada dananya. Adapun 8 sisanya belum teralokasikan karena anjungan tersebut dibangun sebelum tahun 1994.
Itu baru untuk 10 anjungan. Lantas bagaimana dengan anjungan lain yang juga jadi sampah?
"Ya masih panjanglah, yang diutamakan yang ganggu alur pelayaran prioritas, yang di pinggir-pinggir kita bereskan secara bertahap. Ke depan gak ada masalah lagi karena yang udah jadi contoh biayai platform lain," urainya.
"Kita cari model bagaimana pola pembiayaan ini sehingga yang lain pembiayaannya bisa dicopy ke yang lain. Ini kan masih awal jadi masih dihitung," lanjutnya.
Sementara itu, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Agus H Purnomo berharap semua anjungan yang sudah tak terpakai segera dibongkar. Hal ini tak lain demi keamanan pelayaran.
"Ya intinya itu di alur pelayaran harus dibongkar. Kan enggak hanya rig. Semuanya harus dibersihkan. Di seluruh Indonesia, kalau ada harus dibersihkan," serunya.
(gus) Next Article Kejayaan Minyak Disebut Selesai, Kontraktor Migas Buka Suara
Pemerintah melibatkan sejumlah stakeholder terkait untuk menyelesaikan persoalan ini dalam rapat yang berlangsung di Kantor Kemenko Bidang Kemaritiman, Senin (9/9/2019). Dari semua anjungan migas bekas tersebut, belum semuanya bisa dibongkar.
"Itu kan ada 100 sebetulnya yang sudah harusnya dibongkar. Yang baru siap tuh 10, yang sudah ready dibongkar sekarang. Lokasinya ada 7 di Alki 1, 3 di Alki 2," kata Deputi I Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Purbaya Yudhi Sadewa.
Dari 10 anjungan migas yang siap dibongkar, 7 di antaranya ada di Laut Jawa, sedangkan 3 sisanya di perairan Kalimantan Timur (Kaltim). Purbaya menjelaskan, pembongkaran 10 anjungan migas tersebut masih terkendala anggaran.
Khusus anjungan migas yang dibangun setelah tahun 1994, alokasi dana memang sudah tersedia. Dikatakan, ada anggaran khusus yang disisihkan sebagai uang pembongkaran dalam setiap kontrak dengan KKKS. Namun, untuk anjungan yang dibangun sebelum tahun 1994, alokasi tersebut tidak disisihkan.
"Yang jadi masalah adalah yang 94 ke bawah, yang jaman dulu. Karena bayarnya bundling ke pemerintah, jadi gak dipisahin per pos," imbuhnya.
Karena itu, dia masih harus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mencarikan skema pendanaan. Dari 10 anjungan migas yang siap dibongkar, baru 2 yang sudah ada dananya. Adapun 8 sisanya belum teralokasikan karena anjungan tersebut dibangun sebelum tahun 1994.
Itu baru untuk 10 anjungan. Lantas bagaimana dengan anjungan lain yang juga jadi sampah?
"Ya masih panjanglah, yang diutamakan yang ganggu alur pelayaran prioritas, yang di pinggir-pinggir kita bereskan secara bertahap. Ke depan gak ada masalah lagi karena yang udah jadi contoh biayai platform lain," urainya.
"Kita cari model bagaimana pola pembiayaan ini sehingga yang lain pembiayaannya bisa dicopy ke yang lain. Ini kan masih awal jadi masih dihitung," lanjutnya.
Sementara itu, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Agus H Purnomo berharap semua anjungan yang sudah tak terpakai segera dibongkar. Hal ini tak lain demi keamanan pelayaran.
"Ya intinya itu di alur pelayaran harus dibongkar. Kan enggak hanya rig. Semuanya harus dibersihkan. Di seluruh Indonesia, kalau ada harus dibersihkan," serunya.
(gus) Next Article Kejayaan Minyak Disebut Selesai, Kontraktor Migas Buka Suara
Most Popular