RI Jawab PBB Soal Papua: Aparat Keamanan Sudah Profesional
Redaksi, CNBC Indonesia
05 September 2019 12:01
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Republik Indonesia memberikan tanggapan resmi perihal pernyataan UN Human Rights Office of The High Commisioner kemarin. OHCHR via UN High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet meminta RI bertindak arif dalam menyelesaikan masalah di Papua dan Papua Barat.
Dilansir CNN Indonesia, Duta Besar Ri untuk PBB di Jenewa, Swiss, yaitu Hasan Kleib mengatakan segera setelah terjadi peristiwa di Papua, diplomat RI di kantor perwakilan tinggi RI di Jenewa melakukan serangkaian pertemuan dan komunikasi dengan pejabat UN Human Rights Office of The High Commisioner.
"Pertemuan untuk memberi gambaran yang lebih akurat terkait situasi di Papua, mengingat ada berbagai distorsi pemberitaan yang tidak mencerminkan situasi sebenarnya dan latar belakang kejadian," kata Hasan melalui pernyataan yang diterima CNNIndonesia.com, Kamis (5/9/2019).
Dalam pertemuan dengan UN Human Rights Office of The High Commisioner, Indonesia menyampaikan perkembangan situasi dan upaya untuk meredam kerusuhan termasuk dialog dan persuasi. Hasan mengatakan Indonesia juga menyampaikan aparat keamanan "telah bertindak secara profesional dan menghindari penggunaan kekerasan dalam menghadapi massa."
Dalam pertemuan itu, papar Hasan, Indonesia juga menjelaskan pembatasan akses internet di Papua dilakukan pemerintah demi mencegah penyebaran hoaks atau informasi palsu yang dapat memperkeruh suasana.
Dilansir dari laman UN Human Rights Office of The High Commisioner, Rabu (4/9/2019), UN High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet mengaku 'terganggu' dengan eskalasi kekerasan dalam dua pekan terakhir di kedua provinsi tersebut.
"Ini adalah bagian dari tren yang telah kami amati sejak Desember 2018. Kami pun telah mendiskusikan keprihatinan kami dengan pihak berwenang Indonesia," ujar Bachelet. "Seharusnya tidak ada tempat untuk kekerasan semacam itu di Indonesia yang demokratis dan beragam. Saya mendorong pihak berwenang untuk terlibat dalam dialog dengan rakyat Papua dan Papua Barat mengenai aspirasi dan keprihatinan mereka," lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, Bachelet juga mendorong Pemerintah Republik Indonesia untuk memulihkan layanan internet. Sebab, internet yang terganggu justru dapat membatasi komunikasi sehingga berpotensi memperburuk ketegangan.
Bachelet lantas merespons positif seruan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu terkait rasisme dan diskriminasi. Apalagi masalah itu telah lama menjadi concern kalangan internasional.
Lebih lanjut, Bachelet menyoroti penangkapan yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap sejumlah kalangan yang diduga memprovokasi kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Menurut dia, pembela hak asasi manusia setempat, pelajar, dan jurnalis yang telah menghadapi intimidasi dan ancaman harus dilindungi.
(miq/miq) Next Article PBB Ikut Tanggapi Rusuh di Papua & Papua Barat, Apa Katanya?
Dilansir CNN Indonesia, Duta Besar Ri untuk PBB di Jenewa, Swiss, yaitu Hasan Kleib mengatakan segera setelah terjadi peristiwa di Papua, diplomat RI di kantor perwakilan tinggi RI di Jenewa melakukan serangkaian pertemuan dan komunikasi dengan pejabat UN Human Rights Office of The High Commisioner.
"Pertemuan untuk memberi gambaran yang lebih akurat terkait situasi di Papua, mengingat ada berbagai distorsi pemberitaan yang tidak mencerminkan situasi sebenarnya dan latar belakang kejadian," kata Hasan melalui pernyataan yang diterima CNNIndonesia.com, Kamis (5/9/2019).
Dalam pertemuan itu, papar Hasan, Indonesia juga menjelaskan pembatasan akses internet di Papua dilakukan pemerintah demi mencegah penyebaran hoaks atau informasi palsu yang dapat memperkeruh suasana.
Dilansir dari laman UN Human Rights Office of The High Commisioner, Rabu (4/9/2019), UN High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet mengaku 'terganggu' dengan eskalasi kekerasan dalam dua pekan terakhir di kedua provinsi tersebut.
"Ini adalah bagian dari tren yang telah kami amati sejak Desember 2018. Kami pun telah mendiskusikan keprihatinan kami dengan pihak berwenang Indonesia," ujar Bachelet. "Seharusnya tidak ada tempat untuk kekerasan semacam itu di Indonesia yang demokratis dan beragam. Saya mendorong pihak berwenang untuk terlibat dalam dialog dengan rakyat Papua dan Papua Barat mengenai aspirasi dan keprihatinan mereka," lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, Bachelet juga mendorong Pemerintah Republik Indonesia untuk memulihkan layanan internet. Sebab, internet yang terganggu justru dapat membatasi komunikasi sehingga berpotensi memperburuk ketegangan.
Bachelet lantas merespons positif seruan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu terkait rasisme dan diskriminasi. Apalagi masalah itu telah lama menjadi concern kalangan internasional.
Lebih lanjut, Bachelet menyoroti penangkapan yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap sejumlah kalangan yang diduga memprovokasi kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Menurut dia, pembela hak asasi manusia setempat, pelajar, dan jurnalis yang telah menghadapi intimidasi dan ancaman harus dilindungi.
(miq/miq) Next Article PBB Ikut Tanggapi Rusuh di Papua & Papua Barat, Apa Katanya?
Most Popular