Fakta Vanuatu Bikin Geram, 5 Kali Serang RI Soal Papua di PBB

Jakarta, CNBC Indonesia - Republik Vanuatu rupanya rutin menyerang Indonesia mengenai HAM masyarakat Papua di sidang majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) setiap tahunnya.

Negara Samudra Pasifik itu selalu memanfaatkan kesempatan berbicara di Sidang Majelis Umum PBB untuk masalah ini sejak tahun 2016. Berikut rentetan kritik Vanuatu mengenai masalah HAM masyarakat Papua di Indonesia:

Baca: Mengenal Vanuatu: Negeri 'Seujung Kuku', Usik RI Soal Papua

2016

Sejak 2016, Vanuatu bersama negara-negara di Kepulauan Pasifik lainnya mengkritik catatan HAM Indonesia di Papua dan Papua Barat. Mereka menggunakan kesempatan berpidato di Majelis PBB untuk mendesak RI memberikan Papua untuk menentukan nasib mereka.

Pidato pihak Vanuatu langsung mendapatkan respon yang kuat dari delegasi Indonesia, yakni Nara Masista Rakhmatia, pejabat di misi tetap Indonesia untuk PBB. Ia menyatakan kritik itu bermotif politik dan dirancang untuk mengalihkan perhatian dari masalah di negara mereka sendiri.

Foto: Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman (Manuel Elias/UN Photo via AP) In this photo provided by the United Nations, Bob Loughman, prime minister of Vanuatu, speaks in a pre-recorded message which was played during the 75th session of the United Nations General Assembly, Saturday, Sept. 26, 2020, at U.N. headquarters. (Manuel Elias/UN Photo via AP)

2017

Pada tahun berikutnya, Vanuatu masih membawa isu yang sama pada acara Sidang Umum PBB ke-72. Perwakilan RI, Ainan Nuran membacakan hak jawab dalam sesi debat umum, menyatakan jika sudah terlalu banyak kabar hoax mengenai hal ini.

"Satu kali sudah terlalu banyak untuk hoax dan dugaan keliru yang diedarkan oleh individu-individu yang termotivasi untuk melakukan aksi separatis di Papua dan Papua Barat," ungkap Ainan, sebagaimana dikutip dari Detikcom.

Ainan juga menambahkan beberapa nama negara yang pro-separatis. Ia mengatakan jika mereka sengaja tak mau mengerti atau bahkan menolak untuk mengerti soal pembangunan di Papua dan Papua Barat.

Baca: RI Naik Pitam: Negara Ini Dukung Papua Merdeka di PBB

2018

Tahun 2018, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), yang menjabat kala itu, menyinggung soal pentingnya menghormati kedaulatan negara lain dalam sidang umum PBB. JK bahkan menyindir Vanuatu yang dianggap mendukung gerakan separatis.

"Ada negara, ya kalau kita sebut di sini seperti Vanuatu, itu yang selalu memunculkan isu yang tidak benar tentang pelanggaran HAM, tentang tidak sahnya bergabungnya Papua ke Indonesia, itu kan melanggar prinsip-prinsip PBB itu sendiri," kata JK usai sidang umum di Markas PBB, New York pada Kamis (27/9/2018) silam.

2019

Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai Tabimasmas menyebut ada dugaan pelanggaran HAM di Papua dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum ke-74 PBB. Tabimasmas berharap PBB bisa mencari solusi untuk masalah dan mendatangi Papua untuk mengecek kondisi di sana.

Indonesia kembali menggunakan kesempatan hak jawab untuk memberi balasan tegas kepada Vanuatu yang kembali mengangkat isu tersebut. Diplomat Rayyanul Sangadji menuding motif Vanuatu mengangkat isu Papua di PBB bukanlah dilatari kepedulian terhadap HAM melainkan karena negara itu mendukung separatisme. Ia menyebut langkah provokatif Vanuatu adalah state-sponsored separatism.

Selain itu, RI juga mengecam tindakan Vanuatu yang sengaja memasukkan Benny Wenda ke kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Persatuan Bangsa-bangsa (KTHAM PBB). Benny merupakan pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau Gerakan Pembebasan Papua.

2020

Tahun ini pihak Vanuatu kembali mengungkit masalah yang sama lewat pidato yang dibawakan oleh Perdana Menteri Vanuatu, Bob Loughman.

Pidato Loughman ini ditanggapi oleh Diplomat perwakilan Indonesia Silvany Austin Pasaribu, mengatakan negara ini terlalu ikut campur dengan urusan Indonesia. Silvany juga mengingatkan Vanuatu bukan representasi rakyat Papua.

"Bagaimana bisa sebuah negara berusaha mengajarkan negara lain, tapi tidak mengindahkan dan memahami keseluruhan prinsip fundamental Piagam PBB," kata Silvany dalam pidatonya. "Ini memalukan, di mana satu negara terus terobsesi berlebihan tentang bagaimana seharusnya Indonesia bertindak."

(sef/sef) Next Article RI Naik Pitam: Negara Ini Dukung Papua Merdeka di PBB