Suka Nyinyirin Sri Mulyani Soal Utang? Coba Lihat Faktanya

Semenjak Jokowi resmi menjabat sebagai presiden pada akhir 2014 silam, masalah krusial yang harus dibenahi di Indonesia memang salah satunya adalah permasalahan infrastruktur. Tanpa infrastruktur yang memadai, jangan harap sumber daya yang ada di Bumi Pertiwi bisa dimaksimalkan dengan baik.

Nah, utang yang ditarik oleh Kementerian Keuangan banyak dialokasikan ke belanja infrastruktur.

Pada tahun 2014, pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp 154,7 triliun untuk pembangunan infrastruktur. Ingat, anggaran untuk tahun 2014 masih disusun oleh SBY dan bukan Jokowi lantaran Jokowi baru menjabat pada bulan Oktober atau hanya beberapa bulan sebelum tutup tahun. Selepas tahun 2014, anggaran untuk pembangunan infrastruktur terus melejit.



Selain anggarannya yang besar, pembangunan infrastruktur yang dieksekusi Jokowi juga terbukti tak Jawa-sentris. Dari Sabang sampai Merauke, jalan, jalan tol, tol laut, jembatan, pelabuhan, hingga bandara dieksekusi dengan begitu gesit oleh mantan Walikota Solo tersebut.

BACA:
Layakkah Jokowi Disebut Bapak Infrastruktur?

Terhitung selama SBY menjabat sebagai presiden selama 10 tahun (2005-2014), total infrastruktur yang dibangun menggunakan dana pemerintah pusat adalah senilai Rp 343,7 triliun. Sementara itu, dalam tiga tahun pertama kepemimpinan Jokowi (2015-2017), dana yang dikeluarkan sudah mencapai Rp 235,5 triliun atau setara dengan 69% dari yang dicatatkan SBY selama 10 tahun.

Sebagai catatan, tahun 2004 tak dihitung masuk periode SBY karena dirinya baru menjabat presiden pada Oktober atau kurang dari 3 bulan sebelum tutup tahun. Hal yang sama juga berlaku untuk Jokowi, tahun 2014 tak dimasukkan.

Dari total infrastruktur yang dibangun dengan dana pemerintah pusat di zaman SBY senilai Rp 343,7 triliun, sebanyak Rp 169,2 triliun atau setara dengan 49,2% dialokasikan untuk Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Tak ayal jika pembangunan zaman SBY sering disebut sebagai Jawa-sentris.

Alokasi dana ke provinsi DKI Jakarta merupakan yang paling besar di zaman SBY, yakni senilai Rp 85,2 triliun atau setara dengan 24,8%.

Beralih ke era Jokowi, terlihat pemerintah sudah tak lagi Jawa-sentris. Sepanjang 2015-2017, pemerintah pusat hanya mengalokasikan 33,8% anggaran untuk membangun infrastruktur di DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Sementara sisanya (Rp 156 triliun atau 66,2%) dialokasikan ke provinsi-provinsi lain di Indonesia.

Dalam 3 tahun, anggaran pemerintah pusat untuk membangun infrastruktur di provinsi DKI Jakarta adalah Rp 38,4 triliun atau setara dengan 16,3% saja, jauh lebih rendah dibandingkan SBY yang mengalokasikan dana sebesar nyaris 25% untuk ‘memanjakan’ ibu kota. 

Pada tahun depan, belanja negara ditargetkan berada di angka Rp 2.528,8 triliun, naik 7,99% jika dibandingkan dengan outlook untuk tahun 2019 yang senilai Rp 2.341,6 triliun. Dari anggaran belanja senilai lebih dari Rp 2.500 triliun tersebut, sebanyak Rp 419,2 triliun dialokasikan untuk membangun infrastruktur.

BERLANJUT KE HALAMAN 5 -> Utang Itu Hal Biasa

(ank/ank)

Pages

Next