PLN Minta Perpanjangan Harga DMO Batu Bara US$70/Ton
Efrem Limsan Siregar, CNBC Indonesia
29 August 2019 11:18
Jakarta, CNBC Indonesia- PT PLN (Persero) meminta perpanjangan kebijakan pembatasan harga batu bara DMO (domestic market obligation) yang diperuntukkan kebutuhan kelistrikan sebesar US$ 70 per ton.
Berlaku sejak tahun lalu, kebijakan harga DMO batu bara ini memang akan berakhir di 2019.
"Kami mengajukan karena bauran energi listrik 62% masih dari batu bara, sementara batu bara ini ada kaitannya dengan HBA... Kami sangat mengharapkan pemerintah atau DPR bisa mendorong untuk perpanjangnya," ujar PLT Direktur Utama PT PLN (Persero) Sripeni Inten Cahyani, di gedung DPR, semalam (28/8/2019).
Kebijakan pembatasan harga batu bara sebesar US$ 70 per ton berlaku sejak April 2018, Sripeni mengaku sudah mengajukan permintaan perpanjangan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Menurut Inten, saat ini memang harga batu bara sedang turun, sehingga selisihnya bisa dibilang kecil. Namun karena harga batu bara fluktuatif, "Waktu itu harga pasar US$ 100 sekarang sudah rendah."
Alternatif PLN
PLN, kata Inten, memang sangat mengharapkan dukungan pemerintah untuk mengabulkan pembatasan harga batu bara ini. Sebab, dengan dipatok, PLN bisa memproyeksi kebutuhan operasionalnya.
"Batu bara Agustus di harga US$ 72,67 dengan nilai kalori 6300, sudah hampir dekat US$ 70, harapannya kami butuh dukungan pemerintah karena memang bauran energinya 62%."
Harga US$ 70 sampai saat ini adalah harga yang bisa diterima PLN, mengingat ini adalah kebutuhan nasional harapan PLN bisa ditentukan oleh pemerintah.
Berikutnya: PLN Minta Perpanjang DMO, Industri Malah Minta Cabut!
Seperti diketahui, industri batu bara RI sebenarnya saat ini tengah terjepit dengan terus merosotnya harga dan produksi yang berlebih.
Industri bisnis batu bara Indonesia sedang dibayangi kelebihan pasokan. Meski pemerintah telah mematok target produksi emas hitam di angka 489 juta ton pada tahun ini, kenyataannya produksi jauh lebih tinggi.
Informasi yang diterima oleh CNBC Indonesia, produksi batu bara dalam negeri bisa mencapai 700 juta ton pada tahun ini. Ini yang dikabarkan membuat harga batu bara terus terusan merosot.
Tahun lalu, data Kementerian ESDM mencatat realisasi produksi batu bara sebesar 557 juta ton, naik 15% dari target 2018 yang sebesar 485 juta ton. Dari 557 juta ton tersebut, sebanyak 115 juta ton adalah realisasi penjualan domestik dari target 121 juta ton, sedangkan untuk ekspor realisasinya 442 juta ton dari target 364 juta ton.
Tahun ini, data resmi hingga Agustus menunjukkan produksi sudah mencapai angka 237,55 juta ton atau hampir separuh target. Tetapi, informasi yang diterima CNBC Indonesia data di atas kertas tersebut masih belum sepenuhnya tercatat.
Di kala kelebihan produksi, justru beberapa pekan lalu industri dikejutkan dengan kabar pencabutan DMO.
Meski akhirnya kabar pencabutan DMO ini dibantah oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot. "Tidak betul itu," katanya.
Namun, tiba-tiba Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto membuat pernyataan cukup mengejutkan. mengusulkan untuk menghapus kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) atau batu bara untuk kebutuhan dalam negeri, agar proyek gasifikasi batu bara dengan memproduksi dimethyl ether (DME) bisa dijalankan.
"DME tergantung daripada DMO untuk batu bara. Dari kami usulannya DMO itu dihilangkan," ujar Airlangga dalam konferensi pers RAPBN 2020, di Jakarta, Jumat (16/8/2019).
(gus/gus) Next Article Begini Kronologi Tarif Listrik 900 VA Batal Naik di 2020
Berlaku sejak tahun lalu, kebijakan harga DMO batu bara ini memang akan berakhir di 2019.
"Kami mengajukan karena bauran energi listrik 62% masih dari batu bara, sementara batu bara ini ada kaitannya dengan HBA... Kami sangat mengharapkan pemerintah atau DPR bisa mendorong untuk perpanjangnya," ujar PLT Direktur Utama PT PLN (Persero) Sripeni Inten Cahyani, di gedung DPR, semalam (28/8/2019).
Menurut Inten, saat ini memang harga batu bara sedang turun, sehingga selisihnya bisa dibilang kecil. Namun karena harga batu bara fluktuatif, "Waktu itu harga pasar US$ 100 sekarang sudah rendah."
Alternatif PLN
PLN, kata Inten, memang sangat mengharapkan dukungan pemerintah untuk mengabulkan pembatasan harga batu bara ini. Sebab, dengan dipatok, PLN bisa memproyeksi kebutuhan operasionalnya.
"Batu bara Agustus di harga US$ 72,67 dengan nilai kalori 6300, sudah hampir dekat US$ 70, harapannya kami butuh dukungan pemerintah karena memang bauran energinya 62%."
Harga US$ 70 sampai saat ini adalah harga yang bisa diterima PLN, mengingat ini adalah kebutuhan nasional harapan PLN bisa ditentukan oleh pemerintah.
Berikutnya: PLN Minta Perpanjang DMO, Industri Malah Minta Cabut!
Seperti diketahui, industri batu bara RI sebenarnya saat ini tengah terjepit dengan terus merosotnya harga dan produksi yang berlebih.
Industri bisnis batu bara Indonesia sedang dibayangi kelebihan pasokan. Meski pemerintah telah mematok target produksi emas hitam di angka 489 juta ton pada tahun ini, kenyataannya produksi jauh lebih tinggi.
Informasi yang diterima oleh CNBC Indonesia, produksi batu bara dalam negeri bisa mencapai 700 juta ton pada tahun ini. Ini yang dikabarkan membuat harga batu bara terus terusan merosot.
Tahun lalu, data Kementerian ESDM mencatat realisasi produksi batu bara sebesar 557 juta ton, naik 15% dari target 2018 yang sebesar 485 juta ton. Dari 557 juta ton tersebut, sebanyak 115 juta ton adalah realisasi penjualan domestik dari target 121 juta ton, sedangkan untuk ekspor realisasinya 442 juta ton dari target 364 juta ton.
Tahun ini, data resmi hingga Agustus menunjukkan produksi sudah mencapai angka 237,55 juta ton atau hampir separuh target. Tetapi, informasi yang diterima CNBC Indonesia data di atas kertas tersebut masih belum sepenuhnya tercatat.
Di kala kelebihan produksi, justru beberapa pekan lalu industri dikejutkan dengan kabar pencabutan DMO.
Meski akhirnya kabar pencabutan DMO ini dibantah oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot. "Tidak betul itu," katanya.
Namun, tiba-tiba Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto membuat pernyataan cukup mengejutkan. mengusulkan untuk menghapus kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) atau batu bara untuk kebutuhan dalam negeri, agar proyek gasifikasi batu bara dengan memproduksi dimethyl ether (DME) bisa dijalankan.
"DME tergantung daripada DMO untuk batu bara. Dari kami usulannya DMO itu dihilangkan," ujar Airlangga dalam konferensi pers RAPBN 2020, di Jakarta, Jumat (16/8/2019).
(gus/gus) Next Article Begini Kronologi Tarif Listrik 900 VA Batal Naik di 2020
Most Popular