Dear Para PNS, Sudah Siap Tinggal di Rusun Ibu Kota Baru?
Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
27 August 2019 13:20
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah akan menyiapkan hunian bagi aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) di lokasi ibu kota baru, Kalimantan Timur (Kaltim). Pembangunan fisik ibu kota baru ditargetkan bisa dimulai pertengahan 2020.
Proyek perumahan ini menjadi wewenang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid, mengatakan, pihaknya masih menunggu konsep makro dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Namun, sambil menanti hal tersebut dia sudah punya gambaran umum.
"Tentang persiapan kebutuhan rumah untuk ibu kota baru, kita yang pertama kita menunggu konsep makronya dari Bappenas. Tapi kita sudah menyiapkan yang pertama untuk rumah pejabat dan ASN," ungkap Khalawi di kantornya, Selasa (27/8/2019).
Dikatakan, terdapat beberapa tipe rumah yang akan disiapkan. Perbedaan tersebut mengacu pada peruntukan calon penghuni berdasarkan tugas atau jabatan yang diemban di ibu kota baru.
Tidak menutup kemungkinan, ada sebagian PNS yang harus tinggal di rumah susun (rusun) alias rumah vertikal. Namun, dia menegaskan, rusun sudah pasti bukan untuk pejabat setingkat menteri atau kepala lembaga tinggi negara.
"Tentu beda tipe-tipenya. Untuk pejabat eselon II dan ASN lainnya itu vertikal. Untuk pejabat Kementerian dan Lembaga itu rumah dinas landed," pungkasnya.
(hoi/hoi) Next Article Status DKI Jakarta Bisa Berubah Tahun Depan
Proyek perumahan ini menjadi wewenang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid, mengatakan, pihaknya masih menunggu konsep makro dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Namun, sambil menanti hal tersebut dia sudah punya gambaran umum.
"Tentang persiapan kebutuhan rumah untuk ibu kota baru, kita yang pertama kita menunggu konsep makronya dari Bappenas. Tapi kita sudah menyiapkan yang pertama untuk rumah pejabat dan ASN," ungkap Khalawi di kantornya, Selasa (27/8/2019).
Dikatakan, terdapat beberapa tipe rumah yang akan disiapkan. Perbedaan tersebut mengacu pada peruntukan calon penghuni berdasarkan tugas atau jabatan yang diemban di ibu kota baru.
Tidak menutup kemungkinan, ada sebagian PNS yang harus tinggal di rumah susun (rusun) alias rumah vertikal. Namun, dia menegaskan, rusun sudah pasti bukan untuk pejabat setingkat menteri atau kepala lembaga tinggi negara.
"Tentu beda tipe-tipenya. Untuk pejabat eselon II dan ASN lainnya itu vertikal. Untuk pejabat Kementerian dan Lembaga itu rumah dinas landed," pungkasnya.
(hoi/hoi) Next Article Status DKI Jakarta Bisa Berubah Tahun Depan
Most Popular