Di Tengah Ancaman Resesi, Sri Mulyani Ungkap Postur APBN Juli
Lidya Julita S, CNBC Indonesia
26 August 2019 14:29
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mencatat hingga akhir bulan Juli 2019 realisasi penerimaan pendapatan negara dan hibah telah mencapai Rp 1.052,83 triliun. Capaian ini mencapai 48,63% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Juli 2019.
Adapun realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Juli 2019 telah mencapai Rp 705,59 triliun atau 44,73% dari target APBN 2019. Capaian ini tumbuh sebesar 2,68% dari tahun sebelumnya di periode yang sama (yoy).
Realisasi penerimaan pajak utamanya ditopang oleh penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas yang didominasi oleh penerimaan PPh 25/29 Badan, PPh 21, PPh Final, dan PPh Pasal 22 Impor. Realisasi penerimaan pajak masih terdapat tekanan pada pertumbuhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)/Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM).
"Dari komposisi ini, terlihat bahwa pajak korporasi, PPN dalam negeri dan PPN impor tertekan. Tiga ini saja kontribusi ke penerimaan di atas 50% dan semuanya kena tekanan. Semuanya mengalami tekanan, sektor manufaktur kena restitusi. Padahal yang berbasis manufaktur dan komoditas pengaruh ke penerimaan kita," ujar Sri Mulyani di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (26/8/2019).
"Jadi dalam hal ini seluruh sektor perekonomian terutama komoditas dan manufaktur yang berorientasi ekspor memang tertekan," tambahnya.
Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai telah mencapai Rp 105,16 triliun atau tumbuh sebesar 13,22% (yoy). Kemudian, penerimaan Bea Masuk (BM) telah terealisasi sebesar Rp 20,69 triliun dan penerimaan Bea Keluar (BK) telah mencapai Rp1,85 triliun.
Selanjutnya, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai bulan Juli 2019, realisasi telah mencapai Rp 241,27 triliun atau tumbuh 14,21% (yoy). Peningkatan ini didorong oleh kenaikan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) sebesar 83,22% (yoy), serta peningkatan PNBP lainnya sebesar 8,44% (yoy).
"Komponen PNBP dari SDA baik SDA Migas dan Non Migas lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2018, seiring dengan perkembangan harga komoditas global yang terus menurun dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang semakin menguat," kata Sri Mulyani.
Sementara itu, pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) hingga Juli 2019 telah mencapai Rp 24,39 triliun atau 50,92% dari target APBN 2019.
Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Juli 2019 mencapai Rp 1.236,54 triliun atau tumbuh 7,93% (yoy). Realisasi Belanja Pemerintah Pusat mengalami peningkatan sebesar 9,24% (yoy), terutama diakibatkan oleh realisasi belanja bantuan sosial yang telah mencapai Rp 75,08 triliun atau meningkat sebesar 33,5 persen (yoy).
Sementara itu, realisasi belanja subsidi sampai dengan akhir Juli 2019 tercatat sebesar Rp 92,20 triliun. Realisasi belanja subsidi tersebut meliputi subsidi energi Rp 68,11 triliun dan subsidi non-energi Rp 24,09 triliun. Realisasi belanja subsidi ini lebih tinggi Rp 0,94 triliun atau 1,03% dibandingkan realisasi belanja subsidi pada periode yang sama tahun 2018.
Selanjutnya, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) hingga akhir Juli 2019 telah mencapai Rp 475,07 triliun. TKDD ini meliputi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 433,19 triliun dan Dana Desa Rp 41,88 triliun. Secara lebih rinci, realisasi TKD terdiri dari Dana Perimbangan Rp 420,61 triliun, Dana Insentif Daerah (DID) Rp 5,32 triliun, dan Dana Otonomi Khusus dan Keistimewaan DIY Rp 7,25 triliun.
Untuk defisit APBN hingga Juli 2019 mencapai Rp 183,71 triliun atau sekitar 1,14% PDB, sedangkan keseimbangan primer negatif Rp 25,08 triliun. Kemudian, realisasi pembiayaan mencapai Rp 229,73 triliun.
"Dengan realisasi pembiayaan tersebut, selama dua bulan terakhir ini rasio utang terhadap PDB terjaga pada kisaran 29,5%," tegas Sri Mulyani.
(dru) Next Article Karena Migas Loyo, Penerimaan Negara Tumbuh Melambat
Adapun realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Juli 2019 telah mencapai Rp 705,59 triliun atau 44,73% dari target APBN 2019. Capaian ini tumbuh sebesar 2,68% dari tahun sebelumnya di periode yang sama (yoy).
Realisasi penerimaan pajak utamanya ditopang oleh penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas yang didominasi oleh penerimaan PPh 25/29 Badan, PPh 21, PPh Final, dan PPh Pasal 22 Impor. Realisasi penerimaan pajak masih terdapat tekanan pada pertumbuhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)/Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM).
"Jadi dalam hal ini seluruh sektor perekonomian terutama komoditas dan manufaktur yang berorientasi ekspor memang tertekan," tambahnya.
Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai telah mencapai Rp 105,16 triliun atau tumbuh sebesar 13,22% (yoy). Kemudian, penerimaan Bea Masuk (BM) telah terealisasi sebesar Rp 20,69 triliun dan penerimaan Bea Keluar (BK) telah mencapai Rp1,85 triliun.
Selanjutnya, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai bulan Juli 2019, realisasi telah mencapai Rp 241,27 triliun atau tumbuh 14,21% (yoy). Peningkatan ini didorong oleh kenaikan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) sebesar 83,22% (yoy), serta peningkatan PNBP lainnya sebesar 8,44% (yoy).
"Komponen PNBP dari SDA baik SDA Migas dan Non Migas lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2018, seiring dengan perkembangan harga komoditas global yang terus menurun dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang semakin menguat," kata Sri Mulyani.
Sementara itu, pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) hingga Juli 2019 telah mencapai Rp 24,39 triliun atau 50,92% dari target APBN 2019.
Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Juli 2019 mencapai Rp 1.236,54 triliun atau tumbuh 7,93% (yoy). Realisasi Belanja Pemerintah Pusat mengalami peningkatan sebesar 9,24% (yoy), terutama diakibatkan oleh realisasi belanja bantuan sosial yang telah mencapai Rp 75,08 triliun atau meningkat sebesar 33,5 persen (yoy).
Sementara itu, realisasi belanja subsidi sampai dengan akhir Juli 2019 tercatat sebesar Rp 92,20 triliun. Realisasi belanja subsidi tersebut meliputi subsidi energi Rp 68,11 triliun dan subsidi non-energi Rp 24,09 triliun. Realisasi belanja subsidi ini lebih tinggi Rp 0,94 triliun atau 1,03% dibandingkan realisasi belanja subsidi pada periode yang sama tahun 2018.
 Foto: APBN KiTa (CNBC Indonesia/Lidya Kembaren) |
Selanjutnya, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) hingga akhir Juli 2019 telah mencapai Rp 475,07 triliun. TKDD ini meliputi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 433,19 triliun dan Dana Desa Rp 41,88 triliun. Secara lebih rinci, realisasi TKD terdiri dari Dana Perimbangan Rp 420,61 triliun, Dana Insentif Daerah (DID) Rp 5,32 triliun, dan Dana Otonomi Khusus dan Keistimewaan DIY Rp 7,25 triliun.
Untuk defisit APBN hingga Juli 2019 mencapai Rp 183,71 triliun atau sekitar 1,14% PDB, sedangkan keseimbangan primer negatif Rp 25,08 triliun. Kemudian, realisasi pembiayaan mencapai Rp 229,73 triliun.
"Dengan realisasi pembiayaan tersebut, selama dua bulan terakhir ini rasio utang terhadap PDB terjaga pada kisaran 29,5%," tegas Sri Mulyani.
(dru) Next Article Karena Migas Loyo, Penerimaan Negara Tumbuh Melambat
Most Popular