Banyak Spekulasi, Sofyan Pastikan Tanah Ibu Kota Milik Negara
26 August 2019 14:07
Foto: Bambang Brodjonegoro di Konferensi Pers Pemindahan Ibu Kota, Istana Negara (Ist Youtube Sekretaris Presiden)
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Agraria dan Tata Ruang akan melakukan berbagai upaya sehingga tidak ada spekulasi harga tanah terkait dengan resminya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan perpindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Pemerintah sudah menyiapkan lahan seluas 180.000 hektare yang lahannya memang dikuasai oleh negara.
"Masalah tanah kita akan amankan, 180.000 [hektare] itu semuanya tanah negara," kata Sofyan dalam keterangan pers pengumuman Ibu Kota, di Jakarta, Senin (26/8/2019).
Sofyan menjelaskan tahapan pertama ialah pembebasan lahan, kemudian tata ruang akan bersamaan dengan proses yang juga ditangani kementerian lain.
"Karena tanah negara, [maka] pembebasan tanah Insyallah lebih mudah dan manageable. Kita akan lakukan supaya tidak ada spekulasi tanah untuk mendukung ibu kita tersebut," tegas mantan Menteri BUMN ini.
Dalam kesempatan konferensi pers tersebut, Presiden Jokowi sebelumnya sudah mengumumkan lokasi yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kaltim.
"Pada siang hari ini saya ingin menyampaikan hal yang berkaitan dengan perpindahan ibu kota negara. Rencana pemindahan ibu kota itu sudah dibahas sejak lama sejak era Presiden pertama Presiden Sukarno. Banyak pertanyaan kenapa harus pindah. Pertama, beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa," tegas Jokowi.
(tas/dob)
Pemerintah sudah menyiapkan lahan seluas 180.000 hektare yang lahannya memang dikuasai oleh negara.
"Masalah tanah kita akan amankan, 180.000 [hektare] itu semuanya tanah negara," kata Sofyan dalam keterangan pers pengumuman Ibu Kota, di Jakarta, Senin (26/8/2019).
Sofyan menjelaskan tahapan pertama ialah pembebasan lahan, kemudian tata ruang akan bersamaan dengan proses yang juga ditangani kementerian lain.
"Karena tanah negara, [maka] pembebasan tanah Insyallah lebih mudah dan manageable. Kita akan lakukan supaya tidak ada spekulasi tanah untuk mendukung ibu kita tersebut," tegas mantan Menteri BUMN ini.
Dalam kesempatan konferensi pers tersebut, Presiden Jokowi sebelumnya sudah mengumumkan lokasi yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kaltim.
"Pada siang hari ini saya ingin menyampaikan hal yang berkaitan dengan perpindahan ibu kota negara. Rencana pemindahan ibu kota itu sudah dibahas sejak lama sejak era Presiden pertama Presiden Sukarno. Banyak pertanyaan kenapa harus pindah. Pertama, beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa," tegas Jokowi.
Artikel Selanjutnya
Cerita Jokowi Marah Besar Karena Investor Kakap tak Masuk RI
(tas/dob)
