Saat Anggota DPR Ramai-Ramai Kritik RAPBN 2020 Jokowi
Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
22 August 2019 16:14
Jakarta, CNBC Indonesia - Sejumlah fraksi DPR RI menyampaikan kritik pedas dalam agenda pandangan fraksi terhadap RUU APBN 2020 beserta Nota Keuangan. Sederet kritik itu terutama disampaikan Fraksi Gerindra dan Fraksi PKS.
Salah satu yang jadi sorotan Fraksi Gerindra adalah tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi pemerintahan Presiden Jokowi dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019. Anggota Fraksi Gerindra, Bambang Haryo, menyebut bahwa target pertumbuhan ekonomi pemerintah hingga 8% terlalu ambisius.
Namun, realisasinya tak sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam 5 tahun terakhir. "Tahun 2019, pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Namun pertumbuhan ekonomi yang sangat ambisius ternyata hanya bisa berkutat di kisaran posisi 5%," ujarnya di kompleks parlemen, Senayan, Kamis (22/8/2019).
Selain itu, dia juga menilai adanya penggunaan APBN yang belum tepat sasaran. Dia mencontohkan, sektor pendidikan yang menyerap 20% dari total anggaran. Hasilnya, dia bilang belum sesuai harapan.
Kontribusi sektor pendidikan ke pertumbuhan ekonomi disebut hanya 3,5%. Hal ini lebih kecil ketimbang negara-negara tetangga. Malaysia saja, kata dia serapan anggaran pendidikan bisa berkontribusi 4,97% ke pertumbuhan ekonomi.
Kondisi ini menunjukkan, pemerintah belum mampu mengarahkan belanja pendidikan untuk berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
"Dibandingkan negara lain berdasarkan penilaian internasional, kualitas pendidikan Indonesia hanya berada di peringkat 63 dari 71 negara," urainya.
Di sisi lain, Fraksi PKS lebih banyak mengurai kelemahan RAPBN 2020. Pandangan Fraksi PKS dibacakan oleh Andi Akmal Pasluddin. Dia memandang RAPBN 2020 yang diajukan secara umum, menunjukkan semakin tidak optimistisnya pemerintah untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi.
"RAPBN 2020 juga membutuhkan penajaman agar lebih sehat kredibel serta berdampak optimal bagi kesejahteraan rakyat," tandasnya.
Dia menyebut, target pertumbuhan ekonomi 2020 sebesar 5,3% belum mampu menjawab tantangan untuk bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Namun sejalan dengan itu, Fraksi PKS juga berpandangan target itu sulit dicapai.
"Dengan melihat capaian dan strategi yang ditempuh, ini akan jadi batu sandungan di awal periode pemerintahan baru," serunya.
Dia bilang, pertumbuhan ekonomi 5,3% diikuti dengan struktur kebijakan yang semakin rapuh. Menurutnya, struktur rapuh tersebut dapat dilihat dari dominasi sektor konsumsi rumah tangga yang mencapai lebih 55% dari PDB.
"Kontribusi belanja pemerintah tidak sampai 10%. Fraksi PKS memandang peranan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi belum maskimal. Sedangkan peranan perdagangan internasional negatif, menggerus pertumbuhan dari potensinya," katanya.
(hoi/hoi) Next Article Jelang Ketok Palu RUU APBN 2020 Hingga RUU Pemasyarakatan
Salah satu yang jadi sorotan Fraksi Gerindra adalah tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi pemerintahan Presiden Jokowi dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019. Anggota Fraksi Gerindra, Bambang Haryo, menyebut bahwa target pertumbuhan ekonomi pemerintah hingga 8% terlalu ambisius.
Namun, realisasinya tak sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam 5 tahun terakhir. "Tahun 2019, pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Namun pertumbuhan ekonomi yang sangat ambisius ternyata hanya bisa berkutat di kisaran posisi 5%," ujarnya di kompleks parlemen, Senayan, Kamis (22/8/2019).
Selain itu, dia juga menilai adanya penggunaan APBN yang belum tepat sasaran. Dia mencontohkan, sektor pendidikan yang menyerap 20% dari total anggaran. Hasilnya, dia bilang belum sesuai harapan.
Kontribusi sektor pendidikan ke pertumbuhan ekonomi disebut hanya 3,5%. Hal ini lebih kecil ketimbang negara-negara tetangga. Malaysia saja, kata dia serapan anggaran pendidikan bisa berkontribusi 4,97% ke pertumbuhan ekonomi.
Kondisi ini menunjukkan, pemerintah belum mampu mengarahkan belanja pendidikan untuk berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
"Dibandingkan negara lain berdasarkan penilaian internasional, kualitas pendidikan Indonesia hanya berada di peringkat 63 dari 71 negara," urainya.
Di sisi lain, Fraksi PKS lebih banyak mengurai kelemahan RAPBN 2020. Pandangan Fraksi PKS dibacakan oleh Andi Akmal Pasluddin. Dia memandang RAPBN 2020 yang diajukan secara umum, menunjukkan semakin tidak optimistisnya pemerintah untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi.
"RAPBN 2020 juga membutuhkan penajaman agar lebih sehat kredibel serta berdampak optimal bagi kesejahteraan rakyat," tandasnya.
Dia menyebut, target pertumbuhan ekonomi 2020 sebesar 5,3% belum mampu menjawab tantangan untuk bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Namun sejalan dengan itu, Fraksi PKS juga berpandangan target itu sulit dicapai.
"Dengan melihat capaian dan strategi yang ditempuh, ini akan jadi batu sandungan di awal periode pemerintahan baru," serunya.
Dia bilang, pertumbuhan ekonomi 5,3% diikuti dengan struktur kebijakan yang semakin rapuh. Menurutnya, struktur rapuh tersebut dapat dilihat dari dominasi sektor konsumsi rumah tangga yang mencapai lebih 55% dari PDB.
"Kontribusi belanja pemerintah tidak sampai 10%. Fraksi PKS memandang peranan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi belum maskimal. Sedangkan peranan perdagangan internasional negatif, menggerus pertumbuhan dari potensinya," katanya.
(hoi/hoi) Next Article Jelang Ketok Palu RUU APBN 2020 Hingga RUU Pemasyarakatan
Most Popular