Sri Mulyani Beberkan 'Bolong Besar' BPJS Kesehatan
Lidya Julita Sembiring, CNBC Indonesia
21 August 2019 14:07
Jakarta, CNBC Indonesia - Defisit BPJS Kesehatan kembali menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah berjanji akan membenahi BPJS Kesehatan agar tidak lagi mendapat suntikan dana dari pemerintah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan sejak berdiri BPJS Kesehatan selalu mengalami defisit kas. Pada 2014 BPJS Kesehatan mengalami defisit 1,9 triliun. Setahun kemudian membengkak menjadi Rp 9,4 triliun.
"Tahun 2016 turun sedikit menjadi Rp 6,7 triliun karena adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Penerima bantuan iuran naik menjadi Rp 23 ribu dan non-PBI kelas 3 menjadi Rp 25.500 per bulan," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (21/8/2019).
Tahun 2017 defisit BPJS Kesehatan naik lagi. Pada 2018 lalu defisit BPJS Kesehatan sudah mencapai Rp 9,4 triliun dan tahun 2019 diperkirakan defisit akan semakin besar lagi.
Sri Mulyani menambahkan ada empat hal yang membuat defisit BPJS Kesehatan terus membengkak. Pertama, struktur iuran di bawah perhitungan aktuaria. Kedua, banyak pekerja mandiri atau informal yang mendaftar pada saat sakit dan setelah mendapat layanan kesehatan berhenti memberikan iuran.
Ketiga, tingkat keaktifan peserta informal atau mandiri cukup rendah, sekitar 54%. Keempat, beban pembiayaan penyakit katastropik sangat besar, lebih dari 20% dari total biaya manfaat.
"Pemerintah sendiri membayarkan iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang berjumlah 96,5 juta peserta dan dari APBD 37,3 juta peserta. Kami membayar melalui APBN dan dibayar melalui Kementerian Kesehatan. Kami selalu bayar tepat waktu untuk bantu kas BPJS kesehatan yang selalu kurang," ujar Sri Mulyani.
"Di luar itu pemerintah masih bantu BPJS, artinya BPJS tidak meng-collect penerimaan dari peserta bukan penerima upah yang jumlah 32,5 juta, mereka tidak bayar teratur tapi nikmati layanan, ini yang bikin BPJS hadapi situasi sekarang."
[Gambas:Video CNBC]
(roy/roy) Next Article Akankah Sri Mulyani 'Bailout' BPJS Kesehatan Tahun Ini?
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan sejak berdiri BPJS Kesehatan selalu mengalami defisit kas. Pada 2014 BPJS Kesehatan mengalami defisit 1,9 triliun. Setahun kemudian membengkak menjadi Rp 9,4 triliun.
"Tahun 2016 turun sedikit menjadi Rp 6,7 triliun karena adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Penerima bantuan iuran naik menjadi Rp 23 ribu dan non-PBI kelas 3 menjadi Rp 25.500 per bulan," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (21/8/2019).
 Foto: Infografis/Iuran Dinaikkan & 7 Jurus Jokowi Selamatkan BPJS Kesehatan/Arie Pratama |
Sri Mulyani menambahkan ada empat hal yang membuat defisit BPJS Kesehatan terus membengkak. Pertama, struktur iuran di bawah perhitungan aktuaria. Kedua, banyak pekerja mandiri atau informal yang mendaftar pada saat sakit dan setelah mendapat layanan kesehatan berhenti memberikan iuran.
Ketiga, tingkat keaktifan peserta informal atau mandiri cukup rendah, sekitar 54%. Keempat, beban pembiayaan penyakit katastropik sangat besar, lebih dari 20% dari total biaya manfaat.
"Pemerintah sendiri membayarkan iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang berjumlah 96,5 juta peserta dan dari APBD 37,3 juta peserta. Kami membayar melalui APBN dan dibayar melalui Kementerian Kesehatan. Kami selalu bayar tepat waktu untuk bantu kas BPJS kesehatan yang selalu kurang," ujar Sri Mulyani.
"Di luar itu pemerintah masih bantu BPJS, artinya BPJS tidak meng-collect penerimaan dari peserta bukan penerima upah yang jumlah 32,5 juta, mereka tidak bayar teratur tapi nikmati layanan, ini yang bikin BPJS hadapi situasi sekarang."
[Gambas:Video CNBC]
(roy/roy) Next Article Akankah Sri Mulyani 'Bailout' BPJS Kesehatan Tahun Ini?
Most Popular