Strategi Sri Mulyani Kejar Pendapatan Negara Rp 2.221,5 T
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
16 August 2019 16:42
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah telah menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN 2020. Pendapatan negara diramal bisa mencapai Rp 2.221,5 triliun.
Bagaimana caranya?
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menungkapkan optimalisasi siap ditempuh guna mengejar pendapatan negara tersebut.
"Optimalisasi pendapatan negara terus dilakukan dan diperkirakan mencapai Rp2.221,5 triliun, dengan komposisi penerimaan perpajakan sebesar 83,8%, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 16,2%, dan sisanya penerimaan hibah," kata Sri Mulyani, Jumat (16/8/2019).
Menurut Sri Mulyani, kontribusi penerimaan perpajakan terus dioptimalkan sebagai sumber penerimaan negara dan instrumen fiskal di tengah ketidakpastian perekonomian global yang masih lemah dengan tetap mendukung akselerasi daya saing melalui berbagai insentif pajak.
"Kebijakan yang ditempuh di antaranya penyetaraan level playing field bagi pelaku usaha konvensional maupun e-commerce untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan di era digital ini," tuturnya.
Sementara itu, reformasi PNBP dilakukan melalui penguatan regulasi dan penyempurnaan tata kelola PNBP untuk mengoptimalkan PNBP dengan tetap menjaga kualitas pelayanan publik.
Di sisi lain, untuk mendukung peningkatan daya saing dan investasi, pemerintah akan memberikan insentif perpajakan melalui beberapa instrumen yaitu insentif super deduction untuk pengembangan kegiatan vokasi dan litbang, perluasan tax holiday, perubahan tax allowance, insentif investment allowance untuk industri padat karya, fasilitas pembebasan Bea Masuk, dan subsidi pajak.
(dru) Next Article Belanja Negara 2020 Capai Rp 2.528 T, Untuk Apa Saja?
Bagaimana caranya?
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menungkapkan optimalisasi siap ditempuh guna mengejar pendapatan negara tersebut.
"Kebijakan yang ditempuh di antaranya penyetaraan level playing field bagi pelaku usaha konvensional maupun e-commerce untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan di era digital ini," tuturnya.
Sementara itu, reformasi PNBP dilakukan melalui penguatan regulasi dan penyempurnaan tata kelola PNBP untuk mengoptimalkan PNBP dengan tetap menjaga kualitas pelayanan publik.
Di sisi lain, untuk mendukung peningkatan daya saing dan investasi, pemerintah akan memberikan insentif perpajakan melalui beberapa instrumen yaitu insentif super deduction untuk pengembangan kegiatan vokasi dan litbang, perluasan tax holiday, perubahan tax allowance, insentif investment allowance untuk industri padat karya, fasilitas pembebasan Bea Masuk, dan subsidi pajak.
(dru) Next Article Belanja Negara 2020 Capai Rp 2.528 T, Untuk Apa Saja?
Most Popular