Jokowi Sebut Ada Kementerian Dilebur, Kemendag & Kemenperin?
Redaksi, CNBC Indonesia
14 August 2019 16:53
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan dengan para pemimpin redaksi media massa di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/8/2019). Dalam kesempatan itu, Jokowi buka-bukaan perihal kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf periode 2019-2024.
Jokowi mengungkapkan jumlah kementerian bisa sama dengan saat ini, yaitu 34 kementerian. Namun, akan ada perubahan dari sisi nomenklatur.
"Secara jumlah bisa sama tapi ada kementerian yang dilebur. Misal menlu (menteri luar negeri) juga handle (menangani) diplomasi ekonomi. Ada juga Kementerian Investasi akan konsentrasi di digital dan kreatif," kata Jokowi.
Ia mengatakan, pengumuman sosok-sosok pengisi kabinet dapat dilakukan kapan saja. Tidak perlu menunggu Oktober alias bulan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, yaitu 20 Oktober 2019.
Ihwal peleburan kementerian, sejumlah kalangan menyarankan agar Jokowi menyatukan beberapa kementerian. Salah satunya adalah ekonom senior INDEF Faisal Basri.
"Saya kok melihat seolah-olah ada tembok tebal antara Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan sudah saatnya disatukan kembali," ujarnya, Rabu (17/7/2019), seperti dilansir CNN Indonesia.
Faisal bahkan menyarankan agar kementerian hasil gabungan itu dipimpin oleh kalangan akademisi.
"Chatib Basri (ekonom senior UI yang juga mantan menteri keuangan) paling cocok lahir batin paham dua persoalan ini," katanya.
Hal senada disampaikan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia Adhi S Lukman.
"Saya setuju karena itu kan artinya mensinkronkan penguatan industri yang dikaitkan dengan perdagangan global. Karena kadang-kadang kebijakan ini tidak bisa dipisahkan arahnya. Kalau tidak sinkron ada satu hal yang ke kanan dan ke kiri," ujarnya.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq) Next Article Janji Jokowi: Jaksa Agung Nanti Bukan dari Partai Politik
Jokowi mengungkapkan jumlah kementerian bisa sama dengan saat ini, yaitu 34 kementerian. Namun, akan ada perubahan dari sisi nomenklatur.
"Secara jumlah bisa sama tapi ada kementerian yang dilebur. Misal menlu (menteri luar negeri) juga handle (menangani) diplomasi ekonomi. Ada juga Kementerian Investasi akan konsentrasi di digital dan kreatif," kata Jokowi.
Ihwal peleburan kementerian, sejumlah kalangan menyarankan agar Jokowi menyatukan beberapa kementerian. Salah satunya adalah ekonom senior INDEF Faisal Basri.
"Saya kok melihat seolah-olah ada tembok tebal antara Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan sudah saatnya disatukan kembali," ujarnya, Rabu (17/7/2019), seperti dilansir CNN Indonesia.
Faisal bahkan menyarankan agar kementerian hasil gabungan itu dipimpin oleh kalangan akademisi.
"Chatib Basri (ekonom senior UI yang juga mantan menteri keuangan) paling cocok lahir batin paham dua persoalan ini," katanya.
Hal senada disampaikan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia Adhi S Lukman.
"Saya setuju karena itu kan artinya mensinkronkan penguatan industri yang dikaitkan dengan perdagangan global. Karena kadang-kadang kebijakan ini tidak bisa dipisahkan arahnya. Kalau tidak sinkron ada satu hal yang ke kanan dan ke kiri," ujarnya.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq) Next Article Janji Jokowi: Jaksa Agung Nanti Bukan dari Partai Politik
Most Popular