Ada Isu Duo Mentan-Mendag Dicopot, Seperti Apa Rapornya?

Melihat nama-nama tersebut sering diisukan menjadi yang bakal dicopot, sebenarnya seperti apakah sepak terjangnya?

Dalam mengevaluasi kinerja para menteri tentu haruslah mengacu pada banyak hal terutama dilihat dari kacamata tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Selain itu ketercapaian dari target yang disasar hingga efisiensi penggunaan anggaran harus dipertimbangkan. 

Namun mari tengok saja dari yang konkret. Mendag dan Mentan adalah dua posisi menteri yang seharusnya mesra. Keduanya mengemban tugas yang saling berkaitan terutama terkait dengan menjaga stabilitas harga, kebijakan ekspor dan impor hingga kemandirian pangan. 

Jelas bukan tugas yang remeh-temeh. Mantan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo di awal-awal pelantikannya sebagai Mentan pernah berjanji akan memberantas mafia pertanian yang sering bermain-main dibalik kuota impor. 

Setahun lebih menjabat sebagai Mentan memang ekspor melonjak tajam sampai ke Rp 451 triliun atau tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Namun di saat yang sama RI juga masih kebanjiran impor berbagai komoditas pangan. 

Sebagai contoh adalah jagung, kedelai dan gandum yang diimpor sebanyak 14,6 juta ton sepanjang Januari-September 2020. Belum lagi baru-baru ini ada wacana bahwa pemerintah akan membuka keran impor untuk beras. 

Biasanya bulan Februari-April ditandai dengan adanya panen raya. Namun kondisi hujan lebat dan cuaca ekstrem yang memicu banjir di mana-mana menjadi ancaman terutama terkait gagal panen. 

Hanya saja ketergantungan pada kebijakan impor juga tidak menyelesaikan masalah. Seringkali petani menjadi korban dari derasnya banjir impor yang membuat harga anjlok. Ini adalah penyakit kronis yang sukar disembuhkan selama bertahun-tahun. 

Di sisi lain koordinasi antara Kementerian terutama pertanian dan perdagangan pun belum 'nendang'. Bahkan sejak duet Syahrul-Agus Suparmanto juga kurang greget. Beberapa kali konsumen dihadapkan dengan tingginya harga bawang merah akibat banjir tahun lalu.

Namun respons kebijakan yang cenderung lambat membuat harga terbang tinggi dan bertahan lama. Hal yang sama juga terjadi pada kasus gula. Harga gula bahkan sampai tembus Rp 18.000/kg. Padahal di tingkat eceran pemerintah hanya memperbolehkan harga jual eceran tertingginya di Rp 12.500/kg.

Kini pasangan sudah berganti, kasus serupa juga masih terulang. Saat musim hujan menghadang harga cabai beterbangan. Parahnya harga cabai rawit yang dalam kondisi normal bisa diperoleh dengan Rp 20.000/kg kemarin sempat naik ke Rp 100.000/kg. 

Kondisi cuaca ekstrem hingga pandemi Covid-19 yang belum berakhir sebenarnya sudah diperingatkan oleh banyak ekonom akan ancaman krisis pangan. Terbatasnya pasokan akibat kondisi yang tak mendukung hingga aktivitas pertanian yang terganggu akan membuat harga melambung. 

Di saat yang sama resesi ekonomi yang membuat daya beli tergerus membuat kondisi semakin buruk. Bagi masyarakat dengan penghasilan rendah tentu saja ini menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup mereka. 

Seharusnya ancaman ini disikapi dengan kebijakan dan terobosan baru yang tidak melulu berorientasi impor yang bersifat jangka pendek. Kurangnya terobosan hingga chemistry di antara kedua kementerian ini pada akhirnya membuat publik menilai keduanya bakal dicopot oleh RI-1.

Siapapun itu yang akan dicopot dan dari kementerian manapun jika isu itu benar, semua berharap penggantinya adalah orang yang kompeten dan bisa bekerja sama demi tujuan yang sama dengan baik pula. 

Memang hak prerogatif ada di tangan Jokowi. Namun jangan lupa memilih 'tangan kanan' juga harus mempertimbangkan kredibilitas serta kapabilitasnya. 

TIM RISET CNBC INDONESIA